Presiden: Pembangunan Infrastruktur Itu untuk Mempersatukan Indonesia
Manado – Presiden Joko Widodo kembali mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang saat ini digenjot pemerintah dalam rangka mempersatukan Indonesia. Hal ini ia serukan pada saat membawakan pidato dalam pembukaan Kongres ke-XX Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Manado, Rabu (15/11).
“Kenapa kita bangun infrastruktur besar-besaran, itu karena memang kita ingin anggaran ini fokus, kerjain satu, tapi fokus. Untuk apa? Bukan karena masalah ekonomi, mobilitas barang dan orang, tetapi dengan infrastruktur akan menyatukan kita Indonesia,” kata Presiden.
Ia lantas memberi contoh pada pembangunan di Wamena, Provinsi Papua yang telah dibangun bandar udara. Lalu ada juga di Rembele, Aceh, yang juga telah dibangun infrastruktur serupa. “Orang dari Wamena atau Aceh bisa langsung terbang. Inilah yang akan menyatukan kita. Tanpa infrastruktur yang baik, bagaimana kita bisa mempersatukan sebanyak 714 suku di negara kita, enggak ada,” katanya.
Ia pun menekankan jika sebelumnya pembangunan selalu di Jawa, sekarang dilakukan di luar Jawa. “Supaya ada pemerataan, ada keadilan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana infrastruktur di Papua yang kalau dibandingkan dengan tengah dan barat, jomplang sekali,” katanya.
Terkait di Papua, Presiden pun menjelaskan pembangunan trans Papua memang harus dibangun. “Ada yang tanya saya, apakah pembangunan trans Papua akan menaikkan pertumbuhan ekonomi? Saya bilang, apakah kita menunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru bangun jalannya? Atau kita bangun jalan baru pertumbuhan ekonomi ada,” katanya.
Hal ini, menurut Jokowi, tak ubahnya ayam dan telur, yang kalau tidak diputuskan tidak akan dikerjakan. Ini masalah pemerataan, masalah keadilan,” ujarnya.
Presiden mengatakan, dirinya kaget waktu pertama kali berkunjung ke Wamena dan bertanya kepada masyarakat harga bensin per liternya. “Jawabnya ada yang Rp60ribu-Rp100 ribu per liternya, sementara di Jawa Rp6.450 per liternya. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau ini diterus-teruskan,” katanya lagi.
Masih kata Jokowi, “Di Jawa, baru naik Rp500 sudah demo selama empat bulan, sementara di Wamena, Puncak Jaya, pegunungan tengah, dengan harga sebesar Rp65 ribu-Rp100 ribu tidak melakukan demo. Sedih saya lihat hal itu. Saya perintahkan membeli pesawat angkut khusus bahan bakar minyak untuk kabupaten-kabupaten di pegunungan tengah,” ujarnya. Presiden pun menyinggung bahwa subsidi pemerintah mencapai Rp800 miliar, yang dibandingkan dengan subsidi tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp300 triliun
Pembangunan ini, lanjutnya, memang mutlak diperlukan bila ingin bersaing dengan negara lain. “Mungkin ada yang sakit, rasakan pahit tapi lihatlah apabila pelabuhan, jalan tol, bandara udara, kelistrikan selesai sangat fundamental untuk sebuah pergerakan ekonomi, menguatkan kita bersaing di era persaingan ini,” ujarnya.
Lalu disebutkan juga soal pembangunan jalan Sumatera dan Samarinda, tol Manado-Bitung, bandar udara Wamena dan tempat lainnya yang jelas-jelas untuk meningkatkan daya saing memenangkan kompetisi dengan negara lainnya. “Apakah kita mau manjakan rakyat dengan subsidi terus-menerus?” katanya.
Dengan subsidi BBM sebesar Rp300 triliun selama bertahun-tahun itu bisa merampungkan pembangunan infrastruktur.
“Apa mau diterus-teruskan, buat saya enggak. Kita harus berani memutuskan dan memulai pilihan-pilihan itu. Biaya logistik dan transportasi kita dua kali sampai dua setengah kali dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Mana bisa kita bersaing dengan biaya yang lebih mahal,” ujarnya.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
