Presiden Jokowi Minta Selama 2 Minggu Pengendalian Covid-19 di Jatim Dilakukan Bersama dan Terintegrasi
Surabaya – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dalam waktu 2 (dua) minggu pengendalian penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dilakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi.
“Baik itu di Gugus Tugas, baik itu di provinsi, kota dan kabupaten, seterusnya sampai ke rumah sakit, kampung, desa, semuanya ikut bersama-sama melakukan manajemen krisis sehingga betul-betul kita bisa mengatasinya dan menurunkan angka positif,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan arahan di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis (25/6).
Menurut Presiden, yang paling penting ada kerja sama baik, sinergi antarmanajemen-manajemen. Ia melihat memang yang paling tinggi adalah di Surabaya Raya karena ini adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga dan dikendalikan terlebih dahulu.
“Enggak bisa Surabaya sendiri, enggak bisa. Gresik harus dalam satu manajemen, Sidoarjo harus dalam satu manajemen, dan kota/kabupaten yang lain, karena arus mobilitas itu yang keluar masuk adalah dari bukan hanya Surabaya tapi dari daerah juga ikut berpengaruh terhadap naik dan turunnya angka Covid-19,” jelas Presiden.
Untuk itu, Presiden menitipkan agar koordinasi antarmanajemen betul-betul dilakukan. “Sehingga hari ini, saya tadi sudah meminta kepada Pangkogabwilhan 2 untuk membantu secara penuh terutama dalam menyinergikan, menangani langsung rumah sakit darurat dan menyinergikan dengan rumah sakit-rumah sakit rujukan,” ungkap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden meminta untuk dipilahkan kategori berat dan ringan, serta penempatannya di rumah sakit (RS) mana sehingga semua tidak masuk ke dalam satu titik serta tidak dipisah-pisahkan, juga tidak menumpuk pasien di satu RS sementara lainnya masih banyak yang kosong.
Krisis Kesehatan dan Ekonomi
Kepala Negara juga mengingatkan kepada semua agar memiliki sebuah perasaan yang sama bahwa saat ini sedang menghadapi sebuah krisis kesehatan dan juga sekaligus ekonomi.
“Jangan sampai ada yang masih memiliki perasaan kita normal-normal saja, berbahaya sekali. Dan ini tidak (hanya) dialami oleh negara kita Indonesia tetapi 215 negara mengalami hal yang sama,” kata Presiden.
Sekali lagi, Presiden minta semua memiliki perasaan yang sama bahwa sekarang berada pada posisi krisis kesehatan itu dan ditambah dengan krisis ekonomi.
“Sehingga kita mengajak ke masyarakat juga sama, agar memiliki perasaan yang sama bahwa kita masih memiliki sebuah masalah yaitu urusan Covid-19 ini,” ungkap Presiden.
Ia mengingatkan jangan sampai ada masyarakat yang memiliki perasaan masih normal-normal saja sehingga ke mana-mana tidak pakai masker, lupa cuci tangan sehabis kegiatan, masih berkumpul di dalam kerumunan-kerumunan yang tidak perlu.
“Saya juga ingin mengingatkan yang berkaitan dengan urusan ekonomi. Kemarin saya mendapatkan informasi bahwa krisis ekonomi global itu betul-betul nyata, ada bener, dan semua merasakan,” tandas Presiden.
International Monetary Fund (IMF), lanjut Presiden, memprediksi bahwa tahun 2020 Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya akan -8%, Jepang akan -5,8%, Inggris akan -10,2%, Perancis akan -12,5%, Italia akan -12,8%, Spanyol akan -12,8%, Jerman -7,5% yang artinya demand akan terganggu.
“Kalau demand terganggu suplainya akan terganggu, kalau suplainya terganggu artinya produksi juga akan terganggu. Artinya, demand, suplai, produksi semuanya rusak dan terganggu,” jelas Presiden.
Inilah, menurut Presiden, yang harus diketahui bersama, bahwa Pemerintah dalam proses mengendalikan Covid-19, urusan kesehatan, tetapi juga memiliki masalah lain yaitu urusan ekonomi.
“Indonesia, 1,5 bulan yang lalu saya telepon kepada Managing Director-nya IMF, Ibu Kristalina, dan dia mengatakan bahwa betul-betul dunia global berada pada posisi krisis ekonomi yang tidak mudah, yang lebih berat dari depresi besar 1930,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Presiden sampaikan dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas harus betul-betul seimbang.
Diingatkan Kepala Negara bahwa tidak bisa mengegas urusan ekonomi tetapi kesehatannya menjadi terabaikan, tidak bisa juga konsentrasi penuh di urusan kesehatan namun ekonominya menjadi sangat terganggu.
“Gas dan rem inilah yang selalu saya sampaikan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, ini harus pas betul, ada balance, ada keseimbangan sehingga semuanya dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan,” katanya.
Meski sebagaimana disampaikan oleh Gubernur, selaku Ketua Gugus Tugas bahwa angka positif yang terkena Covid-19 di Jawa Timur ini 183 dan terbanyak di Indonesia, Presiden sampaikan perlu menumbuhkan optimisme karena angka kesembuhan juga berada pada posisi lumayan, yaitu 31%.
Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi, juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Wagub, beserta seluruh Bupati dan Wali Kota, serta Gugus Tugas, seluruh jajaran rumah sakit, dokter, perawat, seluruh tokoh masyarakat, seluruh relawan, dan juga yang membantu dengan sekuat tenaga, jajaran TNI dan Polri yang telah bekerja keras, yang telah penuh dengan dedikasi bersama-sama mengendalikan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur.
Turut hadir dalam agenda tersebut Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Seskab Pramono Anung, Menparekraf Wishnutama, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
