Presiden Jokowi: Jangan Cepat Puas, Potensi Pasar Ekspor Masih Terbuka Lebar
Bogor – Situasi pandemi dan perekonomian global yang sedang lesu saat ini juga berdampak pada penurunan ekspor. Namun, Presiden Joko Widodo meyakini peluang ekspor masih terbuka lebar untuk produk-produk Indonesia.
“Kita harus melihat, lebih jeli melihat peluang pasar ekspor yang masih terbuka lebar di negara-negara yang juga sekarang ini sedang mengalami pandemi,” ujar Presiden Joko Widodo saat meresmikan Pelepasan Ekspor ke Pasar Global Tahun 2020, Jumat (4/12/2020) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Presiden melihat potensi ekspor Indonesia masih terbuka, baik dari sisi keragaman produk komoditi, kreativitas dan kualitas, maupun volume dan tujuan negara ekspor.
“Potensi kita masih sangat besar. Kuncinya proaktif dan jangan pasif,” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan kegembiraannya atas kinerja ekspor Indonesia periode Januari-Oktober 2020 yang mengalami surplus 17,07 miliar dolar AS. Namun, ia mengingatkan pihak terkait untuk tidak cepat puas pada capaian tersebut karena potensi pasar ekspor yang belum tergarap masih banyak dan sangat besar.
Kepala Negara menilai, jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal dalam menangkap peluang ekspor. Ia pun menyampaikan sejumlah fakta mengenai kinerja ekspor Indonesia.
“Saya ambil contoh dalam ekspor kopi. Tahun 2019 Indonesia merupakan produsen kopi terbesar nomor empat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Namun, Indonesia tercatat sebagai eksportir terbesar kopi yang ke-8 di dunia,” ungkap Presiden.
Kinerja ekspor tersebut, imbuhnya, masih tertinggal dibandingkan dengan Brazil, Swiss, Jerman, Kolombia, bahkan Vietnam.
“Potret kinerja ekspor kopi Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Vietnam yang pada tahun 2019 mencapai US$2,22 miliar. Sedangkan, kinerja ekspor kopi Indonesia tahun 2019 berada di angka US$883,12 juta,” ungkap Presiden.
Lebih jauh Presiden mengungkapkan, Indonesia merupakan produsen garmen terbesar ke-8 di dunia namun hanya menduduki peringkat ke-22 dunia eksportir produk tersebut.
“Kita menjadi produsen kayu ringan terbesar di dunia, termasuk jenis kayu sengon dan jabon, tapi menjadi eksportir home decor ke-19 terbesar di dunia,” ujarnya.
Selain kalah dengan Vietnam, Indonesia pun hanya berada di peringkat ke-21 terbesar dunia dalam ekspor produk furnitur.
“Kita dikenal sebagai negara produsen produk perikanan terbesar kedua dunia. Namun, potret ekspornya juga masih di peringkat ke-13,” ungkap Presiden.
Namun Presiden menyampaikan, fakta-fakta tersebut tidak harus membuat pesimis melainkan momentum untuk melakukan pembenahan kinerja ekspor Indonesia.
“Tidak ada jalan bagi kita selain melakukan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah pembenahan. Diperlukan reformasi besar-besaran pada ekosistem berusaha bagi eksportir kita,” tegasnya.
Kepala Negara pun meminta agar berbagai persoalan yang menghambat kinerja ekspor dicermati dan dicarikan solusinya satu per satu.
“Regulasi yang rumit, saya sudah sampaikan bolak balik, segera kita sederhanakan. Prosedur birokrasi yang menghambat, juga saya sampaikan berkali-kali, segera dipangkas,” tuturnya.
Presiden juga mengingatkan perlunya dilakukan percepatan negosiasi perjanjian-perjanjian kemitraan komprehensif atau CEPA, terutama dengan negara-negara yang potensial yang menjadi pasar produk ekspor Indonesia. Berbagai perjanjian perdagangan yang sudah ada juga harus segera dioptimalkan, sambil terus mencari pasar-pasar baru di negara-negara nontradisional, sehingga pasar ekspor Indonesia semakin luas.
“Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) harus mampu menjadi market agent, melakukan market intelligence,” tegas Presiden.
Daya saing eksportir khususnya UKM juga harus terus ditingkatkan. “Gandeng UKM di seluruh Indonesia menjadi satu kesatuan yang kuat untuk memenuhi pesanan pembeli,” ujar Presiden.
Presiden juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama dengan perbankan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk pembiayaan bagi UKM yang berorientasi ekspor.
“Kita harus penuhi apa yang menjadi standar pasar global dengan brand yang kuat dan dengan packaging yang semakin baik. Ini yang akan meningkatkan ekspor kita,” pungkas Presiden.
Untuk diketahui, acara pelepasan ekspor ke pasar global tersebut diikuti secara virtual oleh peserta dari 133 perusahaan baik skala besar maupun kecil yang tersebar di sejumlah kota di 16 provinsi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat di masing-masing titik acara.
Pelepasan ditandai dengan berjalannya truk kontainer di masing-masing lokasi yang di antaranya berada di Lamongan, Boyolali, Bandung, Jakarta, Pekanbaru, Medan, Denpasar, Bontang, Makassar, hingga Manokwari.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
