Presiden Jokowi Minta Kasus WADA Diinvestigasi dan Hasilnya Diumumkan Secara Terbuka kepada Publik
Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Zainudin Amali mengungkapkan bahwa dirinya melakukan Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) di Istana Negara, Jumat (22/10) siang.
Ratas ini membahas terkait adanya sanksi dari World Anti Dopping Agency (WADA) terhadap Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) karena dianggap belum patuh terhadap prosedur penanganan doping di tanah air yang berujung bendera Merah Putih tidak dapat dikibarkan pada saat Juara Piala Thomas beberapa waktu lalu.
Menpora Amali mengatakan, Presiden Jokowi turut memantau dan mencermati perkembangan kasus ini. Sehingga dalam ratas tersebut, Menpora melaporkan terkait situasi terakhir penanganan kasus tersebut dan juga melaporkan upaya-upaya yang dilakukan Kemenpora dan LADI membentuk tim akselerasi dan investigasi terkait sanksi WADA terhadap LADI tersebut.
“Saya melaporkan kepada Pak Presiden, tim ini tugasnya dua yakni untuk mempercepat pemenuhan LADI terhadap apa yang dimintakan oleh WADA supaya tidak komplais itu dicabut dan menjadi komplais. Kedua adalah menginvestigasi kenapa itu terjadi,” ujar Menpora Amali.
Menurut Menpora Amali, dalam ratas ini, Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan. Pertama, Presiden meminta untuk segera memenuhi apa yang diminta WADA pada LADI.
“Itu arahan langsung beliau, dalam waktu yang secepat-cepatnya (memenuhi permintaan WADA) dan pak Ketum LADI tadi menyampaikan sekarang sudah dalam progress, kita berusaha supaya bisa selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” harap Menpora Amali.
Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa selama masa urusan dengan WADA belum selesai, maka dipersilahkan untuk dilakukan pendampingan dari pihak lain diantaranya lembaga anti doping Jepang (JADA) yang akan mensupervisi Indonesia masih dalam masa bench.
“Mudah-mudahan itu bisa dilakukan karena Jepang berkomitmen untuk membantu Indonesia supaya segera menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.
Selanjutnya, Presiden Jokowi meminta agar kasus doping ini dilakukan investigasi sehingga diketahui penyebab dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.
“Semua hasil dari investigasi itu, arahan beliau diumumkan secara terbuka kepada publik. Tidak boleh ada yang ditutupi. Itu pak presiden menyampaikan, ini siapa yang misalnya kalau ada yang terlibat, ada yang tanggung jawab presiden disampaikan ini harus diumumkan,” tukasnya.
Dalam kesempatan ini, Menpora Amali mengaku telah menyampaikan bahwa dirinya sudah membentuk tim investigas tersebut yang terdiri dari 7 orang. 2 orang dari NOC Indonesia, 2 orang dari perwakilan LADI, 2 orang dari perwakilan dari cabang olahraga Bulu Tangkis sebagai cabor yang sedang bertanding dan 1 orang dari pemerintah.
“Saya sampaikan pada Presiden yang seperti itu dan beliau menyambut baik supaya langkah-langkah ini lebih diakselerasi. Dan kita, yang kita utamakan adalah bagaimana supaya LADI segera memenuhi apa yang diminta oleh WADA supaya komplais. Jadi itu konsentrasi kita kesitu secara paralel nanti juga akan diinvestigasi ini tidak bisa tidak terulang lagi,” tegasnya.
Menpora Amali menegaskan bahwa meski telah dibentuk tim tersebut, namun tetap leading sektornya adalah LADI. Tim dan pemerintah yang tergabung di dalamnya posisinya untuk membantu LADI. Sebab, WADA hanya menerima komunikasi langsung dengan Lembaga Anti Doping Indonesia.
“Presiden memahami dan tentu beliau memantau langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya setiap hari kita berkomunikasi. Mudahan olahraga kita makin baik kedepan dan kita patuh terhadap seluruh aturan-aturan internasional,” harap Menpora Amali.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
