Connect with us

Presiden Jokowi Mohon Doa Masyarakat Atas Meninggalnya Ibunda

Presiden Jokowi

Jakarta – Ibunda Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sudjiatmi Notomiharjo, wafat sore tadi. Jokowi memohon doa dari masyarakat agar almarhumah diampuni dari segala dosanya.

“Atas nama keluarga besar, saya ingin memohonkan doa agar segala dosa-dosanya diampuni Allah SWT dan husnul khotimah,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/3/2020).

Jokowi mengatakan sang ibunda mengidap penyakit kanker sejak 4 tahun lalu. Sudjiatmi bahkan sempat dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto.

“Saya tahu bahwa ibu ini sudah 4 tahun mengidap sakit, yaitu kanker, dan sudah berobat sudah berusaha berikhtiar utamanya ke RSPAD Gatot Soebroto, tetapi memang Allah sudah menghendaki,” ujar Jokowi.

Sudjiatmi tutup usia pada umur 77 tahun. Dia meninggal dunia pukul 16.45 WIB tadi. Almarhumah akan dimakamkan di pemakaman keluarga Mundu, Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (26/3) besok.

 

(hels)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

KPN Apresiasi Presiden Jokowi Terbitkan PP, Keppres dan Perpu dalam Penanggulangan Covid-19

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PSBB dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Selain itu Presiden Jokowi juga telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini, menurut Presiden, memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan.

Juru Bicara Komite Penggerak Nawacita (KPN) Dedy Mawardi mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menetapkan kebijakan tersebut dalam penanggulangan pandemi Covid-19 itu.

“Langkah ini cukup tepat, agar upaya pemerintah pusat mengatasi pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia punya alas hukum. Maka sudah benar Presiden Jokowi mengeluarkan PP PSBB dan Kepres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sedangkan alas hukum di sektor ekonominya melalui kebijakan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Jadi ketiga aturan itu merupakan dasar hukum yang bisa dijadikan pegangan oleh seluruh stakeholder untuk menjalankan tindakan konkrit atas perintah presiden tersebut,” kata Dedy di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Menurutnya dengan telah ditetapkannya kebijakan tersebut oleh pemerintah pusat, dapat segera diterapkan oleh semua pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga diminta tidak membuat kebijakan sendiri yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Dengan adanya dasar hukum tersebut maka tidak ada lagi pemerintah daerah mengambil kebijakan sendiri untuk mengatasi pandemi Covid-19,” tegas Dedy yang juga Sekjen Seknas Jokowi.

Sementara Ketua Umum Bara JP Viktor S Sirait menilai keputusan yang diambil Presiden Jokowi dalam menghadapi pademi Covid-19 tak lain adalah untuk kebaikan Indonesia. Untuk itu yang diperlukan saat ini adalah saling sinergi, bahu membahu dan gotong royong untuk mencegah penyebaran Covid-19 agar tak meluas.

“Presiden Jokowi melakukan apapun untuk menyelamatkan rakyat dan negara dari pandemi Covid-19, untuk itu tidak perlu memaksakan pemerintah untuk mengambil kebijakan ini dan itu. Yang terpenting adalah rakyat harus bekerja sama, saling dukung dengan pemerintah,” tutur Viktor.

“Seluaruh masyarakat harus saling mendukung, saling mengingatkan agar menjaga diri masing masing, membangun solidaritas di lingkungan masing masing dalam menghadapi Covid-19 ini,” imbuhnya.

Untuk diketahui Komite Penggerak Nawacita (KPN) merupakan kumpulan dari organ yang terus-menerus bekerja demi kebaikan tetap memimpin negeri ini, terdiri atas: Almisbat, Alumni Menteng 64, Bara JP, Blusukan Jokowi, KAPT, Kornas Jokowi, MAPPAN, Paguyuban Relawan Nusantara, Pengawal Pancasila Damai, RPJB dan Seknas Jokowi.

KPN mengajak semua lapisan masyarakat, semua jajaran pemerintahan dan semua kekuatan sipil yang ada untuk bergerak bersama, letakkan dahulu segala perbedaan, #saatnyagotongroyong, mari berbuat yang kita mampu lakukan.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Menko Polhukam: Darurat Sipil Tidak Digunakan untuk Hadapi Pandemi Covid-19

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah tidak akan menggunakan kebijakan darurat sipil saat ini untuk menghadapi persoalan COVID-19. Menurutnya, kebijakan itu akan diberlakukan jika keadaan memburuk.

“Sekarang itu tidak (darurat sipil), tidak untuk menghadapi COVID-19, kecuali perkembangan jadi lebih buruk dan menghendaki itu. Baru nanti itu dihidupkan atau digunakan karena memang UU itu sudah hidup sejak tahun 1959 sampai sekarang,” kata Mahfud dalam rekaman video kepada wartawan, Selasa (31/3/2020).

Mahfud menegaskan pemerintah bisa saja menggunakan kebijakan itu karena telah ada sejak 1959. Namun dia menegaskan kebijakan darurat sipil dan baru akan digunakan sekarang ini.

“Pemerintah juga sama sekali tidak merencanakan untuk melakukan darurat sipil dalam konteks COVID-19. Ketentuan tentang darurat sipil itu ada undang-undangnya sendiri yang berlaku sejak tahun 1959 yaitu dengan UU No 23 Perppu Tahun 1959,” tuturnya.

“Undang-undang itu sudah standby hanya diberlakukan nanti kalau diperlukan, kalau keadaan menghendaki darurat sipil baru itu diberlakukan,” lanjut Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan kebijakan darurat sipil terkait virus Corona COVID-19 dipakai jika dalam keadaan abnormal atau luar biasa. Namun ia melihat saat ini darurat sipil belum diperlukan.

“Darurat sipil itu kita siapkan apabila memang terjadi keadaan yang abnormal sehingga perangkat itu juga harus disiapkan dan kita sampaikan. Tapi kalau keadaannya seperti sekarang ini tentu saja tidak,” ujar Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/3/2020).

Kebijakan itu sempat dibahas Jokowi dalam rapat terbatas, kemarin. Jokowi sudah menyiapkan skenario menghadapi wabah virus Corona.

“Semua skenario kita siapkan, dari yang ringan, dari yang sedang, maupun yang terburuk,” ujar Jokowi.

 

(adn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendagri Tunggu Perkembangan Pandemi Covid-19 untuk Jadwal Pilkada Serentak

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Pilkada Serentak 2020 ditunda akibat mewabahnya virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Perihal jadwal baru, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum memutuskan, pihaknya masih menunggu perkembangan kondisi COVID-19.

“Sama seperti kementerian dan lembaga negara lainnya, Kemendagri, saat ini, fokus menuntaskan masalah penanganan Covid 19 demi keselamatan masyarakat. Urusan keselamatan rakyat dari serangan Covid-19 menjadi terpenting. Pesta demokrasi, Pilkada menjadi urusan berikutnya. Itu komitmen dan urgensi kita sekarang,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2020).

Penundaan waktu pilkada ini juga telah disepakati saat rapat bersama Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Saat ini Tito tengah memerintahkan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, utamanya dengan Sekretariat Negara, untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020 sebagai perubahan atas UU 10/2016 yang mengatur Pilkada 2020.

“Jadwal pelaksanaan Pilkada sangat tergantung pada kondisi perkembangan status Covid-19 di Indonesia dan juga di 270 daerah peserta Pilkada 2020,” ujarnya.

Tito mengatakan, hal yang menjadi fokusnya saat ini adalah memobilisasi pemerintah daerah untuk bersatu melawan wabah corona. Usai kondisi membaik, Tito baru akan menggelar rapat menentukan jadwal pelaksanaan pilkada 2020.

“Fokus saya saat ini adalah memobilisasi sumberdaya nasional, termasuk seluruh Pemda, seperti Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kotamadya dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu melawan Covid 19 demi keselamatan rakyat. Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki. Bila perang melawan Covid 19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman2 di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020,” tutup Tito.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, ada tiga opsi yang diusulkan terkait jadwal baru pelaksanaan pilkada 2020. Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi menyebut satu di antaranya adalah Pilkada 2020 digelar pada Maret 2021, atau diundur 6 bulan dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

“Terkait penundaan pilkada tersebut, KPU mengusulkan 3 opsi: pertama (Pilkada 2020) ditunda 3 bulan, pemungutan suara 9 Desember 2020. Kedua ditunda 6 bulan, pemungutan suara 12 Maret 2021. Ketiga ditunda 12 bulan, pemungutan suara 29 September 2021,” ungkap Arwani kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

“Namun demikian, sulit dan belum ada satu otoritas pun di dunia ini yang bisa memastikan kapan selesainya pandemi COVID-19 ini,” imbuhnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya