Presiden Jokowi Minta Jajarannya Tepat Ambil Kebijakan dan Empati pada Rakyat
Jakarta – Situasi ekonomi dunia saat ini berada pada posisi yang tidak mudah dan turut berpengaruh pada kondisi fiskal dan moneter Indonesia. Kenaikan inflasi di hampir semua negara juga turut dirasakan betul dampaknya oleh masyarakat. Untuk itu, saat menyampaikan arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 April 2022, Presiden Joko Widodo meminta segenap jajarannya untuk mengambil kebijakan dengan tepat.
“Selain rakyat hampir di semua negara sudah mengalami ini, kita, masyarakat kita, rakyat kita juga mulai merasakan dampaknya dari kenaikan inflasi, kenaikan energi, kenaikan harga bahan pangan. (Harga) barang-barang kebutuhan pokok juga sudah mulai naik. Hati-hati, utamanya masa ketersediaan pasokan dua hal tadi, pangan maupun energi, apalagi ini menjelang Lebaran. Oleh sebab itu, seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet, kepada semua menteri, kepala lembaga, agar kebijakan yang diambil itu tepat,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, angka inflasi di berbagai negara seperti di Amerika Serikat yang mencapai 7,9 persen, Uni Eropa 7,5 persen, hingga Turki di angka 54 persen, turut memberikan dampak dalam naiknya harga energi, seperti bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air. Presiden pun meminta jajarannya untuk selalu waspada dan memantau kenaikan harga, utamanya di sektor pangan dan energi.
“Saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Enggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, enggak mungkin. Oleh sebab itu, kemarin naik (harga) Pertamax. Oleh sebab itu, kewaspadaan yang tinggi ini harus setiap hari, setiap minggu harus dihitung terus bagaimana harga gas dan terutama memang, selain harga energi, dan juga harga pangan. Dua hal ini yang menjadi sangat penting untuk terus kita waspadai bersama, dan harus selalu dirapatkan, dikonsolidasikan agar tidak keliru dalam mengambil keputusan,” jelasnya.
Di samping itu, Presiden juga meminta jajarannya memiliki rasa empati, peka terhadap krisis, dan sensitif terhadap kesulitan yang dialami oleh rakyat. Presiden juga meminta jajarannya untuk bekerja secara detail dan bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan yang diambil kepada masyarakat.
“Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan, dan memberikan sekali lagi pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta jajarannya melakukan langkah persiapan ekstra dalam menghadapi arus mudik tahun ini karena keinginan masyarakat untuk mudik pada tahun ini sangat tinggi. Secara khusus Presiden meminta jajaran Polri dibantu TNI dan Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan jalannya mudik dengan baik.
“Jangan sampai keliru mempersiapkan jalur mudik yang baik, dan bisa meminimalisir kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nantinya. Harus mulai dihitung betul. Ini bisa, kalau yang saya tangkap di bawah, ini semuanya ini mau mudik semua. Jadi, persiapannya juga harus ekstra,” paparnya.
Sementara itu, terkait dengan bantuan sosial, Presiden berharap agar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun BLT Minyak Goreng bisa dikeluarkan secepatnya sebelum Lebaran tiba. Menurut Presiden, bantuan-bantuan sosial tersebut sangat dinanti oleh rakyat, terutama untuk menghadapi Lebaran dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
“Bukan apa-apa, mungkin kita itu enggak merasakan, tapi Rp300.000 bagi rakyat itu, pas mau Lebaran dapat itu, rasanya betul, saya bisa merasakan betul itu senangnya kalau bisa memegang uang itu, yang bisa dipakai untuk membeli minyak goreng dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Saya juga ingin mengingatkan kembali, Padat Karya jangan dilupakan. Situasi seperti ini, kita memerlukan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, ini perlu saya ingatkan lagi agar tidak lupa,” jelasnya.
Menutup arahannya, Presiden mengingatkan kembali agar seluruh jajarannya bisa menyampaikan langkah-langkah yang diambil pemerintah kepada rakyat. Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk fokus bekerja dalam menangani kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi.
“Sekali lagi, jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi. Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak,” tandasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
