Connect with us

Presiden Jokowi Tinjau Posko Pengungsi Pascagempa di Ambon

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana meninjau posko pengungsi penyintas gempa di Universitas Darussalam, Kota Ambon, Provinsi Maluku pada Selasa, 29 Oktober 2019.

Maluku Tengah – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana pada hari ini, Selasa, 29 Oktober 2019, meninjau langsung posko pengungsi pascagempa di Universitas Darussalam, Kecamatan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Mereka yang mengungsi merupakan penyintas gempa Magnitudo 6,5 yang mengguncang wilayah Maluku pada 26 September 2019 lalu.

Saat memberikan sambutan, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia berada di kawasan cincin api sehingga potensi gempa dan tsunami selalu ada di Indonesia. Sejarah pernah mencatat gempa juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti Aceh, Padang, Bengkulu, Lampung, Banten, Yogyakarta, hingga beberapa tahun terakhir di Nusa Tenggara Barat, Palu dan Donggala, serta Maluku.

“Kita memang tidak ingin, dan selalu memohon kepada Allah SWT agar kita selalu dihindarkan dari yang namanya gempa dan tsunami. Tetapi kalau memang Allah sudah berkehendak ya kita harus menerima dan siap,” kata Presiden.

Menurut laporan yang diterima Presiden dari Gubernur Maluku Murad Ismail dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, ada sekitar 12.137 unit rumah yang rusak akibat gempa Maluku. Rinciannya, 2.712 unit rumah rusak berat, 3.317 unit rumah rusak sedang, dan 6.108 unit rumah rusak ringan.

“Laporan tadi malam yang saya terima dari Pak Gubernur dan dari Pak Kepala BNPB ada kurang lebih 12 ribu lebih rumah yang rusak berat rumah, rusak ringan, rumah yang rusaknya sedang,” imbuhnya.

Kepala Negara menjelaskan, anggaran di Kementerian PUPR dan di BNPB telah dialokasikan untuk perbaikan rumah-rumah tersebut dan akan segera disalurkan setelah menjalani sejumlah prosedur.

“Yang kedua, kita juga sedikit menunggu agar gempanya itu reda, ya. Ini kalau malam saya dengar masih ada yang kecil-kecil, begitu ya? Gempa kecil-kecil. Semoga itu cepat hilang sehingga pembangunan rumah itu bisa dikerjakan oleh masyarakat yang nanti dikoordinasi oleh pemerintah daerah, anggarannya dari pusat,” paparnya.

Adapun besaran bantuan untuk perbaikan rumah warga tersebut yaitu Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan. Presiden mengatakan jumlah tersebut sama seperti yang diberikan di daerah terdampak gempa lainnya.

“Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, ini terserah bapak ibu semuanya. Yang penting, yang kita lihat seperti di NTB, di Palu, dengan anggaran yang ada, ini rumah saya lihat di NTB sudah hampir selesai dan juga bisa diselesaikan,” katanya.

Presiden Jokowi juga meminta jajaran pemerintahan di daerah seperti camat dan lurah turut memantau dan mengawasi anggaran tersebut. Terutama mengingat anggaran tersebut akan langsung diberikan kepada masyarakat terdampak gempa.

Terkait pembangunan rumah warga yang rusak, Kepala Negara berharap agar masyarakat membangun rumah dengan konsep rumah tahan gempa seperti halnya yang dilakukan warga di Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk itu, pembangunan konstruksi rumah warga akan diarahkan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Ada macam-macam, ada yang pakai beton, ada yang sistem RISHA ada, jadi kalau ada gempa itu yang goyang hanya konstruksinya tetapi dinding dan lainnya tetap itu. Saya kira kita harus mengikuti itu,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana saat meninjau posko pengungsi antara lain, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Gubernur Maluku Murad Ismail.

 

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi VIII Tekankan ‘Haji Ramah Lansia’ Jangan Hanya Sekadar Semboyan Semata

Oleh

Fakta News
Komisi VIII Tekankan ‘Haji Ramah Lansia’ Jangan Hanya Sekadar Semboyan Semata
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, saat melepas kloter delapan Jemaah Haji di Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, (22/05/2024). Foto: DPR RI

Banjarmasin – Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menekankan kepada para petugas haji agar bisa memberikan perhatian khusus kepada para calon jemaah haji lansia, khususnya yang berusia di atas usia enam puluh tahun.

Diketahui, dua tahun belakang Kemenag RI mempunyai program, yakni ‘Haji Ramah Lansia’. Karena itu, Ashabul berharap program tersebut bukan hanya ini bukan sekadar tagline, akan tetapi harus betul-betul diwujudkan. Sehingga para lansia bisa menunaikan ibadah haji dengan sangat baik karena pelayanan yang diberikan maksimal.

“Saya harapkan program yang dicanangkan Kemenag RI tidak hanya sekedar tagline ataupun semboyan saja, namun harus dibuktikan di lapangan ketika calon jemaah haji sedang melakukan ibadah di Arab Saudi, diberikan pelayanan yang maksimal,” demikian dikatakanya usai melepas kloter delapan Jemaah Haji di Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, (22/05/2024).

