Prioritaskan Bantuan pada Ponpes Terdampak Gempa Cianjur
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk memberi perhatian lebih terhadap sejumlah pondok pesantren di Cianjur, Jawa Barat yang terdampak gempa pada 21 November 2022 lalu. Berdasarkan laporan sementara Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) sebanyak 31 bangunan pondok pesantren di Cianjur mengalami rusak berat.
“Sekarang kondisinya masih terus perlu perhatian, di mana pesantren-pesantren di Cianjur yang menjadi korban gempa ini benar-benar kehilangan sarana untuk belajar, sarana untuk tinggal,” kata Gus Muhaimin, sapaannya saat menyambangi Ponpes Gasol Pusaka dan Ponpes Riyadlul Alfiyyah di Cianjur, Jawa Barat, dalam keterangan yang diterima Parlementaria, Rabu (7/12/2022).
Politisi PKB ini juga meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar segera menurunkan bantuan bagi fasilitas belajar dan mengajar terutama pesantren yang terdampak langsung, di samping bantuan kepada rumah warga. Ia menambahkan, perlunya perhatian pemerintah terhadap kondisi pondok pesantren terdampak gempa, sebab ada banyak santri yang terhenti proses belajarnya di lembaga pendidikan keagamaan itu.
“Untuk itu selain bantuan kepada rumah, saya minta kepada Menteri PUPR dan pemerintah pada umumnya, untuk segera menurunkan bantuan secepatnya bagi fasilitas belajar dan mengajar terutama pesantren yang terdampak langsung sehingga terhenti semua aktivitas pendidikan dan pengajaran,” sambungnya.
Dalam kunjungannya, Legislator Dapil Jawa Timur VIII ini menemukan sejumlah fakta bahwa seluruh pondok pesantren terdampak gempa saat ini diliburkan. Karena itu ia berharap perhatian pemerintah perlu diprioritaskan agar proses belajar para santri kembali normal.
“Ini hendaknya jadi prioritas. Karena menyangkut nasib masa depan generasi muda kita. Angkatan muda yang begitu besar jumlahnya yang membutuhkan perhatian. Karena itu mendesak untuk ditangani rehabilitasi dan renovasi bangunan baru bagi sarana pendidikan kita. Ya sementara (kondisi santri) sangat terlantar, sebagian dipulangkan (libur) untuk itu agar semua ditangani dan perlu dipercepat,” tukas Gus Muhaimin.
Sementara itu, pengasuh ponpes Salafiyah Riyadlul Alfiyyah Ajengan Fesi Syachrosi Al Kausar menyambut baik kehadiran Gus Muhaimin beserta rombongan. Ia mengatakan bahwa saat ini asrama santri dipakai untuk pengungsian masyarakat sekitar pesantren. Dijelaskan pula untuk bangunan pesantren terlihat masih utuh namun banyak mengalami keretakan dan banyak juga bagian yang roboh. Untuk keamanan diperkirakan bangunan-bangunan tersebut akan dibangun kembali dari awal.
Pada kesempatan yang sama, Gus Muhaimin yang hadir didampingi sang istri Rustini Murtadho juga menyempatkan diri memberikan trauma healing kepada anak-anak korban gempa Cianjur dan mendirikan sejumlah dapur umum.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.