Connect with us
Parlemen

Prioritas Legislasi Harus Sejalan Dengan Rencana Kerja Pemerintah

Prioritas Legislasi Harus Sejalan Dengan Rencana Kerja Pemerintah
Anggota DPR RI Firman Soebagyo. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan, dalam rencana kerja DPR RI periode 2019-2024 terutama di bidang legislasi agar tidak terlalu banyak, namun harus menyesuaikan dengan rencana kerja pemerintah. Regulasi yang dibutuhkan oleh pemerintah, akan menjadi skala prioritas utama di bidang legislasi.

“Rencana kerja lima tahunan itu harus jelas. Kalau legislasi itu, saya usulkan jangan terlalu banyak kayak yang lalu, tetapi sesuai dengan rencana kerja pemerintah saja. Dalam lima tahun rencana kerja pemerintah, regulasi apa yang dibutuhkan? Itu yang kita bikin skala prioritas utama, baru skala prioritas kedua dan skala prioritas berikutnya,” kata Firman saat dihubungi melalui sambungan telepon, baru-baru ini.

Jadi, lanjut Firman, tahapan-tahapan dalam pembuatan legislasi harus terukur. Ia juga mencontohkan beberapa undang-undang diantaranya tentang Mineral dan Batubara (Minerba), Minuman Beralkohol (Minol) hingga tentang perkelapasawitan yang sangat dibutuhkan regulasinya, namun ternyata masih diabaikan dalam penyelesaiannya.

Ada undang-undang yang kita butuh, namun kita abaikan. Seperti UU Minerba tidak selesai, mengenai Minol yang sampai sekarang masih menimbulkan ketidakpastian investasi. Kemudian perkelapasawitan yang sudah memberikan kontribusi bagi pendapatan negara hampir Rp 500 triliun itu kita abaikan dan tidak kita lindungi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih kuat,” rincinya.

Ia menambahkan, DPR RI memang mempunyai mandatori pembuatan undang-undang. Tetapi undang-undang itu haruslah diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat berbangsa dan bernegara, bukan untuk kepetingan kelompok atau atas nama orang per orang atau pula atas nama kepentingan asing. Akan sangat bahaya bila pembuatan undang-undang diintervensi oleh kepentingan kelompok atau golongan.

“Undang-undang yang kita susun, ini harus ada kesepakatan bersama antara Pemerintah, DPR dan DPD RI. Kalau undang-undang yang kita buat, asas manfaatnya bagi bangsa dan Negara ada atau tidak? Memenuhi  rasa keadilan atau tidak? Ada diskriminasi atau tidak? Bila diberlakukan, undang-undang ini bisa sejalan atau tidak? Nah kalau tidak, maka itu akan rentan di judicial review,” tukas politisi Fraksi Partai Golkar itu. (es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kongres IKA ITS Aklamasi Pilih Sutopo Kristanto sebagai Ketua Umum

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kongres Ikatan Alumni (IKA) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 2019 memilih Sutopo Kristanto, menjadi ketua umum untuk periode 2019-2023. Sutopo dipilih secara aklamasi melalui musyawarah mufakat.

Peristiwa ini adalah yang pertama bagi IKA ITS. Sebelumnya, pemilihan ketua umum hampir selalu dilakukan melalui pemungutan suara (voting).

“Atas amanah tersebut, saya akan mewakafkan hidup saya untuk turut membesarkan ITS dan IKA ITS, agar dapat berkontribusi lebih besar bagi bangsa dan negara,” ujar sosok kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 itu, setelah pemilihan di arena Kongres IKA ITS di Jakarta, pada Sabtu (16/11/2019) malam.

Musyawarah mufakat dilakukan di antara lima calon ketua umum. Selain Sutopo, calon ketua umum lainnya adalah Ridwan Hisyam (Anggota Fraksi Golkar DPR), Gatot Kustiadji (CEO Thang Long Cement, Vietnam), Novirwan Said (Pengusaha), dan Rifqi Isnanda (pengusaha). Hasil musyawarah di antara kelima calon, disepakati secara aklamasi oleh seluruh peserta Kongres IKA ITS.

