Presiden Jokowi: Posisi Indonesia Makin Dipandang dan Dihormati Negara Lain
Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa posisi Indonesia makin dihargai, dihormati, dan dipandang oleh negara lain dalam kancah internasional. Hal tersebut dirasakan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan perjalanan luar negeri ke tiga negara pada akhir Oktober hingga awal November lalu.
Presiden Jokowi menceritakan bahwa di Roma, Italia, ia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan menerima tongkat estafet presidensi G20 dari Perdana Menteri Italia. Setelahnya, Presiden Jokowi menghadiri KTT Perubahan Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia dan terakhir, Presiden menyambangi Persatuan Emirat Arab untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan negara sahabat tersebut.
“Ada yang saya rasakan yang berbeda kalau dibandingkan dengan summit, dengan KTT-KTT sebelumnya, di pertemuan itu. Banyak sekali permintaan bilateral, banyak sekali permintaan pertemuan bilateral dari negara-negara lain yang hadir saat itu. Kemudian yang kedua, banyak sekali yang secara mendadak, baik waktu saya berdiri maupun saya duduk datang kepada saya dan itu adalah negara-negara besar. Kepala negara yang datang. Ini ada apa? Perbedaan itu yang saya rasakan,” ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-10 Partai Nasional Demokrat di Kampus Akademi Bela Negara, Jakarta, Kamis (11/11/2021).
Dari lawatan luar negeri tersebut, Presiden menyebut bahwa yang lebih penting adalah Indonesia mendapatkan kehormatan dan kepercayaan untuk memegang keketuaan atau presidensi G20, mulai dari 1 Desember 2021 hingga awal November 2022. Dengan demikian, Indonesia juga akan menyelenggarakan KTT G20 dan sejumlah pertemuan internasional terkait lainnya.
“Selama satu tahun sejak 1 Desember nanti sampai pada awal November 2022 kita akan menyelenggarakan kurang lebih 150-an pertemuan baik urusan keuangan, urusan iklim, urusan digital ekonomi, yang semuanya diselenggarakan di Indonesia. Juga perlu saya sampaikan, Indonesia adalah negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Presiden menegaskan bahwa posisi strategis seperti ini harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional Indonesia. Apalagi, di tahun berikutnya Indonesia juga akan menerima tongkat estafet keketuaan ASEAN yang penyerahannya kemungkinan dilakukan di sekitar Oktober-November 2022.
“Indonesia adalah negara besar dengan sejarah besarnya dan kita ingin betul-betul sekali lagi kita manfaatkan ini untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan dunia dalam rangka apapun,” imbuhnya.
Meski demikian, Kepala Negara merasa sedih karena posisi Indonesia yang makin dihargai, dihormati, dan dipandang oleh negara lain tersebut kadang justru dikerdilkan di negara sendiri. Padahal, sebagai negara yang memegang keketuaan G20 dan ASEAN, mestinya warga negara Indonesia juga turut merasakan kehormatan itu.
“Saya juga ingin, kita semuanya juga ingin, warga negara kita ini juga dihormati, dihargai oleh warga negara lain di manapun WNI kita berada,” lanjutnya.
Presiden menegaskan bahwa mental inferior, mental inlander, dan mental terjajah harus dihilangkan dan tidak boleh dipelihara. Presiden mengingatkan bahwa sebagai sebuah bangsa besar, Indonesia memiliki banyak penggalan sejarah kejayaan dari para pendahulu bangsa dan bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan sebuah hadiah melainkan hasil dari sebuah perjuangan panjang.
“Kita harus mulai membangun rasa percaya diri, rasa optimisme sebagai bangsa pemimpin. Jangan sampai kita kehilangan orientasi itu dan itulah yang dinamakan gerakan perubahan, gerakan restorasi, ya di situ. Mental inlander, mental terjajah, mental inferior itu jangan sampai enggak hilang-hilang sampai sekarang, jangan juga ada yang memelihara” tegasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