Politisi Fraksi Parta Amanat Nasional ini pun berpesan kepada seluruh jemaah agar tidak terlalu memporsir tenaganya terutama khusus ibadah-ibadah yang bersifat sunah. Pasalnya, menurutnya, yang paling utama adalah saat melewati puncak haji, jemaah harus prima dan juga sehat. Karena wukuf di Arafah, adalah momen sahnya haji yang menjadi salah satu ritual paling penting dalam ibadah haji.

“Khususnya para calon jemaah haji saya berpesan agar tidak terlalu capai sama kegiatan-kegiatan seperti ibadah sunah, karena ketika puncaknya haji para jemaah harus sehat dan segar serta fit agar bisa melakukan rangkaian haji dengan baik dan maksimal,” pesannya.

Diketahui, kloter delapan yang dilepas Komisi 315 calon jemaah haji dan lima petugas haji. Sehingga, total keseluruhan 320 orang yang berasal dari tiga kabupaten, yakni dengan rincian dari Banjarmasin 10 orang, Palangkaraya 102 orang, dan Brito Kuala 203 orang.

“Insya Allah hari ini pukul jam 17:00 akan diberangkat menuju Arab Saudi, dengan tujuan Bandar Udara King Abdul Azis, kemudian ke Madinah lalu ke Mekkah. Ada dua calon jemaah haji tertua usia 84 tahun dengan jenis kelamin laki-laki bernama Jaderi Dauk Hasan Kabupaten Barito Kuala dan Ahmad Wirya Darma,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Smelter Kembali Meledak, Legislator Desak Pemerintah Evaluasi Program Hilirisasi

Oleh

Fakta News
Smelter Kembali Meledak, Legislator Desak Pemerintah Evaluasi Program Hilirisasi
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh program hilirisasi mineral nasional. Hal tersebut diungkapkannya menyusul terjadinya ledakan smelter di PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI), pekan lalu.

“Pemerintah jangan anggap enteng rentetan kecelakaan di smelter milik perusahaan Cina. Sebab hal itu bisa membahayakan masyarakat di sekitar kawasan smelter,” ungkap Mulyanto melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Dijelaskannya, peristiwa tersebut jadi momentum yang tepat untuk mengadakan pembaruan agar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia semakin optimal dalam memberikan nilai tambah domestik dan efek kesejahteraan bagi masyarakat.

“Ini kan menyedihkan kalau sebentar-bentar terjadi ledakan smelter yang menimbulkan kerugian besar bagi pekerja ataupun masyarakat,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Mulyanto menilai penerimaan keuangan negara dari program hilirisasi itu tidak sebanding dengan insentif yang diberikan Pemerintah. Pasalnya, berbagai kemudahan dan insentif fiskal maupun non fiskal, termasuk pembebasan PPh badan dan bea keluar ekspor telah digelontorkan negara untuk mendukung habis-habisan sektor ini.

Belum lagi dampak sosial-lingkungan yang terus berulang baik ledakan smelter, seperti yang kembali terjadi di Kalimantan, maupun bentrok antar pekerja.

Sementara produk program hilirisasi ini hanya berupa nickel pig iron (NPI) dan ferro nikel dengan nilai tambah rendah. Sedang sembilan puluh persen lebih penerimaan hasil ekspor produk smelter dinikmati oleh investor asing.

“Program Hilirisasi setengah hati ini harus dihentikan. Saatnya kita evaluasi secara komprehensif program hilirisasi nasional, agar kita dapat meningkatkan nilai tambah domestik dan Indonesia menjadi semakin berdaulat.Pemerintahan baru ke depan memiliki peran yang strategis,” tegasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bukan Lagi Pandemi, Melki Nilai Varian Covid Singapura Tak Perlu Terlalu Dikhawatirkan

Oleh

Fakta News
Bukan Lagi Pandemi, Melki Nilai Varian Covid Singapura Tak Perlu Terlalu Dikhawatirkan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, saat menjadi narasumber dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Virus Covid-19 kembali menjadi ancaman karena baru-baru ini kembali meningkat di Singapura dengan varian baru Covid-19 KP.1 dan KP.2. Melihat kejadian ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai masyarakat tak perlu terlalu khawatir karena virus Covid-19 ini status pandeminya sudah dicabut. Selain itu, ia juga meminta fasilitas Kesehatan (faskes) untuk melakukan antisipasi.

“Yang penting bahwa penyakit ini itu bisa diantisipasi oleh masyarakat Indonesia dengan baik maupun juga oleh faskes ya. Jadi kalau orang sakit itu kalau Faskes-nya bisa ditangani kan aman ya. Jadi Covid ini juga sekarang bukan lagi pandemi, bukan lagi hal yang sangat luar biasa juga, kalaupun naik pada musim tertentu itu ya tinggal diurus aja dengan baik,” ujar Melki sapaan akrabnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/05/2024).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai masyarakat tidak perlu terlalu khawatir seperti saat virus Covid-19 ini pertama kali muncul. Terlebih sejauh ini pasien Covid-19 masih dapat teratasi dengan baik dan tidak perlu harus ke rumah sakit. Hal ini menandakan vaksinasi Covid-19 sukses dan kekebalan tubuh masyarakat Indonesia sudah berjalan dengan baik.

“Jadi kita antisipasi seperti biasalah seperti penyakit-penyakit lainnya. Ini bukan lagi pandemi, sudah seperti flu dan sebagainya,” ujarnya.

Baca Selengkapnya