Connect with us

Presiden Jokowi Minta Jajaran Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Krisis Pangan

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai peringatan dini dan mitigasi bencana. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Selasa (06/12/2022), di Istana Negara, Jakarta.

“Yang pertama, antisipasi bencana, cuaca ekstrem, dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas. Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan,” kata Presiden saat memimpin SKP.

Dengan beberapa kejadian bencana alam, misalnya gempa bumi di Cianjur dan erupsi Gunung Semeru, Presiden ingin memastikan bahwa negara betul-betul hadir dalam penyaluran bantuan dan rekonstruksi bangunan terdampak.

Hal kedua yang disampaikan oleh Kepala Negara adalah mengenai kondisi perekonomian tahun 2023. Presiden kembali mengingatkan jajarannya harus tetap hati-hati dan waspada terhadap krisis keuangan, kemungkinan  ekspor yang menurun, hingga krisis pangan.

“Hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik. Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve (cadangan) dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu,” ungkapnya.

Presiden Jokowi melanjutkan, di tengah situasi dunia yang masih tidak baik-baik saja ini, maka kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus di kalkulasi.

“Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi,” tambahnya.

Hal yang ketiga yang disampaikan Presiden ialah berkaitan dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak.

“Saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti, dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat. Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib, tidak bisa ditawar lagi,” katanya.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera memulai belanja modal dan belanja sosialnya.

Berkaitan dengan inflasi, Kepala Negara sudah menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya.

“Ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa daerah yang belum, tolong diberikan peringatan. Dan, ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9 lari turun ke 5,7 lari turun ke 5,4. Ini artinya melakukan, daerah sudah melakukan, tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi,” tuturnya.

Presiden menekankan kunci pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 selain belanja konsumsi dan pengendalian inflasi, adalah pada peningkatan investasi.

“Tidak bisa ditawar-tawar lagi karena ini sangat mempengaruhi growth kita, sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan. Tadi pagi, kita sudah berbicara mengenai, setelah nikel, tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit. Dan, segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit,” tegasnya.

Berkaitan dengan peningkatan ekspor, Kepala Negara meminta kementerian terkait untuk melihat peluang pasar yang memiliki permintaan yang sama.

“Kalau pasar-pasar besar kita, baik Tiongkok maupun Amerika permintaannya turun, demand-nya agak menurun atau drop, ya mestinya Kementerian Perdagangan bisa menggeser, mengalihkan ke negara-negara lain yang kira-kira memiliki permintaan yang sama,” ucapnya.

Menurut Presiden, produk-produk Indonesia punya potensi besar di India tetapi belum dilakukan pendekatan ke sana. Hal yang sama juga yang berkaitan dengan wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan asing harus didorong utamanya untuk destinasi prioritas di Labuan Bajo, Mandalika, maupun Borobudur.

Menutup pengantarnya, Presiden meminta agar antisipasi dan mitigasi terhadap penanganan COVID-19 tetap harus dilakukan, meskipun kasus harian sudah mengalami penurunan.

“Setelah sampai naik ke 6 ribu bahkan 7 ribu, per 5 Desember kemarin saya melihat sudah kasus hariannya sudah di angka 2.234. Kemudian, percepatan vaksinasi booster tetap harus digerakkan, agar imunitas masyarakat kita menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Banyak Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara, Legislator Minta Kemensos Lakukan ‘Updating’ Penerima Bansos

Oleh

Fakta News
Banyak Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara, Legislator Minta Kemensos Lakukan 'Updating' Penerima Bansos
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menyarankan pada Kementerian Sosial (Kemensos) agar melakukan update terhadap rekening penerima bantuan sosial mengingat banyaknya bantuan yang masih tertahan di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, hal ini harus segera disikapi oleh Kemensos karena masalahnya selalu terulang dan bantuan anggaran yang diberikan menjadi tidak tepat sasaran.

