Presiden Jokowi: Jadikan Batik Duta Budaya Indonesia
Solo – Hari Batik Nasional yang tiap tahunnya diperingati pada tanggal 2 Oktober mengingatkan masyarakat bahwa batik Indonesia merupakan warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi yang diakui oleh UNESCO. Maka, dalam peringatan Hari Batik Nasional ke-10 ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih bagi seluruh pihak yang terus mendedikasikan diri bagi pelestarian dan pengembangan batik di Indonesia.
“Selamat Hari Batik Nasional tahun 2019 dan terima kasih bapak, ibu, dan semuanya yang telah menjaga dan menciptakan karya-karya adiluhung bagi bangsa, bagi negara, yang terus menggoreskan jati diri kita dan memberikan sumbangsih Indonesia kepada kebudayaan dunia,” ujar Presiden saat menghadiri puncak Peringatan Hari Batik Nasional 2019 di Puro Mangkunegaran, Kota Surakarta, pada Rabu, 2 Oktober 2019.
Sejak ditetapkan sebagai warisan budaya dunia sepuluh tahun lalu, perkembangan batik beserta aktivitas para perajinnya terus berkembang pesat di Indonesia. Batik juga semakin banyak digunakan oleh masyarakat dan tampil dalam berbagai panggung fesyen kelas dunia serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak.
“Melalui peringatan Hari Batik Nasional kali ini, kita meneguhkan kembali komitmen terhadap batik Indonesia, komitmen kita untuk membentuk generasi muda Indonesia yang sigap melestarikan batik,” kata Presiden.
Presiden mengatakan bahwa dibutuhkan kerja keras seluruh pihak untuk melestarikan batik. Menurutnya, sudah menjadi tugas bersama untuk mengupayakan pelestarian batik dengan salah satunya memperkenalkan warisan budaya asli Indonesia tersebut kepada generasi-generasi muda. Tak hanya itu, batik juga harus terus diperkenalkan kepada masyarakat internasional dalam tiap-tiap kesempatan.
“Kita juga harus berani memperkenalkan batik ke acara-acara internasional dan menjadikan batik sebagai duta budaya Indonesia pada masyarakat dunia,” tuturnya.
Kepala Negara kemudian mengisahkan pertemuannya dengan mantan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, beberapa waktu lalu. Saat itu, Turnbull datang dengan mengenakan batik yang telah disiapkan oleh Ibu Negara Iriana. Presiden mengaku dibuat pangling dengan penampilan Turnbull itu.
“Saya pangling karena batiknya bagus sehingga betul-betul mengubah (gambaran) bahwa beliau bukan dari Australia, kelihatan dari Solo,” ucapnya.
Presiden juga sangat senang mendengar bahwa pelajaran soal batik diberikan dalam muatan lokal di sejumlah sekolah. Saat Presiden menanyakan hal tersebut kepada salah satu pelajar SMK yang hadir, pelajar tersebut menyampaikan bahwa pelajaran membatik diberikan di sekolah sebanyak tiga kali dalam seminggu.
“Saya kira tiga kali sudah lebih dari cukup asal komitmen itu kita pegang terus sehingga komitmen untuk menjaga pengakuan UNSESCO yang menetapkan batik menjadi warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi betul-betul terus akan bisa kita pegang,” ujarnya.
Untuk diketahui, saat menghadiri peringatan tersebut, Presiden Jokowi yang tampak mengenakan batik dengan motif tambal pamiluto turut membatik bersama ratusan pembatik lainnya.
Presiden sempat berbincang dengan para pembatik serta para pelajar yang turut serta dalam kegiatan tersebut. Selepas perbincangan tersebut, Kepala Negara tampak ikut membatik dengan menggunakan alat batik cap. Sementara Ibu Negara Iriana beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla tampak membatik menggunakan canting.
Hadir dalam peringatan ini di antaranya ialah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Yayasan Batik Indonesia Yultin Ginanjar Kartasasmita.
Mujafi
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
