Connect with us

Presiden Jokowi Targetkan Angka Stunting di Indonesia Turun hingga 14 Persen pada 2024

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, yang digelar di Auditorium BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Auditorium BKKN, Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023.

“Target yang saya sampaikan 14 persen di tahun 2024 harus kita bisa capai,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan di Tanah Air. Apalagi stunting dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia sebuah negara, bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik anak, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak.

“Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendah kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak,” jelas Presiden.

Presiden pun meyakini target tersebut dapat dicapai jika semua pihak bekerja sama dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Saat ini, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 21,6 persen di tahun 2022.

“Saya yakin dengan kekuatan kita bersama, semuanya bergerak, angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden meminta agar setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang mengalami stunting. Presiden mencontohkan Kabupaten Sumedang yang sukses memanfaatkan teknologi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan stunting.

“Jadi mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu sehingga tembakannya menjadi jelas, sasarannya menjadi jelas. Karena jumlah balita yang ada di negara kita juga bukan jumlah yang kecil 21,8 juta,” ucap Presiden.

Selain itu, pihak swasta juga diharapkan dapat dilibatkan dalam upaya penurunan stunting di Indonesia. Presiden menyebut Kabupaten Kampar yang dinilai telah berhasil menurunkan tingkat stunting dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di sana.

“Yang stunting (di Kabupaten Kampar) dititipkan kepada perusahaan-perusahaan, ada bapak asuhnya, titip 50, titip 200, titip 300, akhirnya bisa turun drastis,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya asupan gizi yang diberikan kepada ibu hamil dan juga bayi. Presiden meminta jajaran Kementerian Kesehatan untuk menghentikan pemberian biskuit dan menggantinya dengan makanan tinggi protein bagi ibu hamil dan bayi melalui puskesmas dan posyandu.

“Karena yang lalu-lalu saya lihat di lapangan dari kementerian masih memberi biskuit pada anak, mencari mudahnya saya tahu, lelangnya gampang, kalau telur, ikan kan gampang busuk, gampang rusak telur, ini mudah, cari mudahnya aja, jangan dilakukan lagi. Kalau anaknya, bayinya, harus diberikan telur yang telur, diberikan ikan ya ikan,” tegas Presiden.

Tidak hanya itu, Presiden juga menekankan pentingnya penyuluhan dan pemberian edukasi bagi masyarakat mengenai makanan dan gizi untuk anak. Presiden tidak ingin kasus seorang ibu memberikan minum kopi saset kepada bayinya kembali terjadi di Indonesia.

“Sekali lagi, yang namanya penyuluhan-penyuluhan penting. Karena memang kata ibunya ini bermanfaat, kopi susu saset ini karena ada susunya. Hati-hati,” ujar Presiden.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PWNU Sumut Laksanakan Peringatan 1 Abad NU pada Tiga Lokasi

Oleh

Fakta News

Jakarta – Dalam rangka peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2023 M bertepatan dengan 16 Rajab 1444 H, PWNU Sumut akan menggelar pelaksanaan zikir dan sholawatan pada 3 (tiga) titik lokasi yang berbeda.

Lokasi pertama akan dilaksanakan di kampus UIN SU Medan, kedua di Asrama Haji Medan dan yang ketika dilaksanakan di kantor PWNU Sumut.

“Kita sudah membentuk 3 kepanitiaan berbeda untuk melaksanakan kegiatan peringatan Harlah 1 Abad NU ini, untuk lokasi di UIN dipimpin oleh Bapak Dr. Maraimbang Daulay, kemudian kepanitiaan Asrama Haji diketuai oleh Bapak H. Qosby Nasution dan untuk lokasi di kantor PWNU Jln. Sei Batanghari diketuai oleh Bapak M. Adyan Simanjuntak,” kata H. Marahalim Harahap, Ketua PWNU Sumut.

Pembentukan kepanitiaan telah dilaksanakan melalui rapat PWNU pada Rabu, 25 Januari 2023 di kantor PWNU yang dihadiri seluruh pengurus dan dipimpin oleh Ketua PWNU Sumut.

Tiga titik lokasi kegiatan peringatan 1 Abad NU ini dimaksudkan untuk memeriahkan Harlah NU yang berbeda dengan biasanya karena dilaksanakan sekali seabad. “PWNU Sumut tidak akan melewatkan momen 1 Abad ini begitu saja, sebab untuk peringatan 1 Abad berikutnya belum tentu kita bisa lagi menikmatinya,” jelas Sekretaris PWNU Sumut, H. Zulkifli Sitorus.

Kemudian H. Zulkifli menerangkan bahwa peringatan yang dilaksanakan ini serentak dengan pelaksanaan Harlah 1 Abad yang dilaksanakan PBNU secara nasional di Sidoarjo, Jawa Timur. Seluruh kegiatan peringatan Harlah yang dilaksanakan PCNU dan PWNU se-Indonesia akan terhubung secara virtual mulai pukul 07.00-11.00 WIB dengan lokasi Sidoarjo yang terpusat di Stadion Delta.

