Presiden Jokowi Minta OJK dan Pelaku Industri Jasa Keuangan Jaga Kepercayaan Pasar dan Masyarakat
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar kerja sama antara pemerintah dan lembaga-lembaga di sektor keuangan yang dinilai berjalan cukup baik dalam bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 dapat terus dilanjutkan.
Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan sambutan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Jumat (15/01/2021) malam, dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.
“Saya sangat senang selama (tahun) 2020 kemarin kerja sama antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dengan Bank Indonesia, dengan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) berjalan beriringan dengan baik, setiap masalah selalu direspons dengan cepat. Dan untuk tahun ini pemerintah ingin agar kerja sama itu bisa dilanjutkan,” ujarnya.
Presiden mengungkapkan percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional terus diupayakan oleh Pemerintah. Sejumlah indikator pun telah menunjukkan perbaikan di sisi ekonomi, di antaranya peningkatan investasi serta surplus neraca perdagangan.
“Ini memberikan sebuah optimisme dan kita harapkan di 2021 terus meningkat dan kita tetap pada posisi surplus neraca perdagangan kita,” ujarnya.
Meskipun demikian, Presiden tetap mengingatkan untuk tidak cepat berpuas diri dan tetap bekerja keras untuk meningkatkan terus realisasi yang telah dicapai dengan baik.
Sejalan dengan itu, ia meminta OJK dan pelaku industri jasa keuangan untuk menjaga kepercayaan pasar.
“Optimisme ini harus terus kita kelola dengan baik, OJK dan para pelaku industri jasa keuangan harus menjaga kepercayaan pasar, menjaga kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Kepala Negara juga mengingatkan agar tidak terjadi lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Transaksi keuangan yang menjurus ke fraud harus ditindak tegas, pengawasan OJK juga tidak boleh mandul, tidak boleh masuk angin, harus mengeluarkan taringnya,” tegasnya.
Lebih jauh, Presiden juga menegaskan mengenai pentingnya menjaga kredibilitas dan integritas. “Kita harus membangun sebuah sistem internal yang baik, membangun sebuah sistem yang berstandar internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada industri jasa keuangan kita,” tuturnya.
Tingkatkan Akses Bagi UMKM
Dalam sambutannya, Kepala Negara juga mengajak agar industri keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan dan akses bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh pembiayaan.
“Jangan hanya melayani yang besar-besar saja, yang itu-itu saja. Pelaku usaha kecil yang memiliki potensi, yang skalanya sangat besar juga harus diberikan prioritas. Akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal UMKM juga harus lebih mudah dan cepat,” ujarnya.
Diungkapkan Presiden, ia telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menyiapkan regulasi yang jauh ke depan, meninggalkan cara-cara lama serta peraturan yang sudah usang yang sudah sangat ketinggalan di dunia keuangan global.
“Ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.
Sebagai penutup, tak lupa Presiden mengajak generasi muda, pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan skala usahanya agar lebih produktif dengan memanfaatkan akses permodalan dari berbagai lembaga keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) ataupun Bank Wakaf Mikro.
“Kita harus membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang dinikmati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia yang membawa Indonesia maju dan sekaligus berkeadilan,” pungkasnya
Hadir mendampingi Presiden di Istana Kepresidenan Bogor yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
