Connect with us

Presiden Jokowi: Sudah Saatnya Perhatikan Ekosistem Flora dan Fauna serta Reboisasi

Presiden Jokowi saat menyaksikan pelepasan secara simbolis Elang Jawa di TNGM Jurang Jero, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (14/2).

Magelang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa saat ini bahwa sekarang saatnya memulai hal-hal yang berkaitan dengan ekosistem satwa, flora-fauna, kemudian juga penanaman kembali atau reboisasi di kawasan-kawasan yang sering banjir dan tanah longsor.

“Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Jurang Jero memiliki kemampuan untuk menampung 6 pasang Elang Jawa, tetapi yang dilepas hari ini hanya satu pasang,” ujar Presiden Jokowi usai secara simbolis melepas Elang Jawa di TNGM Jurang Jero, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (14/2).

Kalau nanti ada lagi Elang Jawa yang dilepas, menurut Presiden bukan saja elangnya saja tetapi juga burung-burung yang kecil, yang dipakai untuk makanan elang.

“Tadi kan sudah saya sampaikan juga di sana, tanam vetiver, tanam tanaman-tanaman yang juga fungsi hijaunya ada tapi fungsi ekonominya juga ada,” ujar Presiden seraya menambahkan akan terus mendorong hal ini.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mendengarkan laporan pengelolan Volcano Science Techno Park, Sistem Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi, dan sejarah tentang Gunung Merapi.

Turut hadir dalam agenda ini, Mensesneg Pratikno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljo, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Gubernur Provinsi DIY Sultan Hamengkubuwono X.

 

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemprov Jateng Kirim Bantuan Masker untuk WNI di Hongkong, Taiwan dan Singapura

Oleh

Fakta News
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengecek masker yang akan dikirim ke sejumlah negara di halaman kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang Senin (17/2/2020) siang.

Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengirimkan bantuan 41.250 masker ke Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Masker itu akan diberikan kepada para WNI yang mengadu kurangnya ketersediaan masker akibat virus corona.

Pengiriman tersebut dilakukan secara imbolis dengan pelepasan truk boks berisi masker di halaman kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang Senin (17/2/2020) siang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dia banyak mendapat permintaan bantuan masker meski beberapa daerah sudah melakukan pengiriman.

“Saya beberapa kali dikontak WNI kita yang ada di Hong Kong, Taiwan, dan Singapura, mereka butuh bantuan masker. Beberapa kabupaten/kota sebelumnya sudah mengirim bantuan masker, namun masih kurang banyak,” kata Ganjar kepada wartawan.

Ganjar menjelaskan 41.250 masker itu dibagikan untuk WNI yang tinggal di Taiwan, Hong Kong, dan Singapura dan sudah dikirim mulai hari Minggu (16/2) kemarin ke Taiwan.

“Beberapa bisa dapat, lainnya kami beli. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengirimkan 41.250 masker. Taiwan kami berikan 16.250, dimana pada 16 Februari lalu sudah dikirim 11.250. Untuk Hong Kong 15.000 dan Singapura 10.000 masker,” terangnya.

Sejak virus corona merebak, masker menjadi barang yang langka dan harganya membubung tinggi. Rencananya masker dari Pemprov Jateng itu bakal dikirim ke Konjen Indonesia di Hong Kong, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan serta Kedutaan Besar Indonesia di Singapura untuk didistribusikan.

“Mudah-mudahan mereka bisa membantu mendistribusikan kepada masyarakat di sana. Kami prioritaskan WNI, kalau memang sisa, bisa diberikan ke masyarakat, karena ini sebenarnya misi kemanusiaan. Intinya kami merespons permintaan masyarakat yang ada di beberapa negara itu yang kesulitan masker. Meski sedikit, kami berharap bantuan ini berarti,” terangnya.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Sambangi KPK, BPIP Ingin Kerja Sama Kampanye Pembumian Pancasila ke Milenial

Oleh

Fakta News
Kepala BPIP Yudian Wahyudi

Jakarta – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Senin (17/2/2020) mendatangi KPK. Mereka membahas kerja sama pendidikan Pancasila untuk kalangan muda.