Zulkifli juga berharap agar seluruh banom dan Lembaga di lingkungan NU Sumatera Utara yang tidak melaksanakan kegiatan Harlah secara mandiri agar bergabung dengan ketiga lokasi yang dilaksanakan oleh PWNU Sumut tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

PBNU Gandeng Garin Nugroho Bikin Film Dokumenter Rangkaian Acara Peringatan Satu Abad NU

Oleh

Fakta News
Garin Nugroho dan PBNU membahas penggarapan film dokumenter jelang 1 Abad NU di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) rencananya bakal membuat film documenter dalam menyambut puncak peringatan 1 Abad NU. Rencananya film dokumenter ini akan digarap oleh sutradara kawakan Tanah Air, Garin Nugroho.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan, mengatakan film tersebut akan merangkum rangkaian acara peringatan 1 abad NU.

“Satu abad ini momentum yang luar biasa dan semangat warga NU cukup besar. Jutaan orang akan hadir, sayang kalau tidak dijadikan film dokumenter yang menjadi pelajaran ke depannya,” kata Rahmat Hidayat Pulungan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Adapun 9 kegiatan tersebut meliputi Religion 20 atau R20, Muktamar Internasional Fiqih Peradaban, Festival Tradisi Islam Nusantara, gerakan kemandirian ekonomi NU, NU Tech, Pekan Olahraga dan Seni NU atau Porseni NU, Anugerah Tokoh An-Nahdlah, NU Women, dan puncak acara 1 Abad NU pada 7 Februari 2023 mendatang.

“Film dokumenter ini akan mengambil dari rangkaian acara 1 Abad NU yang sudah jalan,” katanya.

Melalui film dokumenter tersebut, Rahmat menambahkan pihaknya juga ingin menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa andil NU dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah heterogenitas Indonesia.

“Bahwa ada organisasi sangat besar tapi dia bisa menjadi atau mengambil peran positif dalam pertumbuhan bangsa dan negara yang sangat plural,” ungkap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Garin Nugroho mengatakan film yang akan memuat rangkaian 9 acara besutan NU menuju 1 Abad itu bertujuan untuk menyosialisasikan nilai-nilai NU. Lebih dari itu, Garin juga menyebut bahwa dokumenter merupakan representasi pandangan NU dalam membaca peradaban dan meletakan komitmen masa depan.

“Materi sudah ada. Sembilan pemikiran dan komitmen PBNU. Oleh karena itu perlu disosialisasikan seluruh pemikiran yang diwujudkan 9 acara. Maka, peristiwa tidak hanya direkam tapi rekaman itu menjadi sosialisasi kita semua,” jelas Garin.

Nama Garin beredar setelah film cerita panjang pertamanya, Cinta dalam Sepotong Roti (1990) yang langsung mendapat penghargaan Film Terbaik di Festival Film Indonesia 1991. Sementara film keduanya, Surat untuk Bidadari (1992), membawanya ke panggung perfilman internasional. Sejak itu, Garin kian melejit dan merambah ke berbagai festival film internasional.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Dukung Pembentukan Induk Perusahaan dan Transisi Energi di PLN

Oleh

Fakta News
Menkeu Sri Mulyani Indrawati

Jakarta – Pemerintah mendukung pembentukan induk perusahaan (holding) dan anak induk perusahaan (subholding) di PT PLN (Persero).

“Jadi untuk pembentukan holding subholding menurut saya tidak ada halangan dari sisi perpajakan, bahkan kita akan mendukung,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/01/2023).

Menkeu menyampaikan, pemerintah juga menyetujui berbagai hal yang dibutuhkan dari sisi perpajakan terkait pembentukan induk dan anak induk perusahaan di PT PLN (Persero).

“Dari sisi treatment PPN, PPh, dan kemudian penggunaan nilai buku itu kita dukung dan sudah ada peraturan yang melandasinya,” ujarnya.

Dalam ratas, Presiden juga meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi dan membangun sebuah platform dalam rangka mendukung PLN untuk melaksanakan mekanisme transisi energi. Menurut Sri Mulyani, terdapat komitmen sebesar 20 miliar dolar AS untuk berbagai proyek transisi energi di tanah air.

“Presiden meminta supaya para menteri berkoordinasi membangun sebuah platform yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden di G20. Ada komitmen 20 billion USD,” tuturnya.

Tak hanya itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk menyusun regulasi yang dapat melandasi kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dibutuhkan suatu peraturan untuk melandasi itu supaya bisa berjalan secara kredibel dan baik. Itu yang tadi Presiden minta supaya kita menyusun,” tandasnya.

Baca Selengkapnya