Presiden Jokowi Minta Penyaluran Bansos dan Padat Karya Tunai Minggu Ini Sudah Jalan
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari dana desa, dan juga program padat karya tunai dalam minggu-minggu ini harus dipastikan sudah jalan di lapangan.
“Bansosnya biar diterima masyarakat, program padat karya juga sudah jalan di lapangan,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6/5).
Permintaan Presiden tersebut didasari bahwa Covid-19 telah memukul perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia dan memukulnya pada dua sisi sekaligus, yaitu sisi demand, sisi permintaan, dan sisi suplai (sisi penawaran), dan di sisi produksi.
“Dari sisi suplai (sisi penawaran) indeks manufaktur Indonesia, (Purchasing Managers Index (PMI), red) pada April 2020 juga mengalami kontraksi terdalam bila dibandingkan negara lainnya di Asia,” imbuh Presiden.
Menurut Presiden, Indonesia di level 27,5 persen lebih rendah dibandingkan Korea Selatan 41,6 persen, Malaysia 31,3 persen, Vietnam 32,7 persen, Filipina 31,6 persen.
“Ini hati-hati mengenai indeks manufaktur Indonesia, agar juga dicarikan solusi dan jalan agar kontraksi ini bisa kita perbaiki,” kata Presiden.
Untuk itu, Presiden minta menteri-menteri di bidang ekonomi memperhatikan angka-angka yang telah disampaikan secara detail.
“Mana saja sektor, subsektor yang mengalami kontraksi paling dalam, dilihat secara detail dan dicarikan stimulusnya. Sehingga program stimulus ekonomi betul-betul harus kita buat dan harus tepat sasaran dan bisa mulai merancang skenario recovery pemulihan di setiap sektor atau subsektor,” tuturnya.
Berdasarkan data yang dimilikinya, Presiden sampaikan ada beberapa subsektor yang berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan di kuartal satu 2020.
“Pangan, tanaman pangan ini minus 0,31 persen hati-hati dengan angka ini. Sekali lagi hati-hati dengan angka-angka ini, tadi pangan minus 0,31 persen. Sekali lagi beberapa kali sudah saya sampaikan FAO memperingatkan terjadinya krisis pangan,” tandas Presiden.
Artinya, Presiden sampaikan bahwa sektor pertanian harus digenjot agar berproduksi, tapi sekali lagi juga dengan protokol kesehatan yang baik.
“Angkutan udara minus 0,08 persen, pertambangan minyak, gas, panas bumi minus 0,08 persen. Industri barang, logam, komputer minus 0,07 persen. Penyediaan akomodasi minus 0,03 persen. Industri mesin dan perlengkapan minus 0,03 persen,” ungkap Presiden.
Begitu juga, lanjut Presiden, dengan angka dari sisi demand, sisi permintaan. Ia menambahkan bahwa angka inflasi pada April 2020 tercatat 0,08 persen, sangat rendah bila dibandingkan pada periode bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya.
“Dari sisi pengeluaran saya mencatat konsumsi rumah tangga sebesar 2,84 persen dan pengeluaran pemerintah 37,4 persen menjadi lokomotif pertumbuhan,” imbuhnya.
Kepala Negara juga minta untuk dilihat konsumsi untuk LNPRT (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga), yang mengalami kontraksi sampai minus 4,91 persen.
“Ini betul-betul dilihat secara detail, yang konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga ini, dilihat,” tandasnya.
(hels)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
