Presiden Minta Keraton Dijadikan Sebagai Pusat Pelestarian Budaya
Cirebon – Presiden Joko Widodo berharap keraton-keraton se-nusantara terlibat dalam pembangunan karakter bangsa. “Sehingga kita memiliki manusia-manusia yang berbudi luhur, dan tangguh serta inovatif dan kreatif,” ucap Presiden ketika memberikan sambutan pada Penutupan Festival Keraton Nusantara ke-11 yang diselenggarakan di Taman Gua Sunyaragi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Senin malam, 18 September 2017.
Selain itu, Presiden mengharapkan agar aset-aset budaya keraton mulai dari naskah-naskah kuno, benda-benda pusaka, karya-karya arsitektur sampai karya-karya seni dijaga dan dirawat dengan baik. “Jangan sampai kita justru datang ke luar negeri untuk mengapresiasi karya-karya adiluhung tersebut. Ini aset budaya yang harus kita lindungi, jaga, rawat, dan kita kembangkan lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa banyak negara yang sektor pariwisatanya berkembang pesat hanya dengan mengangkat kekayaan tradisinya, narasi atau cerita yang menarik tentang daerah itu.
“Peninggalan kita jauh lebih bagus tapi kita kurang merawatnya, mengemasnya, antara keraton dan pemerintah sehingga aset-aset keraton nusantara bisa memberikan kesejahteraan bukan hanya bagi para sultan tetapi juga bagi masyarakat di sekitar keraton dari Sabang sampai Merauke,” ujar Presiden.
Di awal sambutannya, Presiden mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan jejak sejarah peradaban yang besar dan gemilang. “Dulu, kapal-kapal pinisi kita, pelaut-pelaut kita mengarungi laut. Menjelajahi samudera dan bahkan sampai Benua Australia, sampai Benua Afrika,” ucap Kepala Negara.
Sejarah mencatat, kebesaran Kerajaan Sriwijaya yang berhasil membangun kekuasaan dan kekuatan maritimnya, sehingga sangat disegani pada saat itu. Sejarah juga mencatat kebesaran dari Kerajaan Majapahit yang mempersatukan Nusantara. Kebesaran Samudera Pasai, kebesaran Demak, Mataram, kebesaran Maluku, Gerahada dan banyak lagi yang lain.
“Semuanya mewariskan kepada kita bukan hanya nilai adiluhung, tetapi juga mewariskan cipta dan karya seni budaya. Naskah-naskah kuno, benda-benda pusaka, dan juga aset-aset budaya lainnya yang tidak ternilai harganya,” kata Presiden.
Selain itu, keraton dijadikan sebagai pusat pelestarian budaya. Oleh sebab itu seluruh keluarga besar dan kerabat keraton, berperan penting dalam menjaga tradisi, menjaga nilai-nilai luhur sejarah dan nilai-nilai yang ada di dalam keraton.
“Peran historis ini masih harus kita jaga bersama-sama. Dan untuk memainkan peran tersebut, keraton bersama pemerintah harus bersama-sama menata diri. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi tetap memegang nilai-nilai tradisi dan budaya,” ucapnya.
Lebih jauh Presiden mengatakan bahwa para sultan, raja, pangeran, permaisuri, warisan peradaban Nusantara bisa menjadi modal budaya untuk menghadapi tantangan bangsa ini, baik saat ini maupun di masa mendatang.
“Kekayaan budaya keraton Nusantara harus kita lihat untuk meraih kemajuan sebagai bekal kita untuk melangkah maju. Sebagai modal penyemangat persaingan global yang semakin sengit,” tuturnya.
Untuk itu Presiden berharap Festival Keraton Nusantara ini bukan semata-mata dimaksudkan sebagai ajang pariwisata daerah atau mengapresiasi kekayaan keraton se-Nusantara. “Tetapi juga digunakan untuk mengukuhkan kontribusi keraton-keraton Nusantara bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.
Kepala Negara juga menitipkan pesan kepada pada para sultan, raja, pangeran, permaisuri, serta pemangku adat keraton untuk menggalang persatuan, menjaga kerukunan, menjadi perekat kebhinnekaan serta memperkokoh NKRI.
Tampak hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon PRA Arief Natadiningrat
Festival Keraton Nusantara digelar di Kota Cirebon mulai 15 – 19 September 2017 dan diikuti oleh sultan dan raja se-Nusantara.
KR
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
