Presiden Jokowi Optimistis 2021 Adalah Tahun Pemulihan Ekonomi
Jakarta – Presiden Joko Widodo optimistis bahwa tahun 2021 adalah tahun pemulihan ekonomi setelah dihajar oleh pandemi virus korona atau Covid-19. Untuk itu, Presiden meminta para kepala daerah untuk mengidentifikasi secara detail dan memilah secara cermat sektor-sektor yang terdampak serta yang memiliki peluang di masing-masing daerahnya.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang digelar secara virtual melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 30 April 2020.
“Sektor apa yang terkena dampak paling parah, sektor apa yang dampaknya sedang, dan sektor apa yang masih bisa bertahan dan justru bisa mengambil peluang yang ada. Karena saya melihat ada beberapa sektor yang sangat terpukul, seperti sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), sektor pariwisata, sektor konstruksi, sektor transportasi. Namun ada juga yang masih bisa bertahan dan bahkan bisa bergerak memanfaatkan momentum ini, misalnya sektor tekstil dan produk tekstil, sektor kimia, sektor farmasi, sektor alat kesehatan, sektor makanan dan minuman, serta sektor jasa telekomunikasi dan sektor jasa logistik,” ungkap Presiden.
Lebih jauh Presiden meminta agar disiapkan strategi besar pemulihan, peta jalan, berikut tahapan-tahapannya. Tahapan tersebut berupa tahap mitigasi dan tahap pemulihan atau recovery.
“Siapkan sektor apa yang bisa pulih cepat yang bisa langsung rebound, mana yang pulihnya agak lambat, apa rencana intervensi kebijakan yang bisa dilakukan. Saat ini kita masih fokus kepada tahap mitigasi. Pemerintah telah menyiapkan paket program stimulus ekonomi agar bisa bertahan dan mencegah PHK, seperti insentif perpajakan, restrukturisasi kredit, serta relaksasi impor bahan baku,” jelasnya.
Presiden juga mengingatkan bahwa yang harus dibantu bukan hanya usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar saja, melainkan juga usaha ultramikro dan usaha mikro. Program stimulus ekonomi juga harus menjangkau sektor-sektor informal: pedagang kaki lima, tukang gorengan, tukang tambal ban, warung-warung kecil, dan sebagainya.
“Jumlah yang seperti ini sangat besar. Menurut data Bappenas, angkanya mencapai 40 juta (orang) dan juga banyak menampung tenaga kerja. Sebagian besar dari mereka, tidak bersentuhan dengan bank atau lembaga keuangan, ini juga yang harus kita perhatikan,” ujarnya.
Di samping itu, para gubernur di setiap daerah juga diminta untuk merancang program yang sama untuk menambah, memperkuat, serta memperluas program stimulus ekonomi yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Presiden meminta agar dalam menyiapkan program stimulus ekonomi di daerah, jalankan dengan skema yang jelas, transparan, dan terukur.
“Sektor apa mendapatkan stimulus apa dan bisa menyelamatkan tenaga kerja berapa, semuanya harus dihitung. Jangan sampai hanya mau mendapatkan stimulus ekonomi tapi tetap melakukan PHK pada pekerjanya. Saya juga minta untuk diverifikasi dengan benar dan lakukan evaluasi kembali secara berkala terhadap efektivitas paket stimulus ekonomi yang sudah diberikan sehingga betul-betul berdampak pada penyelamatan jutaan tenaga kerja yang bergantung hidupnya di sektor riil,” imbuhnya.
Di penghujung sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa saat ini pemerintah sedang bekerja dalam kondisi tekanan yang luar biasa. Untuk itu dibutuhkan sinergi yang kuat, kerja sama yang terjalin erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, sampai pemerintah desa, harus berjalan dalam satu visi, satu arah, satu kebijakan yang solid.
“Kalau ada masalah di lapangan, segera kita perbaiki, kita sempurnakan bersama-sama. Karena dalam situasi seperti ini, tidak ada satu pun negara di dunia, dari 213 negara, yang betul-betul siap. Saya meyakini dengan sinergi itu, berbagai dampak dari pandemi global ini, insyaallah dapat segera kita atasi. Masyarakat rentan terdampak, tertangani dengan baik dan kita bisa melewati badai ini dengan selamat,” tandasnya.
(hels)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