”Untuk itu saya tadi mengusulkan supaya dilakukan update, diganti rekeningnya supaya permasalahan itu tidak terjaga lagi sebab dana tertahan tersebut itu sudah lama ya sudah mungkin sudah tahunan sebelum Bu Risma jadi menteri permasalahan itu sudah ada dan hari ini kita juga masih mendengar hal itu,” jelas John dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, masalah ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut dan harus segera dicarikan solusinya. John kemudian mengusulkan untuk melakukan kajian dan memanfaatkan data dari Kemensos untuk melakukan updating penerima bantuan. ”Saya yakin data yang ada di Kemensos sudah tercatat dengan rapih, kalau kita lakukan updating terhadap rekeningnya, otomatis bantuan yang tidak tepat sasaran tidak akan terkirim lagi,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, updating ini dijelaskan John, bisa dilakukan kepada rekening penerima yang statusnya sudah tidak berhak mendapatkan bantuan lagi seperti meninggal, pindah, atau status ekonominya sudah membaik. Meski demikian, sejauh ini, John mengapresiasi dan menilai penyaluran bantuan sudah berjalan dengan baik.

”Kita sudah mendengar secara jelas tahapan-tahapan bantuan sosial ke mana, bagaimana penyalurannya, penyalurannya itu ada yang melalui pos, ada yang melalui Bank Himbara. Menurut hemat saya, bahwa penyalurannya itu sudah sesuai, sudah sesuai, Walaupun memang masih ada permasalahan-permasalahan Seperti dana yang tertahan di beberapa Bank yang tidak disalurkan kepada orang yang berhak,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VI: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji

Oleh

Fakta News
Komisi VI: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Panja Distribusi Elpiji ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Selasa (7/2/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menekankan perlunya transparansi terhadap sistem agen Elpiji (LPG/Liquid Petroleum Gas) di Indonesia. Hal tersebut di antaranya menyangkut transparansi dari mulai proses pengajuan agen, penunjukan agen, jumlah agen, hingga peta persebaran agen. Sebab, selama ini sistem pembagian agen elpiji dianggap belum transparan. Sehingga, menyebabkan adanya dugaan permainan mafia Elpiji yang menguasai distribusi Elpiji di wilayah-wilayah tertentu.

“Intinya, jangan ada orang-orang yang menguasai agen elpiji terlalu banyak, kecuali memang dia beli secara fair di market. Kalau ada praktik-praktik mafia yang mengatur penunjukan agen di dalam Pertaminanya dan meminta uang jasa tersebut, itu kita minta diberantas,” ujar Hekal kepada Parlementaria, usai kunjungan kerja Panja Distribusi Elpiji ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Selasa (7/2/2022).

Terlebih, lanjut Hekal, agen Elpiji sendiri melibatkan investasi yang cukup signifikan, yakni sekitar Rp2-3 miliar. “Jadi, buat pelaku-pelaku usaha di daerah, (keuntungan dari penjualan elpiji) itu juga sudah signifikan. Memang buat orang-orang yang besar tertentu, itu uang tidak seberapa lah, tapi untuk (pelaku usaha Elpiji) di daerah umumnya cukup signifikan,” imbuh Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini.

Nantinya, melalui Panja Distribusi Elpiji, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan akan meminta Pertamina untuk membuat sistem agen Elpiji yang lebih terbuka. Sehingga, masyarakat yang ingin membuka agen dapat terinformasi dengan baik.

“Nanti salah satu hasil dari Panja ini, saya minta supaya diumumkan secara terus-menerus daerah mana yang masih layak diisi (agen Elpiji). Kalau perlu penunjukannya melalui sistem lelang yang terbuka, supaya nggak ada orang-orang yang pakai nama besar atau akses tertentu untuk mendapatkan hal ini,” jelasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Sumatra Utara

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB. Foto: BPMI Setpres

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB.

Ketibaan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi beserta istri, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak beserta istri, dan Kajati Idianto beserta istri.

Turut hadir juga menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana yaitu Wali Kota Medan Bobby Nasution beserta istri, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb. Reka Budiarsa beserta istri, Danlatamal I Laksamana Pertama Johanes Djanarko Wibowo beserta istri, Pangkokogabwilhan I Laksdya Irvansyah beserta istri, dan Pangkosekhanudnas III/Medan Marsma TNI Mohammad Nurdin beserta istri.

Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Esok hari, Presiden dan Ibu Iriana diagendakan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023, meresmikan infrastruktur, dan mengunjungi beberapa pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 8 Februari 2023, sekitar pukul 15.55 WIB.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Sumatra Utara yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Baca Selengkapnya