Connect with us

Presiden Jokowi Sampaikan Strategi Pemerintah untuk Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023

Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan dua strategi utama yang ditempuh pemerintah dalam upaya melakukan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

“Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi,” ujar Presiden.

Sementara itu, Presiden menyebutkan bahwa strategi jangka menengah yang ditempuh pemerintah difokuskan pada sejumlah agenda nasional. Pemerintah berfokus untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan.

“Untuk mewujudkan SDM unggul, berintegritas, dan berdaya saing disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen dari APBN tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77 triliun,” katanya.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5,6 persen dari APBN untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif. Selain itu, anggaran tersebut juga diarahkan untuk melakukan transformasi pada sistem kesehatan.

“Mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024 yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi,” tambahnya.

Strategi selanjutnya berfokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi untuk mendorong produktivitas, mobilitas, dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan. Untuk mendukung hal tersebut, Presiden menyebut pemerintah telah mengalokasi anggaran yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar hingga mendukung pengerjaan proyek strategis termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN,” lanjutnya.

Selanjutnya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah, pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya alam. Menurutnya, dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya seperti dukungan terhadap pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

“Hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi,” ucap Presiden.

Strategi lainnya yaitu berfokus untuk pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Presiden menyampaikan bahwa reformasi birokrasi harus terus diperkuat agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.

“RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah, TNI, Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

[UPDATE] Banjir Lahar dan Longsor Sumatra Barat: Korban Jiwa Capai 50 Orang, Pemerintah Upayakan Penanganan Terbaik

Oleh

Fakta News
Foto : Pantauan drone BPBD Tanah Datar kejadian banjir bandang di Simpang Manunggal, Kecamatan Lima Kaum, Kab Tanah Datar, sungai ini berhulu di Gunung Marapi dengan nama sungai Malana atau Lona. (BPBD Tanah Datar)

PADANG – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berupaya melakukan pencarian dan pertolongan korban jiwa terdampak banjir lahar dingin dan longsor, yang menerjang enam kabupaten dan kota di Sumatra Barat.

Kepala BNPB Letjen. TNI Suharyanto, pada Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Lahar Dingin dan Longsor, Senin (13/5) menyampaikan, langkah penanganan darurat yang diambil pada bencana kali ini di antaranya pemulihan akses jalan darat dari daerah terdampak dengan alat berat, pembersihan material longsor, evakuasi korban, dan koordinasi dengan OPD terkait.

Berdasarkan laporan, Suharyanto menyampaikan, korban jiwa yang meninggal dunia akibat bencana tersebut tercatat menjadi 50 orang, 27 orang hilang, 37 orang luka-luka, serta 3.396 jiwa mengungsi. Adapun rincian dengan korban meninggal dunia di antaranya Kota Padang Panjang 2 orang, Kabupaten Agam 20 orang, Kabupaten Tanah Datar 19 orang, Kota Padang 1 orang, Kabupaten Padang Pariaman 8 orang,

“Datanya akan berkembang terus. Untuk membantu mencari (korban) yang masih hilang alat berat itu masuk harus secepat mungkin karena kan Basarnas punya golden time di 6×24 jam, kita akan tetap upayakan mencari sampai ketemu apabila ada pihak keluarga atau ahli waris yang minta tetap dicarikan ya kita harus cari,” ujar Letjen. TNI Suharyanto.

Selain dukungan dalam aspek pencarian dan pertolongan korban terdampak, pemerintah juga mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar para masyarakat terdampak juga dapat dipenuhi dengan baik.

“Kita sepakat dan meyakinkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini betul -betul harus dipenuhi dengan baik ketika dia korban, luka-luka, maupun yang sekarang mengungsi. kita pastikan dan tadi kita sudah berikan bantuan awal baik yang bersifat dana maupun barang kebutuhan sehari hari dan ini akan dievaluasi terus menerus sesuai perkembangan,” ujar Suharyanto.

Hingga Senin sore, pengiriman bantuan logistik dan evakuasi warga masih dilakukan. Kendati masih adanya tempat dan jalur yang masih tertutup dan terisolir, Suharyanto mengatakan pengiriman bantuan dilakukan menggunakan jalur udara maupun darat dengan memakai jembatan darurat.

Seusai rapat koordinasi yang digelar, BNPB juga menyalurkan bantuan awal dana operasional berupa Dana Siap Pakai (DSP) kepada pemerintah daerah terdampak banjir lahar dengan jumlah total 3,2 miliar Rupiah. Selain itu juga diserahkan bantuan logistik berupa tenda pengungsian, tenda keluarga, sembako, makanan siap saji, hygiene kit, terpal, selimut, kasur, pompa alpon, jendet light, lampu solar panel, toilet portable, gergaji pohon, dan perlengkapan kebersihan.

