Presiden Jokowi: KITA ESA, Jangan Terpecah oleh Pilkada dan Pilpres
Kupang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri menghadiri penutupan Rakornas 2018 Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Auditorium Tilangga, Rote Ndau, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1/2018). Acara penutupan ini dihadiri sekitar 3000 orang terdiri dari pengurus Bara JP seluruh Indonesia, anggota Bara JP NTT dan masyarakat Kab. Rote Ndao.
Rakornas Bara JP sendiri berlangsung 7-8 Januari 2018 dihadiri 26 DPD yang tersebar di wilayah Indonesia.
Dalam awal sambutannya di acara ini, Presiden Joko Widodo mengungkapkan merasa lengkap usai menginjakkan kaki di tanah Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Artinya, selama menjabat sebagai presiden RI, Jokowi telah mengunjungi daerah paling barat, timur, utara dan selatan Indonesia. “Dengan menginjakkan kaki di Pulau Rote ini, artinya saya sudah lengkap melihat Indonesia,” ujar Jokowi.
Selain itu Jokowi juga mengatakan, dirinya adalah presiden pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Rote. Oleh sebab itu, Presiden sekaligus berterima kasih kepada Bara JP yang telah melaksanakan Rakornas di Pulau Rote.
“Saya senang Bara JP Rakornas di Rote Ndao karena tadi dibilangin Pak Bupati, katanya saya ini adalah presiden pertama yang datang ke Pulau Rote,” ujar Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan kader Bara JP.
“Yang menyampaikan bukan saya loh ya, tapi Pak Bupati. Sehingga kalau ada yang bilang, Pak keliru, ah bilangnya ke bupati saja,” lanjut dia diiringi tawa.
Lebih lanjut Presiden Jokowi juga menyampaikan ia meminta meminta Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di tahun politik menjaga persaudaraan. Ingatkan kepada publik, pilihan boleh berbeda tetapi tetap setanah air.
“Pilihlah bupati, walikota, gubernur bahkan presiden yang terbaik. Setelah itu kembali biasa, jangan lagi setelah bertahun-tahun masih membekas,” kata Jokowi ketika menutup Rakornas BaraJP di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1) malam.
Menurut Jokowi kehadirannya di daerah-daerah terluar Indonesia, menggambarkan prinsip pembangunan dalam era pemerintahannya. Bukan lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Hal tersebut terbukti dari adanya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terluar tanah air. “Miangas contohnya. Di sana hanya ada 330 kepala keluarga. Di situ saya bangun bandara sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya,” ujar Jokowi.
Jokowi juga tak lupa menyampaikan soal kinerja dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, salah satunya mengenai kebijakan tegas atas pencurian ikan di perairan Indonesia. Jika berani, kapal penangkap ikan itu akan ditenggelamkan oleh Menteri Susi.
“Kalau berani curi ikan, akan betul-betul ditenggelamkan oleh Bu Susi. Sudah Ada 317 kapal yang ditenggelamkan sama Bu Susi,” kata Jokowi disambut tepuk tangan para relawan Bara JP.
Selain itu Jokowi dalam sambutannya juga membahas mengenai Blok mahakam yang telah diserahkan 100% ke pertamina. Selain itu juga mengenai Freeport kita ingin saham kita lebih besar minimal 51%. Dan demi keadilan sosial, harga BBM juga dipaksa agar satu harga dengan subsidi 800 M.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Ketua Panitia Rakornas Bara JP Viktor Sirait dalam laporan pembukaan mengatakan, Rakornas dihadiri dewan pengurus pusat, 34 pengurus propinsi dan dua pengurus luar negeri (Australia dan Hong Kong). “Pemilihan lokasi di Rote mempunyai kaitan historis. Pak Presiden telah mengunjungi Sabang (daerah paling barat Indonesia), Merauke (timur), Miangas (utara), kini Rote (paling selatan). Dengan mengunjungi Rote, empat arah sudah lengkap: barat-timur-utara-selatan,” kata Viktor.
“Maka frase kita bukan lagi dari Sabang sampai Merauke lanjut Viktor, tetapi sebaiknya menjadi dari Sabang Merauke Mingas sampai Rote. Dengan kunjungan ke Rote, konsep pembangunan “Indonesia Sentris” telah dimeteraikan,” lanjut Viktor.
Viktor juga mengungkapkan Bara JP lahir di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung 15 Juni 2013, tempat Soekarno diadili Hindia Belanda dengan pledoi Indonesia Menggugat. Organisasi ini adalah Relawan Jokowi (presiden) yang pertama, dikenal militan.
Sedangkan Ketua Umum BaraJP Sihol Manullang, mengatakan, keberhasilan Jokowi membangun secara Indonesia Sentris, merupakan prestasi sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi dalam berbagai survei, selalu tinggi.
Tingkat kepuasan yang selalu tinggi, harus dimaknai sebagai keinginan masyarakat agar Jokowi kembali memimpin Indonesia untuk perioda ke dua 2019-2024 mendatang,” kata Sihol.
Selanjutnya Sihol mengatakan, kesuksesan pembangunan Indonesia Sentris oleh Jokowi, harus pula dimaknai sebagai pengutan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Viktor dan Sihol kemudian menyerahkan hasil Rakornas kepada Jokowi, yang meminta partai pendukung memajukan Jokowi ke perioda ke dua.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
