Presiden Tunjuk Din Syamsuddin Menjadi Utusan Khusus Presiden
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin) menjadi utusan khusus Presiden. Keputusan ini disampaikan hari ini Senin, (23/10) di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan.
“Hari ini saya telah mengangkat Prof. Dr. H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, Prof Din Syamsuddin sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog kerja sama antar agama dan peradaban,” ujar Jokowi di lokasi, Senin (23/10).
Selain itu, Jokowi juga menjelaskan kepada Din tugas-tugas khusus seperti mengembangkan komunikasi antar agama, baik di dalam maupun luar negeri, mempromosikan kebudayaan antar agama yang ada di Indonesia, juga menyebarkan kerukunan serta prinsip persatuan dan kesatuan yang harus dibangun berdasarkan Pancasila.
“Kepada beliau, saya memberikan tugas untuk mengembangkan dialog dan kerja sama antar agama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mengembangkan dialog dan kerja sama dan antar peradaban dengan mempromosikan kebudayaan dan kehidupan Indonesia yang berdasarkan Pancasila,” ujar Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
Menurut Jokowi, penunjukkan Din pun sangat berdasar. Ia menilai Din telah memiliki fondasi yang kuat menyoal perdamaian dan agama tingkat asia dan dunia.
“Tadi sudah disampaikan bahwa memang beliau sudah menjalankan, tidak mencari lagi, sudah ada fondasi kuat sebagai ketua konferensi Asia dan dunia untuk perdamaian dan agama,” katanya kembali.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan membeberkan bahwa pada saat ditawari menjadi utusan khusus presiden, Din ternyata awalnya sempat ragu. Namun setelah dijelaskan bahwa tujuannya untuk kepentingan negara dan bangsa, dua pekan kemudian, kata Presiden, Din menerima tawaran tersebut.
Jokowi pun berharap Din dapat menunjukkan peran Indonesia dalam membangun kerukunan antaragama dan antarnegara. “Banyak tugas kita, diharapkan negara lain, misal Afghanistan, Palestina, bisa masuk (membantu) ke Rohingya,” ujarnya. “Ini bukan Indonesia saja, tapi negara lain kehendaki berperan aktif di situ, karena kita ini rukun,” imbuh Jokowi seraya menerangkan bahwa keberadaan utusan khusus presiden untuk urusan agama itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga di negara lain.
Mengamini, Din pun menganggap tugas ini sebagai perjuangan dan abdi negara. Ia pun meminta dukungan masyarakat dalam menjalankan tugas barunya, sesuai dengan arahan Presiden.
“Bagaimana Bapak Presiden pesankan tadi tentu kita harus mulai dari dalam negeri. Maka kerukunan antarumat beragama, antarkelompok di Tanah Air, ini menjadi modal yang perlu kita sebarkan di dunia,” katanya.
Ia lantas teringat bahwa Presiden kerap menyampaikan bahwa Indonesia sering diminta masukan dan peran langsung dalam menghadirkan perdamaian di sebuah negara. Kehadiran Pancasila dan Islam yang membawa perdamaian menjadi harapan bagi dunia di tengah ketidakpastian, ketegangan, bahkan konflik antar agama dan peradaban.
“Khususnya Islam yang dirindukan dunia, Islam dari Indonesia yang bertumpu pada wasatiah, pada jalan tengah, sekaligus juga Islam yang Rahmatan Lil Alamin. Ini sangat-sangat ditunggu,” jelas dia.
Perlu diingat juga, Din selama ini sudah menjabat sebagai Presiden Conference of Religion for Peace atau Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian maupun World Conference Religion for Peace, Konferensi Dunia Agama untuk Perdamaian. Dengan adanya tugas baru ini, Din seperti mendapat legitimasi untuk terus menyampaikan pesan damai untuk dunia.
“Maka dengan penugasan ini mungkin akan semakin kuat, ada legalitas, formalitas untuk berbuat atas nama negara,” pungkasnya.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
