Presiden Jokowi: KITA ESA, Jangan Terpecah oleh Pilkada dan Pilpres
Kupang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri menghadiri penutupan Rakornas 2018 Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Auditorium Tilangga, Rote Ndau, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1/2018). Acara penutupan ini dihadiri sekitar 3000 orang terdiri dari pengurus Bara JP seluruh Indonesia, anggota Bara JP NTT dan masyarakat Kab. Rote Ndao.
Rakornas Bara JP sendiri berlangsung 7-8 Januari 2018 dihadiri 26 DPD yang tersebar di wilayah Indonesia.
Dalam awal sambutannya di acara ini, Presiden Joko Widodo mengungkapkan merasa lengkap usai menginjakkan kaki di tanah Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Artinya, selama menjabat sebagai presiden RI, Jokowi telah mengunjungi daerah paling barat, timur, utara dan selatan Indonesia. “Dengan menginjakkan kaki di Pulau Rote ini, artinya saya sudah lengkap melihat Indonesia,” ujar Jokowi.
Selain itu Jokowi juga mengatakan, dirinya adalah presiden pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Rote. Oleh sebab itu, Presiden sekaligus berterima kasih kepada Bara JP yang telah melaksanakan Rakornas di Pulau Rote.
“Saya senang Bara JP Rakornas di Rote Ndao karena tadi dibilangin Pak Bupati, katanya saya ini adalah presiden pertama yang datang ke Pulau Rote,” ujar Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan kader Bara JP.
“Yang menyampaikan bukan saya loh ya, tapi Pak Bupati. Sehingga kalau ada yang bilang, Pak keliru, ah bilangnya ke bupati saja,” lanjut dia diiringi tawa.
Lebih lanjut Presiden Jokowi juga menyampaikan ia meminta meminta Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di tahun politik menjaga persaudaraan. Ingatkan kepada publik, pilihan boleh berbeda tetapi tetap setanah air.
“Pilihlah bupati, walikota, gubernur bahkan presiden yang terbaik. Setelah itu kembali biasa, jangan lagi setelah bertahun-tahun masih membekas,” kata Jokowi ketika menutup Rakornas BaraJP di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1) malam.
Menurut Jokowi kehadirannya di daerah-daerah terluar Indonesia, menggambarkan prinsip pembangunan dalam era pemerintahannya. Bukan lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Hal tersebut terbukti dari adanya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terluar tanah air. “Miangas contohnya. Di sana hanya ada 330 kepala keluarga. Di situ saya bangun bandara sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya,” ujar Jokowi.
Jokowi juga tak lupa menyampaikan soal kinerja dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, salah satunya mengenai kebijakan tegas atas pencurian ikan di perairan Indonesia. Jika berani, kapal penangkap ikan itu akan ditenggelamkan oleh Menteri Susi.
“Kalau berani curi ikan, akan betul-betul ditenggelamkan oleh Bu Susi. Sudah Ada 317 kapal yang ditenggelamkan sama Bu Susi,” kata Jokowi disambut tepuk tangan para relawan Bara JP.
Selain itu Jokowi dalam sambutannya juga membahas mengenai Blok mahakam yang telah diserahkan 100% ke pertamina. Selain itu juga mengenai Freeport kita ingin saham kita lebih besar minimal 51%. Dan demi keadilan sosial, harga BBM juga dipaksa agar satu harga dengan subsidi 800 M.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Ketua Panitia Rakornas Bara JP Viktor Sirait dalam laporan pembukaan mengatakan, Rakornas dihadiri dewan pengurus pusat, 34 pengurus propinsi dan dua pengurus luar negeri (Australia dan Hong Kong). “Pemilihan lokasi di Rote mempunyai kaitan historis. Pak Presiden telah mengunjungi Sabang (daerah paling barat Indonesia), Merauke (timur), Miangas (utara), kini Rote (paling selatan). Dengan mengunjungi Rote, empat arah sudah lengkap: barat-timur-utara-selatan,” kata Viktor.
“Maka frase kita bukan lagi dari Sabang sampai Merauke lanjut Viktor, tetapi sebaiknya menjadi dari Sabang Merauke Mingas sampai Rote. Dengan kunjungan ke Rote, konsep pembangunan “Indonesia Sentris” telah dimeteraikan,” lanjut Viktor.
Viktor juga mengungkapkan Bara JP lahir di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung 15 Juni 2013, tempat Soekarno diadili Hindia Belanda dengan pledoi Indonesia Menggugat. Organisasi ini adalah Relawan Jokowi (presiden) yang pertama, dikenal militan.
Sedangkan Ketua Umum BaraJP Sihol Manullang, mengatakan, keberhasilan Jokowi membangun secara Indonesia Sentris, merupakan prestasi sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi dalam berbagai survei, selalu tinggi.
Tingkat kepuasan yang selalu tinggi, harus dimaknai sebagai keinginan masyarakat agar Jokowi kembali memimpin Indonesia untuk perioda ke dua 2019-2024 mendatang,” kata Sihol.
Selanjutnya Sihol mengatakan, kesuksesan pembangunan Indonesia Sentris oleh Jokowi, harus pula dimaknai sebagai pengutan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Viktor dan Sihol kemudian menyerahkan hasil Rakornas kepada Jokowi, yang meminta partai pendukung memajukan Jokowi ke perioda ke dua.
Yuch
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap mahalnya biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, dengan mahalnya biaya pendidikan tinggi itu dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Menurut data tahun 2023, APK untuk laki-laki hanya 29,12 persen dan untuk perempuan 33,87 persen, angka yang jauh dari target yang diharapkan.
