Presiden Jokowi: Sektor Pertanian Berikan Kontribusi Besar Bagi Pembangunan Ekonomi
Jakarta – Sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi, baik dalam kontribusi ekspornya maupun kontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada Peresmian Pembukaan The 2nd Asian Agriculture and Food Forum (ASAAF) Tahun 2020, Kamis (12/3), di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta.
“Sektor pertanian juga berkontribusi dalam penyediaan pangan functional food yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Karena dari pangan lah dapat mendorong tingkat kesehatan yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan produktivitas bangsa dan negara kita,” tutur Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden menyampaikan bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan pangan dan pertanian itu betul-betul harus dilihat dari hulu sampai ke hilir. Ia menambahkan tidak bisa hanya melihat hulunya atau hilirnya atau mengurus hulunya tidak mengurus hilirnya.
Negara Indonesia, menurut Presiden, sebetulnya juga masih memiliki lahan yang sangat luas untuk misalnya membuka lahan-lahan baru bagi pertanian. Ia memberikan contoh, misalnya di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang dulu pernah dipakai untuk menyiapkan sejuta lahan gambut.
“Saya lihat di lapangan, barangnya sebetulnya bagus tapi persiapan, baik infrastruktur irigasi dan bibitnya mestinya untuk lahan gambut itu berbeda dengan lahan biasa. Inilah saya kira fungsi-fungsi HKTI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu,” kata Presiden.
Bibitnya yang pas untuk lahan gambut, Presiden telah mendengar di sana kemarin, percobaan yang pertama 1 hektare dapat 1,5 ton padi, meski lumayan tumbuh, tapi rugi.
“Ya coba kedua, coba ketiga hasilnya bisa sampai 4,5 ton. Ini memang harus diualng-ulang, enggak bisa kita berhenti seperti itu,” tuturnya.
Kalau sudah ada seperti itu, menurut Presiden, mestinya segera dibuat dalam skala yang lebih besar dan yang bergerak semestinya korporasi dari petani-petani untuk membuat sebuah perusahaan dan menggerakkan dalam jumlah yang hektare yang banyak, sehingga lahan itu menjadi produktif.
Menurut Presiden, ada kurang lebih 1 juta lebih, tetapi jika dilihat yang memungkinkan dan feasible itu kurang lebih maksimum 300-an ribu hektar di Pulang Pisau.
Kepala Negara mengajak untuk membayangkan kalau 300.000 itu dikerjakan betul-betul dengan cara-cara teknologi, cara-cara modern pertanian, bibit-bibit yang baik sehingga tinggal dikalikan saja, katakanlah 4,5 x 300.000 hektare, bisa ada tambahan banyak setiap kali panen.
“Ini mestinya seperti ini yang meminta itu dari HKTI. ‘Pak, gua urusnya aja Pak’. Gitu loh. ‘Saya urusnya saja, Pak?’, ‘Mana, Pak 300.000 hektare, saya urusnya. Tahun depan Bapak bisa akan tambah surplus beras sekian ton’. Itu yang saya tunggu. Jangan rutinitas. Enggak akan, kita enggak akan bisa melompat kalau kerja-kerja kita rutinitas,” katanya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, KSP Moeldoko, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri KUKM Teten Masduki serta Waseskab Ratih Nurdiati.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
