Presiden Tegaskan Pentingnya Pendidikan Karakter Sejak Usia Dini
Jakarta – Presiden Joko Widodo sore ini menutup pelatihan akbar guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Provinsi DKI Jakarta di Islamic Center Jakarta, Koja, Jakarta Utara, Rabu, 20 September 2017.
Pendidikan anak di usia dini merupakan hal yang sangat krusial bagi tumbuh kembangnya anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mengakui peranan penting guru-guru PAUD yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kunci pembangunan kecerdasan dan karakter itu berada pada usia emas 1 tahun sampai 12 tahun. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya berada pada posisi yang sangat penting menentukan masa depan negara karena di sinilah anak-anak kita dididik,” ujar Presiden di awal sambutannya.
Namun, ia mengingatkan bahwa dalam mendidik anak-anak kita, tak cukup hanya fokus pada kecerdasan semata. Kecerdasan itu memang diperlukan, tapi tentunya harus diimbangi dengan budi pekerti dan nilai-nilai karakter yang baik.
“Inilah proses-proses membangun mentalitas dan menguatkan pendidikan karakter yang akan terus kita lakukan,” kata Presiden.
Ia mencontohkan fenomena yang terjadi di negara kita. Para pelaku korupsi misalnya, mereka juga mengenyam pendidikan yang tinggi. Namun, hal itu tak mencegah mereka untuk melakukan tindak pidana yang sangat merugikan negara. Ia menduga bahwa hal itu terjadi karena memang penguatan pendidikan karakter belum menjadi perhatian pemerintah selama ini.
“Di mana sebetulnya titik lemah kita ini? Karena kita tahu yang korupsi itu juga pendidikannya dari TK, SD, SMP, SMA, sampai universitas. Tapi kenapa melakukan itu? Karena urusan penguatan pendidikan karakter itu belum menjadi perhatian pemerintah,” ucapnya.
Oleh karenanya, sekira dua minggu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam kaitannya dengan aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru PAUD, Perpres tersebut nantinya juga diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengalokasikan dana bantuan bagi guru PAUD.
“Kalau tidak ada, mana berani gubernur, bupati, dan wali kota memberikan. Tapi ini baru dua minggu yang lalu, nanti akan saya perintahkan setelah bertemu dengan gubernur, bupati, dan wali kota,” ia menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden sekaligus mengapresiasi pelatihan yang diberikan bagi para guru PAUD. Ia berharap agar pelatihan-pelatihan serupa ini untuk dapat diperbanyak karena pelatihan baru dilakukan di 19 kota, sementara di seluruh tanah air terdapat 514 kota dan kabupaten.
“Jadi masih sangat kurang. Tadi saya bisik-bisik, yang kurang apa? Biar saya bantu agar pelatihan-pelatihan seperti ini semakin masif seluruh guru-guru PAUD diberikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan,” tuturnya.
Kepada para pendidik PAUD yang hadir dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo mempercayakan pendidikan anak-anak Indonesia di tangan mereka. Ia sekaligus berpesan agar para pendidik dapat mempersiapkan anak-anak Indonesia untuk dapat berkompetisi di masa mendatang.
“Dalam kompetisi global, persaingan antarsumber daya manusia negara satu dengan lainnya salin bersaing. Untuk memenangkan kompetisi itu tidak hanya masalah kecerdasan, dibutuhkan karakter-karakter unggul yang tahan banting dan pantang menyerah. Itulah kenapa pelatihan ini dilakukan,” ujarnya.
Menurut Presiden, anak-anak Indonesia juga harus ditanamkan rasa cinta kepada Sang Pencipta dan segala ciptaan-Nya. Semua itu perlu diberikan pemahaman dan pelatihan sejak dini. Tak terkecuali yang berkaitan dengan kemandirian, disiplin. dan tanggung jawab.
“Kita harus menyiapkan anak-anak kita bagaimana mempunyai rasa percaya diri yang baik. Kita ini biasanya kalau sudah dengan bule ini langsung menjadi inferior, grogi, tidak boleh! Kita harus percaya diri. Anak-anak kita harus kita siapkan untuk menjadi karakter-karakter yang kreatif, tahan banting, dan pantang menyerah,” tegasnya.
Tak kalah pentingnya, anak-anak Indonesia juga harus diarahkan untuk dapat menjadi pemimpin besar di masa mendatang. Inilah tugas utama yang diharapkan dapat diemban oleh para pendidik-pendidik kita.
“Anak-anak kita juga harus kita siapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik dan bijak. Mau jadi ketua RT, jadilah ketua RT yang baik dan bijak. Jadilah lurah yang baik dan bijak. Mau jadi bupati, wali kota, dan gubernur, jadilah yang baik dan bijak. Itu disiapkan sejak dini. Ingin jadi menteri atau presiden? Siapkan mereka menjadi pemimpin yang baik dan bijak. Itu menjadi tugas Bapak/Ibu dan saudara-saudara,” tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan sejumlah istri anggota Kabinet Kerja yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK).
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