Konsekuensinya, tambah Ledia, dengan biaya pendidikan yang sangat mahal itu banyak calon mahasiswa yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan. “Dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, bagaimana mungkin kita bisa mencapai target APK yang lebih baik jika banyak anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya?” ujar Ledia kepada Parlementaria, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).
Diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19- 23 tahun).
Ledia pun mengkritik sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di banyak perguruan tinggi, yang menurutnya masih memberatkan bagi sebagian besar calon mahasiswa. “Ada perguruan tinggi dengan sistem UKT yang sangat tinggi, dan ada pula yang menengah namun tetap mahal, belum lagi adanya uang pangkal yang harus dibayar di awal,” ujar politisi Alumni Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
Ledia juga menyoroti perlunya sebuah sistem pendidikan tinggi yang lebih pro kepada masyarakat, terutama bagi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan akademis namun ada keterbatasan ekonomi. “Kita perlu membuat sistem yang lebih baik, yang lebih mendukung anak-anak kita untuk bisa kuliah tanpa dibebani biaya yang tidak mampu mereka tanggung,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. “Kita membuat kampus itu mandiri, namun bukan berarti kita bisa mengabaikan warga negara Indonesia, terutama anak-anak muda kita yang sebenarnya punya kemampuan dalam akademisnya tapi tidak dalam ekonominya,” ujarnya.
Kebijakan saat ini, menurut Ledia, harus segera dibahas dan diperbaiki, dengan keterlibatan langsung dari kampus-kampus dan pemerintah untuk mencari solusi yang efektif. “Perlu ada diskusi serius antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan tinggi di negara kita,” tutur Ledia.
Dalam mencari solusi, Ledia juga menyarankan agar perguruan tinggi negeri bisa terhubung lebih baik dengan program beasiswa dan bantuan finansial lainnya yang bisa membantu meringankan beban mahasiswa. “Harus ada lebih banyak opsi beasiswa dan bantuan finansial yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan,” ucap Ledia.
Ledia berharap bahwa dengan perbaikan sistem yang lebih inklusif dan mendukung, Indonesia bisa mencapai tujuan menjadi negara dengan sumber daya manusia yang unggul pada 2045. “Ini semua tentang membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan tinggi di Indonesia, memastikan semua anak berhak dan mampu mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Maros – Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengecam kebijakan terkait sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah.
“Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi hambatan besar bagi petani dan pengguna lahan lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka,” ujar Rosiyati MH Thamrin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024).
Menurutnya, masyarakat enggan membuat sertifikat tanah karena adanya komponen biaya PBB yang meningkat secara signifikan setelah kepemilikan tanah tersebut bersertifikat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi para petani dan pengguna lahan lainnya yang mayoritas hidup dengan penghasilan terbatas.
Rosiayati pun menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas Pajak untuk meninjau ulang kebijakan terkait tarif PBB. “Saya berharap agar Dinas Pajak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dan menyesuaikan tarif PBB dengan lebih adil,” tambahnya.
Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pembenahan terhadap kebijakan tersebut penting dilakukan agar masyarakat merasa lebih terbantu dan terjamin hak-haknya atas tanah yang mereka miliki.
“Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau, sehingga tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, kekhawatirannya terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dijadwalkan pada September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Ledia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen dengan mengalokasikan dana besar, masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, dan belum lagi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari APBD untuk pembangunan venue dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal penting yang masih harus di-cover oleh pemerintah pusat,” ujar Ledia, Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, masih ada kebutuhan dana tambahan untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum rampung. “Persoalnnya ada hal yang harus dicover oleh pemerintah pusat, apakah itu bisa selesai atau enggak. Kita belum tahu sampai sekarang pemerintah daerah juga enggak bisa apa-apa, itu sangat tergantung dari pusat,” ujarnya.
Ledia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengusulkan agar penundaan PON hingga awal tahun 2025 untuk memastikan semua persiapan bisa tuntas. “Beberapa dari kami sudah mengusulkan untuk ditunda sampai Januari atau Februari 2025 sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru,” tegas Ledia.
Selain itu, Ledia menekankan bahwa ada kesamaan situasi dengan PON sebelumnya di Papua, yang juga harus diundur karena pandemi COVID-19. “Situasinya serupa dengan apa yang terjadi di Papua. Jika memang belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Ledia juga berharap dengan waktu yang masih ada, bisa di optimalkan dengan baik. “Harapan nanti penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik, karena ini baru pertama kali diselenggarakan di dua provinsi, belum lagi setelah itu ada peparnas untuk disabilitas. Nah jadi memang harusnya lebih matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan,” ungkap Ledia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk juga menggunakan venue yang sudah ada dengan memperbaikinya. Namun, Ledia menyatakan, “Sekarang ini yang ditunggu adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat, bisa atau tidak,” ungkapnya.
Ditambah lagi, menurut Ledia, “Telah dianggarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp300 miliar untuk biaya operasional seperti pembayaran wasit dan juri, namun untuk infrastruktur, kecepatan penyelesaian dari pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya”.
Kekhawatiran terus mengemuka seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan PON XXI, dengan banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persiapan yang masih tertunda.
Target APK Pendidikan Tinggi Tidak Mungkin Tercapai Jika Biaya Kuliah Mahal
Geramnya Komisi II terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah
PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Siswi SMP di Lampung Alami Kekerasan Seksual, Adde Rosi: Tangkap Tiga Pelaku Buron!
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
