Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Presiden Xi Jinping, Sepakati Lima Dokumen Kerja Sama
Jakarta – Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di Hotel Apurva Kempinski Bali, pada Rabu, 16 November 2022. Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Xi di KTT G20 Bali yang juga merupakan kunjungan luar negeri pertama setelah kembali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai.
“Saya ingin mengucapkan selamat datang di Bali, Presiden Xi Jinping. Dan senang sekali dapat menyambut kakak besar di Bali setelah pertemuan kita di Beijing. Dan secara langsung saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali Yang Mulia sebagai Sekretaris Jenderal Partai,” ujar Presiden.
Presiden Xi menyampaikan bahwa kunjungan pertamanya ke Indonesia usai kembali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai menunjukkan bukti adanya hubungan penting antara Tiongkok dan Indonesia dalam kebijakan luar negeri kedua negara. Selain itu, Presiden Jokowi juga merupakan pemimpin negara sahabat pertama yang diterima Tiongkok sejak pandemi Covid-19.
“Tiga bulan yang lalu, Yang Mulia berkunjung ke Beijing sebagai pemimpin negara sahabat pertama yang diterima pihak Tiongkok secara tersendiri sejak pandemi Covid-19 merebak,” ucap Presiden Xi.
Presiden Xi juga menyebut bahwa hasil kerja sama strategis antara Indonesia dan Tiongkok merupakan pencapaian nyata yang memberikan dampak positif bagi kedua negara, regional, maupun global. Menurut Presiden Xi, hal tersebut dapat menjadi teladan bagi sesama negara berkembang untuk bersama-sama menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.
“Saya bersedia melakukan komunikasi strategis secara mendalam dengan Bapak Presiden untuk bersama-sama mendiskusikan bagaimana mengembangkan hubungan bilateral ke depan dan merancang cetak biru pembangunan komunitas senasib sepenanggungan Tiongkok-Indonesia,” tutur Presiden Xi.
Untuk diketahui, sebelum memulai pertemuan bilateral, kedua pemimpin negara terlebih dahulu menyaksikan showcase proyek strategis Indonesia dan RRT, Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam laporannya menyebut bahwa saat ini progres pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 80,40 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada pertengahan tahun 2023 mendatang.
“Kami mengharapkan Presiden Xi Jinping bisa menghadiri peresmian operasional kereta api cepat Jakarta-Bandung pada pertengahan tahun depan bersama dengan Presiden Joko Widodo,” ucap Luhut.
Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin negara juga menyaksikan penandatanganan naskah kerja sama Indonesia dan Tiongkok, yang terdiri dari:
1) Rencana Kerja Sama Promosi Bersama dalam Kerangka Kerja Poros Maritim Dunia dan Belt and Road Initiative;
2) Nota Kesepahaman tentang Pembangunan Bersama Pusat Konservasi/Riset/ dan Inovasi Tanaman Obat Indonesia-Tiongkok;
3) Nota Kesepahaman tentang Pelatihan Kejuruan dalam Sektor Industri;
4) Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Digital;
5) Persetujuan Perluasan dan Pendalaman Kerja Sama Bilateral Ekonomi dan Perdagangan Lebih Lanjut.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
