Presiden Jokowi: Tantangan Ekonomi Saat Ini Tidak Mudah, Jangan Bekerja Rutinitas
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini betul-betul sangat tidak mudah karena masalah yang dihadapi bukan hanya urusan perang dagang, tetapi yang terbaru juga Virus Korona (Covid-9) untuk itu jangan bekerja hanya sesuai rutinitas.
”Perang dagang belum bisa diselesaikan, sekarang muncul Virus Korona (COVID-19) yang itu menambah sulitnya ekonomi dunia, sulitnya politik global yang menjadikan tidak menentu,” ujar Presiden Jokowi saat memberi arahan pada Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020, Rabu (4/3), di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.
Dampaknya, menurut Presiden, akan dirasakan betul, baik itu dari sisi penurunan aktivitas ekonomi, melambatnya kinerja di berbagai sektor seperti pariwisata, perdagangan, dan investasi.
”Kita harapkan ini bisa meskipun ada tekanan yang sangat berat seperti ini, kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, tetap fokus bekerja menjaga optimisme, memanfaatkan peluang dan mencari jalan keluar dari setiap titik-titik yang menjadikan kesulitan-kesulitan kita,” imbuh Presiden.
Untuk itu, Presiden meminta menekankan kembali jangan bekerja rutinitas karena saat ini keadaannya tidak normal dan para pelaku usaha seperti Ketua KADIN pasti mengerti kesulitannya.
”Sekali lagi jangan bekerja normal dan rutinitas. Carikan terobosan-terobosan yang sederhana, simpel, tetapi bisa menjadikan kelancaran aktivitas, baik aktivitas ekonomi secara makro, ekspor, maupun impor,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, lanjut Presiden, kerusakan disrupsi ini sudah mengenai semua seperti supply, demand, dan produksi sehingga diperlukan kehati-hatian jangan menganggap hal yang biasa.
”Sekarang pertama urusan impor, tolong ini betul-betul dilihat yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan policy-policy impor. Jangan lagi ada yang menghambat di situ, karena nanti menyangkut apa bahan baku industri, hati-hati ini,” Presiden mengingatkan.
Kepala Negara menegaskan bahwa saat ini industri yang ada di Tiongkok sudah berhenti, padahal supply bahan baku yang banyak dari sana. Ia menambahkan sudah di sana bahan baku sulit sulit, kemudian untuk masuk ke sini dipersulit sehingga perlu hati-hati policy kebijakan yang berkaitan dengan ini.
”Saya berikan contoh bahan baku industri garam. Bahan baku industri ini, garam, gula untuk makanan dan minuman. Jangan sampai ada industri yang mengeluh urusan ini, ini contoh saja banyak produk yang lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu,” imbuhnya.
Semua ini, menurut Presiden, persoalan mudah, tetapi yang menjadi sulit karena bekerja secara rutinitas, tidak merespons dan tidak memiliki feeling bahwa sekarang ini keadaan sulit.
”Sudah supply-nya sulit, masuk di sini malah dipersulit. Yang saya lihat pertumbuhan yang namanya makanan dan minuman (mamin) itu naik, mestinya kapasitas ini naik dong. Kapasitas supply bahan bakunya. Hitung-hitungannya setiap tahun kita punya toh. Berapa sih kebutuhan garam industri, berapa sih kebutuhan gula industri, ada semuanya,” kata Presiden ke-7 RI.
Pada kesempatan itu, Presiden mengingatkan kembali untuk hati-hati mengenai ini, jangan sampai dalam situasi demand, supply, dan produksi yang terdisrupsi, malah enggak merespons serta masih menganggap biasa-biasa saja.
”Yang saya sering marah pada Menteri maupun Dirjen gara-gara hal-hal seperti ini. Tidak hanya di Kementerian Perdagangan, karena ini urusannya juga hanya bukan urusan Menteri Perdagangan,” urai Presiden.
Mengurus dokumen-dokumen saja, menurut Presiden, sulit, misalnya industri hortikultura urusan anggur, mengurus dokumen saja sangat sulit sekali, juga komoditas-komoditas yang lain, perlu rekomendasi dari sini, rekomendasi dari sini.
”Ini sudah harus hilang sekarang ini sudah, dalam situasi kayak gini,” tambahnya.
Turut hadir mendampingi Presiden Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Seskab Pramono Anung, Mendag Agus Suparmanto, dan Menteri KUKM Teten Masduki.
Ping
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
