Presiden Jokowi: Jangan Pagari Mahasiswa Terlalu Banyak Program
Solo – Presiden Joko Widodo mengatakan revolusi industri industri 4.0, disrupsi teknologi, dan pandemi mempercepat gelombang besar perubahan dunia, bahkan menyebabkan tingkat ketidakpastian global menjadi tinggi. Untuk itu, pendidikan tinggi harus memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan talentanya dan mengubah pola-pola lama agar dapat mengatasi perubahan dunia yang terjadi.
“Jangan mahasiswa itu dipagari oleh terlalu banyak program-program studi di fakultas. Fasilitasi mahasiswa sebesar-besarnya untuk mengembangkan talentanya yang belum tentu sesuai dengan pilihan program studi, jurusan, maupun fakultas. Karena kita ingat, pilihan studi jurusan, dan fakultas tidak selalu berdasarkan pada talenta. Dan ketidakcocokan itu kadang-kadang terasa saat kuliah,” ucap Presiden Jokowi, dalam Pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta pada Senin, 13 September 2021, mengutip Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa, 14 September 2021.
Bahkan Presiden menyebutkan bahwa seseorang bisa berkarir jauh dari ilmu yang didapatkannya pada masa kuliah, seperti yang dialami oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
“Seorang Insinyur Teknik Fisika Nuklir, kemudian menjadi Bankir. Tapi nyatanya juga bisa melesat sampai menduduki tangga paling puncak (sebagai) Direktur Utama Bank Mandiri. Melompat lagi jadi Menteri Kesehatan,” kata Presiden.
Presiden Jokowi, dalam Pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta pada Senin, 13 September 2021. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
Lebih lanjut Presiden kembali mengingatkan bahwa saat ini kita sedang berada pada transisi perubahan besar dunia yang harus diantisipasi bersama. Untuk itu, mahasiswa harus memahami banyak hal untuk mengatasi perubahan yang terjadi. “Mahasiswa harus paham semuanya, paham matematika, paham statistika, paham ilmu komputer, paham bahasa. Dan bahasa itu bukan bahasa Inggris saja, tapi juga bahasa coding,” ujar Presiden.
Dalam pandangan Presiden, seorang mahasiswa tidak perlu pindah program studi, jurusan, dan fakultas. “Tapi berilah kesempatan untuk mengambil kuliah sesuai talentanya. Ini yang harus kita fasilitasi. Perbanyak mata kuliah pilihan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus,” ucap Presiden.
“Berikan mahasiswa kemerdekaan untuk belajar. Belajar kepada siapa saja, belajar kepada praktisi, belajar kepada industri karena sebagian besar nanti akan menjadi praktisi. Itulah esensi Merdeka Belajar, dimana mahasiswa merdeka untuk belajar. Dan kampus juga memperoleh kemerdekaan untuk berinovasi,” ujar Presiden.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim yang menjadi pembicara dalam pertemuan ini mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden, para rektor harus terus memberikan dukungan untuk bersama-sama mendorong transformasi pendidikan perguruan tinggi. “Merdeka Belajar Kampus Merdeka bukan perubahan yang kecil, ini perubahan yang besar. Dengan harapan bisa mengejar ketertinggalan dan bahkan lompat melampaui negara-negara maju,” ujarnya.
Adanya dukungan dan masukannya terhadap Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Mendikbudristek mengatakan,”Terima kasih dukungan luar biasa dari Bapak dan Ibu Rektor. Terima kasih sudah mau repot di masa yang menantang ini demi anak-anak kita.”
Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Rektor Universitas Sebelas Maret selaku Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. []
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
