Presiden Jokowi Serahkan Banpres Produktif Usaha Mikro untuk para Pelaku Usaha di Yogyakarta
Yogyakarta – Supoyo, seorang pedagang soto di Daerah Istimewa Yogyakarta, kebingungan ketika menerima panggilan dari Bank Rakyat Indonesia. Meski mengalami kesulitan dan penurunan omzet saat pandemi datang, ia merasa tidak memiliki utang atau pinjaman yang menyebabkan dirinya menerima panggilan tersebut.
Tak lama ia yang tinggal di daerah Bantul tersebut segera mengetahui bahwa dirinya merupakan salah satu penerima Banpres Produktif Usaha Mikro, program bantuan modal dari Presiden Joko Widodo untuk meringankan beban para pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi.
“Saya jualan soto, lantas adanya pandemi itu sepinya enggak karu-karuan. Artinya kita pilih istirahat daripada enggak balik modal. Untungnya setelah berapa lama kemudian saya mulai bangkit lagi kira-kira seminggu lalu. Lantas saya dipanggil BRI. Saya bingung, tidak punya utang kok dipanggil BRI. Ada apa ini? Ternyata saya dikasih tahu bahwa saya dapat bantuan dari Presiden,” ujarnya mengisahkan.
Supoyo menjadi salah satu perwakilan pelaku usaha mikro dan kecil yang hadir di Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Jumat, 28 Agustus 2020, untuk menerima Banpres Produktif Usaha Mikro dari Presiden Joko Widodo bersama 29 orang perwakilan lainnya. Sementara sejumlah ratusan pelaku usaha mikro dan kecil lainnya dari Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti acara tersebut secara virtual.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia ini berdampak luas bagi banyak sektor kehidupan, tidak hanya pada urusan kesehatan, tapi juga berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian.
“Kondisi sulit seperti ini dialami tidak hanya negara kita, tapi juga dialami oleh 215 negara di dunia. Negara yang kaya dan besar, kena. Negara yang sedang di tengah, juga kena. Negara yang miskin juga kena. Negara kecil juga kena. Semuanya kena,” ujarnya.
Dalam kondisi tersebut, banyak pelaku usaha yang salah satunya berasal dari usaha mikro dan kecil yang amat terpukul oleh dampak yang ditimbulkan oleh pandemi. Kepala Negara mencermati kondisi dan keluhan-keluhan tersebut sehingga mengeluarkan bantuan khusus berupa modal kerja yang dapat digunakan mereka untuk tetap menjalankan usahanya.
“Pemerintah, karena pandemi Covid ini, telah mengeluarkan semua jurus. Ada yang namanya BLT Desa, bansos tunai, subsidi listrik digratiskan untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen untuk 900 VA, bantuan sembako, subsidi bunga, kemarin kita keluarkan subsidi gaji. Sekarang kita berikan yang namanya Banpres Produktif Usaha Mikro,” tuturnya.
Melalui bantuan tersebut, para pelaku usaha mikro dan kecil akan menerima bantuan untuk dipergunakan sebagai modal kerja sebesar Rp2,4 juta. Program bantuan ini akan terus diberikan kepada total 12 juta orang pelaku usaha mikro dan kecil hingga nanti di bulan September.
“Tapi ingat ini harus dipakai untuk modal usaha. Karena kondisinya seperti ini saya tahu ada yang omzetnya biasanya Rp500 ribu sekarang tinggal Rp300 atau Rp200 ribu. Memang kondisinya tidak mudah,” imbuh Presiden.
Presiden berharap agar bantuan yang murni merupakan hibah tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga berbagai usaha mikro dan kecil yang dijalankan oleh para penerima bantuan tersebut dapat segera kembali meningkat.
Atas bantuan yang telah diterima dari Presiden tersebut, Supoyo bersama penerima bantuan lainnya menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam kesempatan itu.
“Saya berterima kasih atas bantuan Bapak Presiden. Mudah-mudahan ada hikmahnya, bisa untuk tambahan modal, semoga nanti (usaha kami) bisa lebih besar lagi,” ucapnya.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
