Connect with us

Presiden Jokowi Sekaligus Meresmikan 4 PLTU Senilai Rp78 Triliun

PLTU Jawa 7, Jawa 9 dan Jawa 10 diresmikan Presiden Jokowi(foto : bisnis.com)

Cilegon – Dalam rangkaian kunjungan ke Cilegon, Provinsi Banten, seusai menghadiri acara HUT TNI ke-72,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga melakukan peletakan batu pertama proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jawa 7, Jawa 9, dan Jawa 10 dengan total kapasitas 4.000 megawatt di Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).

Dalam acara yang sama, Presiden didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan,  juga meresmikan PLTU Banten berkapasitas 660 MW dan peninjauan terminal batu bara dengan dengan kapasitas 20 juta ton. Keseluruhan proyek pembangkit itu senilai US$6,02 miliar atau sekitar Rp78 triliun.

“Proyek PLTU Jawa 7, 9, dan 10 dan PLTU IPP Banten, merupakan salah satu proyek yang masuk ke dalam program 35.000 MW. Sementara pembangunan Coal Terminal 20 Juta Ton merupakan salah satu sarana pendukung untuk memperkuat dan mengefektifkan rantai pasok batubara untuk PLTU pada wilayah Jawa Bagian Barat,” kata Jonan disela-sela acara peresmian PLTU tersebut, Kamis (5/10).

PLTU Jawa 7 yang kapasitas 2 x 1.000 MW ditargetkan beroperasi pada 2020 dengan harga jual listrik ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) US$4,21 sen per kWh. Pengadaan proyek ini menggunakan skema bisnis build, own, operate, and transfer (BOOT) selama 25 tahun. Artinya, setelah beroperasi selama 25 tahun, pembangkit itu akan menjadi milik negara.

Dengan nilai investasi sebesar US$1,88 miliar, PLTU Jawa 7 menggunakan teknologi ultra super critical boiler yang berbahan bakar batubara kalori rendah 4.000 – 4.600 kkal/kg Ash Received.

“Jenis pembangkit ini dipilih karena memiliki efisiensi yang tinggi dan lebih ramah lingkungan.”

PLTU Jawa 7 Unit 1 diperkirakan beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD) pada awal April 2020 dan Unit 2 diperkirakan COD pada awal Oktober 2020.

Sementara, PLTU Banten 660 MW, dikelola oleh IPP PT Lestari Banten Energi dengan kapasitas 660 MW, dengan kontrak penjualan ke PLN sebesar 600 MW. Sama halnya dengan PLTU di atas, PLTU ini menggunakan teknologi supercritical boiler dan telah berproduksi sejak Maret 2017 dengan kontrak sepanjang 25 tahun. Harga jual ke PLN sebesar 5,99 cent/kWh. Nilai investasi PLTU Banten 660 MW ini adalah sebesar US$990 juta.

Terminal Batubara (Coal Terminal), dibangun untuk memperkuat dan mengefektifkan rantai pasok batubara, untuk PLTU di wilayah Jawa Bagian Barat. Terminal Batubara ini dibangun oleh anak perusahaan PLN yaitu PT. PLN Batubara dengan Gama Coorp yang dapat memberikan kontribusi sebagai terminal penghubung dengan kapasitas 20 Juta Ton.

Lokasi Terminal Batubara bersebelahan dengan PLTU Jawa 7 dengan target untuk dapat beroperasi secara komersial bersamaan dengan kebutuhan PLTU Jawa 7. Terminal Batubara ini memerlukan area sekitar 20 hektar lahan, dengan nilai investasi sebesar US$145 Juta.

“Terminal Batubara ini juga di antaranya berfungsi sebagai emergency stock PLTU di luar Jawa Bagian Barat menjaga Security of Coal Supply saat cuaca buruk karena menggunakan Vessel; pengurangan biaya belanja modal pembangunan coal terminal di masing-masing PLTU dan efisiensi biaya transportasi batubara dari perubahan moda transportasi barge ke vessel,” pungkas Jonan.

M Riz

 

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya