Presiden Jokowi Minta TNI-Polri Dukung Transformasi Ekonomi dan Digital
Jakarta – Pemerintah tengah berupaya melakukan transformasi ekonomi dengan mengubah tumpuan pertumbuhan dari tadinya bertumpu pada sektor konsumsi menjadi pada sektor produksi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan-bahan mineral dan batu bara (minerba) dalam bentuk bahan mentah.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2022 yang digelar di Plaza Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa, 1 Maret 2022.
“Artinya, yang sejak zaman VOC 400 tahun yang lalu kita mengirim bahan-bahan mentah, yang kita kirim bahan mentah sampai sekarang bahan mentah itu yang harus kita stop, stop, stop. Enggak bisa lagi. Kita enggak dapat apa-apa. Ya kita dapat uang dari penjualan bahan mentah baik itu nikel, baik itu tembaga, baik itu bahan-bahan pertanian, komoditas pertanian, komoditas perkebunan. Enggak, kita enggak dapat apa-apa. Kita harus mendapatkan nilai tambah, kita harus mendapatkan added value,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, nilai tambah tersebut berupa lapangan pekerjaan yang terbuka, pajak dan bea keluar juga bayar di Indonesia, hingga penerimaan negara bukan pajak juga ada di Indonesia. Untuk itu, Presiden meminta segenap jajaran TNI-Polri untuk turut mengawal industri yang memiliki nilai tambah.
“Saya minta bapak, ibu, saudara-saudara sekalian kalau ada yang namanya industri, entah itu industri nikel, industri batubara, industri tembaga, industri emas, jaga mereka. Karena nilai tambahnya nanti ada di situ,” tegasnya.
“Ini tugas kita bersama, kalau sudah stop nikel 2020, tahun ini nanti akan kita stop lagi stop bauksit, bauksit harus menjadi alumina, bauksit stop, tahun depan stop tembaga. Tembaga nanti dicampur dengan nikel bisa menjadi litium baterai bisa menjadi sodium ion, bisa menjadi barang-barang yang setengah jadi maupun barang jadi. Sehingga sekali lagi nilai tambah itu ada di dalam negeri. Inilah yang kita maksud dengan transformasi ekonomi,” tambahnya.
Selain itu, Presiden juga menyinggung soal pentingnya ekonomi hijau yakni barang-barang dihasilkan dari pabrik dengan energi hijau yang ramah lingkungan. Presiden memandang bahwa fondasi ekonomi hijau harus mulai dibangun sejak sekarang.
“Kita sekarang ini sedang menyiapkan pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara, di situlah nanti pintu gerbang kita untuk membuka yang namanya ekonomi hijau Indonesia yang energinya didapat dari pembangkit listrik tenaga air hydropower di Sungai Kayan. Sungai Kayan nanti akan menghasilkan kira-kira 11.000 sampai 12.000 megawatt,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan energi hijau karena memiliki 4.400 sungai. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi geotermal sebanyak 29 ribu megawatt, energi angin, arus bawah laut, hingga tenaga surya yang semuanya perlu untuk dijaga agar bisa dibangun.
“Ini kekuatan negara kita yang negara lain enggak punya. Oleh sebab itu fondasinya harus dimulai sesegera mungkin, dan tugas bapak, ibu, saudara sekalian menjaga agar fondasi ini betul-betul bisa kita bangun,” katanya.
Di samping itu, Presiden juga menekankan agar digitalisasi transformasi juga dikawal. Menurutnya, TNI-Polri juga harus memiliki talenta digital karena saat ini merupakan era digital yang dipenuhi dengan teknologi kecerdasan buatan, cloud computing, desain digital, hingga blockchain.
“Nanti keseharian kita akan bergelut dengan itu. Kalau penegak hukum Polri tidak ngerti hal-hal yang tadi saya sampaikan bagaimana? Kejahatan mungkin bergeser, dari yang konvensional ke hal-hal yang berkaitan dengan digital dan sekarang sudah terjadi,” tandasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
