Presiden Jokowi Minta Kasus Positif Covid-19 di Aceh Tidak Dibiarkan Membesar
Banda Aceh – Pandemi Covid-19 yang melanda 215 negara di dunia masih berlangsung hingga hari ini, di mana 23,8 juta orang dinyatakan positif terpapar virus tersebut dengan kematian mencapai lebih dari 816 ribu jiwa. Di Provinsi Aceh sendiri, hingga hari ini ada 1.241 kasus positif Covid-19.
Saat memberikan pengarahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Selasa, 25 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo meminta agar angka kasus positif di Provinsi Aceh tidak bertambah lagi. Presiden mengimbau agar penerapan protokol kesehatan terus digaungkan kepada masyarakat.
“Mumpung masih dalam jumlah yang kecil, Pak Pangdam, Kapolda, agar Gubernur di-back up betul yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah sering saya sampaikan: memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumun dan berdesakan. Ini harus diulang-ulang terus agar masyarakat kita tahu betapa sangat bahayanya kalau kita tidak pakai masker, kalau kita berkerumun dalam jumlah yang banyak,” jelas Presiden.
Menurut Presiden, kedisiplinan dalam menaati protokol kesehatan merupakan kunci sebelum vaksinasi nanti bisa dilakukan. Indonesia sendiri telah mendapatkan komitmen 290 juta vaksin Covid-19 dari sejumlah negara.
“Insyaallah ini kita sudah mendapatkan komitmen dari Uni Emirat Arab, dari China, totalnya 290 juta vaksin yang kita harapkan nanti insyaallah sebagian besar nanti diproduksi di Indonesia, sebagian diproduksi di luar negeri. Kita harapkan nanti insyaallah di bulan Januari sudah mulai kita vaksinasi,” tuturnya.
Kepala Negara menjelaskan bahwa ancaman Covid-19 yang belum berakhir ini mengharuskan manajemen krisis terus dilakukan di setiap unit manajemen. Jika pemerintah daerah ingin membuka sebuah wilayah atau sektor, Presiden menegaskan agar terlebih dahulu dilakukan tiga hal yakni prakondisi, penentuan waktu, dan penentuan sektor prioritas.
“Kalau ini secara ketat kita kerjakan, insyaallah yang namanya angka kasus di Provinsi Aceh ini akan terus bisa diperkecil dan kemudian bisa hilang,” imbuhnya.
Sementara itu, berkaitan dengan sektor ekonomi, Presiden kembali mengimbau agar kepala daerah pandai mengendalikan “gas dan rem” karena pandemi Covid-19 juga telah mengganggu produksi, suplai, dan permintaan. Presiden berharap kondisi perekonomian nasional bisa pulih pada kuartal ketiga setelah pada kuartal kedua mengalami minus 5,3 persen.
“Kita alhamdulillah di kuartal pertama kemarin berada di posisi 2,97 (persen) tapi di kuartal yang kedua karena kita melakukan PSBB, kita jatuh di minus 5,3 persen. Kita harapkan di kuartal ketiga ini insyaallah kita harus lebih baik dari kuartal yang pertama sehingga ekonomi kita bisa kita ungkit untuk naik kembali,” ungkapnya.
Untuk mengungkit kembali perekonomian tersebut, Presiden mendorong agar para kepala daerah memastikan bantuan-bantuan sosial dan stimulus ekonomi berjalan dengan baik. Bantuan tersebut antara lain BLT Desa, Bansos Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi listrik, hingga Banpres Produktif yang baru saja diluncurkan Presiden Jokowi kemarin di Istana Negara.
“Banpres Produktif yang kita berikan kepada usaha mikro dan kecil sebesar Rp2,4 juta langsung ke rekening-rekening mereka, kita berikan ke 12 juta pelaku usaha dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya diberikan. Ini kita harapkan bisa menjadi stimulus ekonomi agar pertumbuhan ekonomi kita kembali normal,” ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Presiden kembali berpesan agar angka positif Covid-19 di Aceh bisa dikendalikan dengan menerapkan sejumlah strategi, antara lain strategi intervensi berbasis lokal yang dinilainya paling efektif.
“Memang strategi yang paling pas dari beberapa provinsi, kabupaten/kota yang melakukan adalah strategi intervensi berbasis lokal. Jadi PSBB di tingkat kampung, PSBB di tingkat desa, itu yang paling gampang untuk dikelola manajemennya,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
