Presiden Jokowi: Semangat Sumpah Pemuda Harus Terus Menyala
Jakarta – Peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi 92 tahun yang lalu, tepatnya 28 Oktober 1928, merupakan sebuah peristiwa penting yang sangat bersejarah. Saat itu, para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara menyisihkan berbagai perbedaan di antara mereka, baik suku, agama, maupun bahasa daerah, untuk bersumpah menjadi Indonesia yang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.
Saat memberikan sambutannya pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 secara virtual sebagaimana diunggah oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 28 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa semangat Sumpah Pemuda yang terjadi 92 tahun silam, harus tetap ada pada saat ini untuk menghadapi dunia yang berubah dengan cepat dan penuh dengan persaingan.
“Kini, 92 tahun telah berlalu, semangat Sumpah Pemuda harus terus menyala menghadapi dunia yang berubah dengan cepat,” ujar Presiden.
Dalam arus besar globalisasi, lanjut Presiden, yang sering terjadi adalah persaingan yang sengit antarnegara dan juga antarindividu. Tidak jarang kompetisi itu berujung pada upaya saling mengalahkan dan saling menghancurkan yang kemudian menjadi energi negatif yang merugikan.
“Sumpah Pemuda justru membawa energi positif yang menyatukan. Persaingan dan perbedaan tidak harus membuat kita melupakan adanya masalah-masalah bersama, kepentingan-kepentingan bersama, maupun tujuan-tujuan bersama. Yang semuanya bisa kita selesaikan dengan cara bersatu dan bekerja sama,” jelasnya.
Kepala Negara berpandangan bahwa bersatu dan bekerja sama adalah kunci untuk mencapai Indonesia Maju. Untuk itu, upaya-upaya untuk menjaga persatuan harus terus dilakukan. Menurutnya, menjadi Indonesia tidak cukup hanya dengan menjadi bagian dari wilayah Indonesia.
“Kita harus bekerja sama merawat keindonesiaan. Keindonesiaan harus selalu dijaga dengan semangat solidaritas dan rasa persaudaraan. Kita harus saling membantu satu sama lain dalam semangat solidaritas. Tidak ada Jawa, tidak ada Sumatera, tidak ada Sulawesi, tidak ada Papua, yang ada adalah saudara sebangsa dan setanah air,” tegasnya.
Persatuan harus terus diperjuangkan dengan menghargai perbedaan, menjaga toleransi, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Untuk mewujudkan Indonesia yang satu, seluruh komponen bangsa harus bekerja sama membangun Indonesia secara adil dan merata, membangun Indonesia sentris dengan membangun dari pinggiran, desa, pulau terdepan, hingga perbatasan.
“Kita juga membangun infrastruktur yang memudahkan konektivitas antarwilayah, antarpulau untuk mempersatukan Indonesia. Dengan pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka masyarakat Papua, masyarakat Aceh, dan masyarakat Indonesia di berbagai wilayah merasa menjadi bagian dari Indonesia, merasa memiliki Indonesia, serta ikut berkontribusi untuk memajukan Indonesia,” paparnya.
Salah satu sarana untuk mengetahui wajah Indonesia dan berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dunia adalah melalui televisi. Apa yang terjadi di Papua dapat diketahui oleh masyarakat di Jawa, Sumatera dan sebagainya. Sebaliknya, apa yang terjadi di berbagai wilayah Tanah Air juga dapat diketahui oleh masyarakat di Papua.
Untuk menegaskan keseriusan komitmen untuk menjaga persatuan dan pemerataan akses informasi, di momen Sumpah Pemuda yang ke-92 ini, Presiden Joko Widodo juga meresmikan TVRI Stasiun Papua Barat sebagai Stasiun TVRI yang ke-30. Stasiun ini akan melayani masyarakat Papua, menyediakan berbagai informasi berkualitas, sehingga masyarakat Papua mendapatkan akses informasi yang sama dengan masyarakat di wilayah Indonesia lainnya.
“Dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim saya resmikan Stasiun TVRI di Papua Barat. Teruslah bekerja menjadi media pemersatu bangsa,” tandasnya.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.