Presiden Jokowi: SDM Unggul Bekal Indonesia Bersaing dalam Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau
Bandung – Presiden Joko Widodo meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) yang unggul akan membawa Indonesia mampu bersaing dalam hal ekonomi digital. Untuk itu, Presiden meminta kepada pendidikan tinggi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar dari program pendidikan yang ditetapkan oleh universitas.
“Berikan mahasiswa kesempatan untuk belajar kepada siapa saja, di mana saja. Belajar kepada dunia industri silakan, belajar kepada dunia perbankan silakan,” ujar Presiden saat menyampaikan pengarahan pada acara Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) di Pusat Pembelajaran Arntz-Geise (PPAG) Unpar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 17 Januari 2022.
SDM unggul, tutur Presiden, harus mampu dipersiapkan karena dunia nantinya akan berubah menjadi hybrid, baik hybrid knowledge maupun hybrid skill. Oleh sebab itu, mahasiswa harus dipersiapkan untuk selalu siap belajar dalam rangka menghadapi perubahan yang terus bermunculan.
“Semua mahasiswa ke depan paham mengenai matematika, mengenai statistik, mengenai ilmu komputer, paham mengenai bahasa, bukan Inggris saja, tapi bahasa coding akan lebih penting nantinya,” lanjutnya.
Presiden menyebutkan, Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi digital. Pasar digital Indonesia bahkan tumbuh pesat jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kepala Negara memprediksi, pada tahun 2025, pasar digital Indonesia dapat meningkat sampai di angka USD146 miliar.
“Kita prediksi di 2025, pasar digital kita akan meningkat sampai di angka USD146 miliar. Ini artinya potensinya Rp2.100 triliun. Ini bagian yang muda-muda untuk ngerjain ini, jangan diambil oleh negara-negara lain,” tutur Presiden.
“Indonesia memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi digital di Asia Tenggara. Kita berkontribusi 40 persen ekonomi digital kita di Asia Tenggara,” tambahnya.
Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur guna mendukung transformasi digital di Tanah Air. Pada tahun 2021, pemerintah telah memulai proses konstruksi satelit multifungsi, Satelit Republik Indonesia (Satria-I). Selain itu, pembangunan stasiun pemancar juga telah mulai dilakukan di ribuan desa dan kelurahan guna mendukung akses jaringan 4G.
“Farming dan refarming spektrum frekuensi radio yang telah dilakukan untuk optimalisasi kualitas layanan jaringan 4G dan pengembangan jaringan 5G dan untuk menjalankan program analog switch off,” imbuhnya.
Selain transformasi ekonomi digital, Presiden mengatakan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk bertransformasi menuju ekonomi hijau dengan hasil produk hijau yang memiliki nilai tambah tinggi.
“Potensi energi baru terbarukan kita 418 gigawatt berarti 418 ribu megawatt, gede sekali. Kita memiliki sungai, ada 4.400 sungai yang kita miliki, ini bisa jadi hydropower. Kita memiliki arus bawah laut, dua pertiga kita adalah laut. Kita memiliki geotermal 29 ribu megawatt kita miliki, baru dipakai 2.000, artinya masih ada 27 ribu megawatt. Kita memiliki angin yang sudah kita coba di Jeneponto, di Sidrap, di Sulawesi, di Sukabumi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa pembangunan Kawasan Industri Hijau di Provinsi Kalimantan Utara juga masih terus berlangsung. Kepala Negara meyakini, keberhasilan pembangunan kawasan ini nantinya akan menjadi gerbang baru bagi Indonesia menjadi negara industri besar yang patut diperhitungkan dunia.
“Akan menjadi pintu gerbangnya di situ, Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara. Semoga ini dalam waktu 4, 5 tahun itu sudah bisa diselesaikan untuk yang tahapan pertama,” ucap Presiden.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