Sutopo menggantikan ketua umum sebelumnya, Dwi Sutjipto (Kepala SKK Migas). Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

Dalam pidatonya, seusia terpilih, Sutopo menyatakan bahwa keguyuban dan kolaborasi antaralumni akan sangat menentukan jalannya organisasi, agar dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi anggotanya. “Tanpa dukungan dan kolaborasi seluruh alumni, saya tak akan bisa banyak berbuat,” ujar peraih Penghargaan Angka Nitisastro.

Sutopo atau akrab dipanggil Cak Topo, selama ini turut aktif dalam pengadaan beasiswa melalui IKA ITS. Cak Topo juga aktif mendorong alumni ITS untuk berkiprah dan berprestasi dalam kancah nasional, regional, dan internasional.

Cak Topo punya peran pula dalam mendorong tersusunnya peta jalan (road map) Departemen Teknik Sipil agar masuk dalam peringkat 100 besar dunia.

Bendahara Umum Persatuan Insinyur Indonesia (2014-2018) ini juga punya kontribusi dalam pembangunan air mancur di Bundaran ITS, serta fasilitas lain di lingkungam ITS, termasuk pembenahan taman dan pengadaan sepeda. 

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Perkenalkan Cucu Ketiga, Presiden Jokowi: Semoga Ia Tumbuh Jadi Anak Yang Baik, Sehat, dan Berbakti

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dengan menggendong Jan Ethes menjenguk cucuk kedua La Lembang Manah, di RSU PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jumat (15/11). (Foto: akun twitter @jokowi)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan cucu ketiganya, La Lembang Manah, anak kedua dari pasangan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bersama sang istri Selvi Ananda, yang baru lahir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jumat, 15 November 2019.

“Dengan perasaan senang dan bahagia saya menyampaikan kelahiran cucu saya, cucu ketiga: La Lembah Manah, pada hari Jumat 15 November 2019 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta,” tulis Presiden Jokowi melalui akun twitternya @jokowi yang baru diunggahnya beberapa saat lalu.

Kepala Negara berdoa, semoga ia kelak bertumbuh menjadi anak yang baik, sehat, dan berbakti.

Dalam keterangan kepada awak media, Gibran mengatakan La Lembah Manah lahir dengan berat badan 2,92 kilogram dan panjang 46,5 centimeter pada pukul 15.46 WIB melalui operasi caesar.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dokter yang telah membantu istrinya melahirkan dengan lancar.

“Saya berterima kasih sekali kepada semua tim dari PKU dan juga kita ini didampingi oleh Pak Menteri (Menteri Kesehatan Terawan Putranto). Terima kasih semua,” kata Gibran.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Rumah Dibongkar Paksa, Warga Sunter Kecewa Anies Tak Tepati Janji Kampanye

Oleh

Fakta News
Rumah DP 0, Anies Baswedan, Penanganan Banjir, DPRD

Jakarta – Pembongkaran bangunan liar di Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dilanjutkan kembali, Jumat (15/11/2019). Warga mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas pembongkaran yang dilakukan sejak Kamis (14/11/2019) kemarin itu.

Seorang warga, Nur, mengatakan dirinya sudah tinggal di tempat itu sejak tahun 1988. Namun kini harus merelakan tempat tinggal dan lapak barang bekasnya.

Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai tidak berpihak orang-orang seperti dirinya.

“Saya sempet dukung Pak Gubernur, Pak Anies, cuman Pak Anies nggak tanggung jawab, nggak respon,” katanya.

Nur menambahkan, dirinya dan warga yang lain tidak mendapat bantuan atau ganti rugi setelah bangunan dan tempat usahanya tersebut dibongkar petugas.

“Nggak ada (bantuan) sama sekali. Kita kayak hewan begini Pak, kayak begini,” ucap Nur.

Sementara warga lainnya, Setio bersama istri dan seorang anaknya, belum tahu akan tinggal di mana setelah tempat tinggalnya dibongkar petugas.

“Belum ada tujuan, belum ada pemikiran mau pindah ke mana, belum ada pandangan, belum ada tempat,” katanya.

Ditambah lagi Setio mengaku tidak memiliki cukup uang untuk mencari tempat tinggal. Ia pun hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut.

Baca Selengkapnya