“Sore ini dari BPIP datang ke KPK untuk melakukan kerja sama. Kerja sama itu kira-kira akan melakukan satu long term itu yang namanya kependidikan. Untuk yang short term yaitu sosialiasi atau kampanye tentang pembumian Pancasila ke dalam kehidupan terutama ke teman-teman milenial,” kata Kepala BPIP, Yudian Wahyudi di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Pertemuan itu juga diikuti Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo. Romo Benny menyebut salah satu strategi dalam pendidikan itu yakni sayembara film pendek. 9 nilai yang ada di KPK akan diadopsi dalam film-film tersebut.

“9 nilai KPK itu juga bagian dari Pancasila. Kita sepakati nanti bagaimana generasi milenial itu kan generasi yang kreatif dan inovatif. Nantinya kita kan bikin sayembara film pendek yang mengarahkan pada kesadaran hidup jujur, antikorupsi, itu bagian pengamalan dari sila-sila Pancasila,” ujar Benny.

“Kami akan mengadopsi 9 nilai itu menjadi kampanye untuk membumikan Pancasila,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan kedua lembaga itu akan membuat kerja sama resmi. Mereka akan menentukan strategi penyisipan nilai Pancasila termasuk nilai antikorupsi dalam ke pendidikan formal.

“Jadi tadi kita sepakati bahwa nanti kita akan punya MoU menanamkan nilai untuk program jangka panjang, karena KPK sekarang sudah strateginya lewat insersi. Nanti dengan BPIP kita formulasikan seperti apa dia masuk di matakuliah atau mata pelajaran,” ujar Pahala.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Tiga Tingkatan Radikalisme di Indonesia Menurut Pandangan Mahfid MD

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md bicara soal tingkatan wujud radikalisme di Indonesia. Dia menyebut, ada tiga tingkatan radikalisme yang dihadapi Indonesia.

“Kalau menggunakan bahasa agama karena yang banyak kan dikaitkan dengan itu. Tingkat satu itu takfiri, yaitu yang menganggap orang lain yang berkeyakinan beda adalah kafir yang harus dimusuhi,” ujar Mahfud di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Mahfud mencontohkan, tingkat radikalisme takfiri yakni apabila seseorang tidak menggunakan pakaian tertentu. Radikalisme takfiri, menurutnya adalah selalu menyalahkan orang lain.

“Misalnya, orang nggak pakai cadar, kafir kamu, nah itu radikal, pada tingkat takfiri. Kamu kalau tidak pakai baju kayak gini kamu itu kafir, itu takfiri. Padahal Abu Jahal juga pakai baju seperti Nabi juga ya sama aja, sehingga di tingkat takfiri itu selalu menyalahkan orang lain,” ujarnya.

Ia melanjutkan jika tingkatan kedua radikalisme yakni jihadis atau seorang yang membunuh orang lain dengan anggapan yang dilakukannya sebagai jihad suci. Mahfud memberi contoh para anggota ISIS adalah bentuk nyata dari radikalisme jihadis.

Mahfud juga menyinggung keberadaan para WNI eks ISIS. Dia menyebutkan jika dirinya juga memiliki jihad suci untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS sebagai bentuk perlindungan kepada 260 juta rakyat Indonesia.

“Bahwa mereka punya hak asasi, iya, hak asasi mereka harus dilindungi, tapi hak asasi 267 juta rakyat Indonesia juga harus dilindungi. Itu tugas negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Mahfud.

Tingkatan radikalisme terakhir yang menurut Mahfud lunak namun tetap berbahaya adalah radikalisme ideologi. Ia mengatakan jika pemerintah telah mencoba melawan radikalisme jenis tersebut dengan mencoba membubarkan khilafah.

“Tingkatan ketiga yang lebih lunak namun berbahaya adalah radikalisme dalam bentuk ideologis, wacana. Misalnya mau melaksanakan ideologi baru bahwa ideologi kita ini salah melalui lembaga pendidikan dan diskusi, serta brosur-brosur penyusupan bahwa Pancasila salah harus diganti,” tutur Mahfud.

“Nah itu bagian dari wacana ideologis yang selalu sebut misalnya sekarang yang kita bubarkan tuh, khilafah itu. Betul tidak khilafah itu?,” sambungnya.

Mahfud memastikan pemerintah akan terus memerangi radikalisme di Indonesia. Dirinya juga menekankan jika sistem Pancasila yang dianut Indonesia saat ini sudah benar dan tidak boleh diubah.

“Sistem yang kita anut sudah benar,” pungkas Mahfud.

 

Munir

Baca Selengkapnya