Connect with us

Presiden Jokowi: Jangan Mau Diajak Pesimis

Jangan Mau Diajak Pesimis
Dalam sambutannya di acara Hari Lahir PMII ke-58 Presiden Jokowi meminta, agar jangan mau diajak pesimis(Foto: Istimewa)

Bandung – Memang tak layak kalau seorang pemimpin mengajak rakyatnya pesimis. Seharusnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta, semua calon pemimpin untuk memiliki optimisme, tahan uji, tahan banting, dan selalu tawakal, berserah diri kepada Allah dengan tetap berusaha dan berikhtiar. “Jadi jangan mau diajak pesimis,” katanya.

Hal itu diungkapkan Kepala Negara, agar jangan sampai ada pesimisme apapun, betapa beratnya cobaan yang dihadapi Indonesia sebagai negara besar.

“Jangan ada pesimisme apapun, betapa ujian cobaan, rintangan, hambatan yang ada itu, di depan kita, tidak boleh  lagi. Kalau ada yang pesimis, ada yang menakut-nakuti, diajak untuk pesimis, jangan mau,” tutur Presiden Jokowi.

Baca Juga: Presiden: Agama dan Negara Harus Berjalan Beriringan

Permintaan Jokowi itu, dilontarkan saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Lahir ke-58 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/4) malam.

Untuk itu, Presiden mengajak masyarakat untuk membawa negara ini pada kebudayaan politik yang penuh dengan etika, politik yang menyatukan bukan politik yang memecah belah. “Bukan politik yang membawa perpecahan, bukan politik yang saling menghujat, bukan politik yang saling mencela, bukan politik yang saling memaki,” tutur Jokowi.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ketua Satgas Doni Monardo Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19

Oleh

Fakta News
Kepala BNPB, Doni Monardo, selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, saat memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu.

Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo telah mendaftarkan dirinya untuk menjadi relawan uji klinis vaksin Covid-19.

Kabar itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito saat konferensi pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (13/8).

“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah, mendukung, bahwa kita berupaya keras memberikan perlindungan, mendukung perlindungan maksimal kepada seluruh rakyat Indonesia melalui program vaksinasi,” katanya.

Ia juga menyampaikan, sebelumnya pada Selasa lalu (11/8), Presiden Joko Widodo telah meninjau langsung fasilitas produksi vaksin milik BUMN PT Biofarma di Bandung, Jawa Barat.

“Dan pemerintah sangat optimis mendukung pengembangan produksi vaksin,” lanjutnya.

Saat ini, katanya, hadirnya vaksin Covid-19 ditengah-tengah masyarakat dunia sudah dinanti-nantikan. Pemerintah juga telah berupaya melakukan terobosan dalam penelitian vaksin.

Dan saat ini, setelah 4 bulan melawan pandemi Covid-19, dunia sudah memasuki penelitian uji klinis fase 3. “Dan kita semua berharap dengan penemuan vaksin, dapat melindungi seluruh masyarakat,” tandasnya.

Diketahui PT Biofarma memilih vaksin yang dikembangkan PT Sinovac Biotech Ltd dari China. Saat ini uji klinis sudah memasuki tahap 3, karena uji klinis tahap 1 dan 2 sudah dilakukan di negara China.

Jika vaksin itu berhasil terhadap 1.620 relawan uji klinis yang diselenggarakan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung, maka vaksin tersebut akan diproduksi massal di dalam negeri.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemendikbud Sebut Dana BOS Dimungkinkan Dapat Digunakan untuk Biaya Rapid Test

Oleh

Fakta News

Jakarta – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri mengatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan tes cepat COVID-19 tenaga kependidikan.

“Dana BOS dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan ‘rapid test’ sepanjang dananya ada,” ujar Jumeri dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan tidak semua dana BOS mencukupi digunakan untuk biaya tes cepat bagi tenaga kependidikan yang sekolahnya sudah melakukan pembelajaran tatap muka.

Pemerintah melakukan relaksasi pembukaan sekolah untuk zona kuning. Pembukaan sekolah boleh dilakukan di zona hijau dan kuning dengan persyaratan disetujui Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa.

Pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30 persen hingga 50 persen dari standar peserta didik per kelas. Standar awal 28 hingga 36 peserta didik per ke las, dibatasi menjadi 18 peserta didik untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

Kemudian untuk sekolah luar biasa yang awalnya lima hingga delapan peserta didik per kelas, menjadi hanya lima peserta didik per kelas. Selanjutnya, untuk jenjang PAUD standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi lima peserta didik per kelas.

Begitu juga untuk jumlah hari dan jam belajar juga akan dikurangi, dengan sistem bergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Jika sekolah di zona kuning dan hijau kembali dibuka, maka harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jarak antarpeserta didik 1,5 meter, tidak ada aktivitas kantin, tempat bermain, maupun aktivitas olah raga.

Jumeri menambahkan banyak satuan pendidikan di daerah 3T sangat kesulitan untuk melaksanakan PJJ karena minimnya akses digital.

Hal itu dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen. Saat ini, 88 persen dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Junaidi, mengatakan kondisi geografis Kabupaten Nunukan terdiri dari tiga kategori yaitu kategori perkotaan, pulau terluar, dan yang terisolir dan hanya memiliki akses udara.

“Hampir 30 persen wilayah Kabupaten Nunukan tidak ada jaringan internet sehingga para pendidik yang harus aktif mengunjungi rumah peserta didik karena tidak ada jaringan internet. Namun mengacu pada SKB Empat Menteri kami sudah melakukan sosialisasi pada guru agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat,” tutur Junaidi.

Disinggung mengenai keselamatan dan keamanan siswa karena berbatasan dengan negara lain, Junaidi mengatakan saat ini aktivitas antardua negara tersebut tidak sepadat sebelumnya.

Berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang bersumber dari https://covid19.go.id/ per 13 Agustus 2020, terdapat 33 kabupaten/kota yang berada di zona merah, 222 kabupaten/kota berada di zona oranye, 177 kabupaten/kota berada di zona kuning, dan sisanya 82 kabupaten/kota berada di zona hijau dan zona tidak terdampak.

Data Kemendikbud, satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang sudah melapor dan melaksanakan pembelajaran tatap muka sebanyak 23.150 sekolah. Dari angka tersebut yang berada di zona kuning dan melakukan BDR sebanyak 6.238 sekolah, sedangkan yang melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 1.063 sekolah.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Sampaikan Pidato Pukul 09.00 dan 14.00

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan Pidato 2 (dua) kali pada hari ini, Jumat, 14 Agustus 2020, di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Provinsi DKI Jakarta.

Agenda penyampaian pidato kali ini berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang biasanya 3 (tiga) kali sekarang menjadi 2 (dua) karena pertimbangan masa pandemi Covid-19.

Pidato Presiden Jokowi yang pertama rencana akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB dalam rangka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2020.

Setelah istirahat salat Jumat, mulai pukul 14.00 WIB, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato kedua dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 beserta Nota Keuangan.

Sebagai informasi, pelaksanaan sidang kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena digelar pada saat pandemi Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan ketat.

 

(hels)

Baca Selengkapnya