Pada kunjungan kerja hari kedua, Selasa (14/5) Kepala BNPB direncanakan akan bertolak ke daerah terdampak sekaligus melakukan tinjauan udara guna melihat dampak kerusakan akibat banjir lahar dan longsor yang terjadi. Adapun lokasi tinjauan di sejumlah titik di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar,

Kunjungan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan penanganan darurat dan pemenuhan dasar warga terdampak terpenuhi dengan baik.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kunjungi Pameran Seni Karya Butet Kartaredjasa, Megawati Lama Amati Patung Kurus Mirip Petruk

Oleh

Fakta News

JAKARTA – Seniman Butet Kartaredjasa menggelar pameran seni rupa  bertajuk “Melik Nggendong Lali” di museum Galeri Nasional Indonesia, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (13/5/2024). Pameran ini mendapat perhatian khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang berkesempatan hadir mengunjungi acara tersebut.

Didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Megawati diterima oleh Butet sekitar pukul 11.45 WIB. Dalam kunjungannya ini Megawati meninjau hampir semua karya lukisan hingga seni rupa tiga dimensi lain di Gedung A Galeri Nasional.

Presiden ke-5 ini mula-mula disambut oleh patung kurus mirip petruk dengan gestur yang tampak congkak. Ketua Umum PDI Perjuangan itu menghabiskan waktu sekitar setengah jam melihat-lihat karya Butet yang bernuansa ‘kemarahan’. Beberapa yang menarik perhatiannya juga seperti lukisan banteng.

“Seni itu kehidupan, interpretasi terserah, masing-masing,” kata Megawati memberikan keterangan usai mengecek karya Butet. “Budaya Indonesia – Nusantara, seperti ini luar biasa.”

Butet mengatakan karya yang dipamerkan sejak 26 April hingga 25 Mei 2024 ini sudah disiapkan selama empat tahun. Seniman asal Yogyakarta itu menyampaikan terimakasih kepada Megawati yang mau mengunjungi pameran itu.

“Ini kan representasi, ide, yang direnungkan. Tidak semua seniman itu bernasib baik seperti saya. Ini semua kemewahan dan kehormatan, mendapat apresiasi budaya,” kata Butet.

Sebelum Megawati, Politikus PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo sempat berkunjung juga melihat pameran Seni butet beberapa waktu lalu. Butet memiliki hubungan dekat dengan Partai Banteng Moncong Putih tersebut.

Dalam beberapa kesempatan, Butet kerap hadir di agenda partai. Dia juga salah satu seniman yang menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 lalu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Amir Uskara Harap Hubungan Indonesia-Hungaria Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Amir Uskara Harap Hubungan Indonesia-Hungaria Semakin Meningkat
Ketua GKSB DPR - Parlemen Hungaria Amir Uskara didampingi oleh Mukhamad Misbakhun saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria (H.E) Lilla Karsay di Nusantara III, DPR RI. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR – Parlemen Hungaria Amir Uskara didampingi oleh Mukhamad Misbakhun menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria (H.E) Lilla Karsay. Dalam pertemuan ini, Amir mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara Hungaria dan Indonesia selama 69 tahun terakhir di berbagai bidang. Kerja sama itu di antaranya meliputi politik, ekonomi, perdagangan, sosial budaya, pertahanan, dan yang paling penting adalah kerja sama antar-parlemen, yang diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi rakyat di kedua belah pihak.

“Oleh karena itu, saya berharap melalui pertemuan ini, kita dapat meningkatkan kemitraan bilateral kita, khususnya melalui Grup Kerja Sama Bilateral kita,” papar Amir kepada Parlementaria di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Politisi dari Fraksi PPP ini mencatat bahwa Indonesia dan Hongaria telah menjalin kerja sama melalui pembuatan MoU di berbagai bidang seperti pendidikan, produk halal, teknik, olahraga, infrastruktur, air bersih, dan pariwisata. Amir pun berharap mekanisme kerja sama yang ada dapat memberikan manfaat bagi kedua negara.

Dalam kesempatan ini, Amir berpandangan bahwa kerja sama bilateral Indonesia dan Hungaria perlu ditingkatkan lebih besar dari sebelumnya, karena dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Termasuk perang, konflik, dan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, krisis iklim terus berlanjut, sementara inflasi dan kenaikan harga energi terus meningkat.

Amir berpendapat bahwa diplomasi parlemen melalui hubungan multilateral dan bilateral memainkan peran yang sangat strategis dalam memajukan kerja sama di berbagai bidang seperti mendorong demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perdamaian, keamanan, dan memperdalam hubungan bilateral antarnegara.

“Sebagai wakil rakyat, parlemen mempunyai peran penting dalam mendorong kontak antara masyarakat Indonesia dan Hongaria,” ungkap Amir.

Selain itu, ia juga mendukung hubungan Pemerintah ke Pemerintah (G to G) dalam meningkatkan hubungan khususnya di bidang investasi, perdagangan, pendidikan, pembangunan berkelanjutan, dan pariwisata serta kontak antarmasyarakat.

Baca Selengkapnya