Connect with us

Presiden Jokowi Inginkan Langkah Perubahan Yang Nyata di 5 Industri Prioritas

Presiden Jokowi memimpin Ratas tentang Percepatan Peta Jalan Penerapan Industri 4.0, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9) siang.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, peta jalan penerapan industri 4.0 yang diluncurkan April 2018 lalu diperlukan  agar langkah-langkah menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat terutama datangnya revolusi industri jilid ke-4 betul-betul jelas, terukur, terintegrasi.

“Saya tekankan menuju ke negara industri yang tangguh kita harus berani berubah, berani melakukan berbagai lompatan dan langkah-langkah terobosan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas mengenai Percepatan Peta Jalan Penerapan Industri 4.0, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9) siang.

Terobosan-terobosan itu, menurut Presiden, dimulai dari perbaikan regulasi yang tidak sinkron, peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), membangun ekosistem inovasi industri yang baik, peningkatan insentif-insentif untuk investasi di bidang teknologi, kemudian juga mendesain ulang zona-zona industri sampai dengan perbaikan alur aliran bahan materialnya.

Presiden Jokowi juga menyampaikan keinginannya agar langkah-langkah perubahan harus betul-betul nyata terutama di 5 sektor industri prioritas yang sudah sering kita bicarakan, yaitu di industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri kimia, dan industri elektronik.

Presiden meyakini, kalau kita konsentrasi memperbaiki struktur industri nasional kita sehingga makin kuat dan dalam, maka kita akan mampu meningkatkan PDB secara signifikan.

“Terutama dalam mendorong peningkatan ekspor dan investasi, dan juga tidak kalah pentingnya peningkatan lapangan pekerjaan baru yang bisa menampung lebih banyak lagi tenaga-tenaga kerja yang ada di negara kita,” sambung Presiden.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, dalam rapat terbatas itu ia ingin mendengar laporan implementasi dari Peta Jalan untuk Industri 4.0.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Airlangga Hartarto, Mendag Enggartiasto Lukita, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M. Nasir, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. 

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Putusan MA No.44 P/HUM/2019 Tak Ada Pengaruhnya Terhadap Posisi Presiden Jokowi

Oleh

Fakta News
Komnas HAM, PHPU
Sekjen Seknas Jokowi/Jubir KPN Dedy Mawardi

Jakarta – Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi menilai putusan No. 44 P/2019 tidak ada pengaruhnya terhadap posisi Presiden Joko Widodo saat ini. Selain itu keputusan tersebut tidak bisa digunakan untuk mendelegitimasi posisi Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Hal ini disampaikan Dedy menanggapi terbitnya Putusan MA No. 44 P/2019 atas permohonan uji Materi Pasal 3 ayat 7 PKPU No. 5/2019 yang diajukan oleh Rachmawati Soekarno Putri dkk.

“Putusan MA itu tidak membatalkan Keputusan KPU-RI Nomor 1185/PL.02.9-KPT/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilu 2019. Selain itu putusan tersebut hanya menyatakan bahwa pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5/2019 bertentangan dg peraturan yang lebih tinggi yakni UU No.7/2017 tentang Pemilu,” jelas Dedy dalam keterangan tertulisnya Selasa (7/7).

Dedy menegaskan bahwa yang terpenting untuk diketahui adalah Keputusan KPU-RI Nomor 1185/PL.02.9-KPT/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilu 2019 sudah sesuai dengan bunyi Pasal 6A UUD 1945 terkait Electoral Formula.

“Dimana Pasangan Jokowi-Maruf Amin memperoleh 85.607.363 sama dengan 55,50% dan memperoleh suara 20% di 17 Propinsi di Indonesia,” papar Dedy yang juga Jubir dari Komite Penggerak Nawacita ini.

Bahkan Dedy menambahkan putusan MA ini hanya membuat gaduh dan dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi Jokowi-Ma’ruf Amin yang terpilih secara sah dalam Pemilu 2019.

“Atas putusan tersebut langsung menimbulkan polemik pro dan kontra, tentu saja terkait keabsahan terpilihnya Jokowi-Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2019. Bagi oposan anti Jokowi tentu saja putusan MA itu menaikkan adrenalin untuk mendelegitimasi Jokowi-Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden,” papar Dedy.

“Padahal Putusan MA No. 44 P/HUM/2019 itu tidak bisa digunakan untuk mendelegitimasi posisi Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024,” pungkasnya menambahkan.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Waspada Tuberculosis di Tengah Pandemi, Ini Perbedaan dengan COVID-19

Oleh

Fakta News
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes

Jakarta – Tuberculosis (TBC) atau yang sering dikenal dengan TB merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh kuman mycobacterius tuberculosis. TBC menjadi sangat dikenal di Indonesia dengan kasus penyebaran yang sangat tinggi.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara ketiga terbesar dengan kasus TBC di dunia setelah India dan China.

“Kita (Indonesia) ranking tiga di dunia. Ada India, China, kemudian Indonesia,” ungkap Wiendra dalam dialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Selasa (7/7).

Menurut data Kemenkes, estimasi kasus TBC di Indonesia mencapai 845.000 jiwa dan yang telah ditemukan sekitar 69 persen atau sekitar 540.000 jiwa. Angka kematian penyakit TBC juga cukup tinggi, yaitu ada 13 orang per jam yang meninggal karena TBC.

Kasus yang belum ditemukan juga memiliki potensi penularan yang sangat tinggi, sama seperti COVID-19. Walaupun sama-sama berbahaya dan menular melalui droplet serta saluran pernapasan, Wiendra menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan antara TBC dengan COVID-19, mulai dari gejala hingga cara penanganannya.

“Penularannya (TBC dan COVID-19) sama-sama droplet. Namun perbedaannya adalah pada diagnosisnya. Kalau COVID-19 dari virus, sedangkan TBC dari kuman atau bakteri,” ujarnya.

Selanjutnya pada gejala, Wiendra menjelaskan gejala TBC antara lain onset atau serangan kronik lebih dari 14 hari dengan gejala demam kurang dari 38 derajat celcius disertai batuk berdahak, bercak darah, sesak napas memberat bertahap, berat badan turun dan berkeringat di malam hari. Sedangkan gejala COVID-19 antara lain dengan gejala onset akut kurang dari 14 hari disertai demam lebih dari 38 derajat celcius dengan batuk kering, sesak napas muncul segera setelah onset, nyeri sendi, pilek, nyeri kepala, gangguan penciuman atau pengecapan.

Proses diagnosis TBC dan COVID-19 juga memiliki kesamaan dengan menggunakan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) dan Polymerase Chain Reaction (PCR), namun perbedaannya ada pada pengambilan sampelnya. Untuk diagnosis COVID-19 harus melalui swab, sedangkan TBC cukup dengan dahak saja.

Selain itu, perbedaan besar antara COVID-19 dengan TBC adalah COVID-19 belum ada obat yang dapat menyembuhkan, sedangan TBC sudah ditemukan obatnya dan dapat diakses secara gratis.

“COVID-19 belum punya obat, sedangkan TBC sudah ada obatnya, dengan catatan harus dikonsumsi dengan baik dan patuh,” pungkasnya.

Walaupun memiliki obat dalam membantu penyembuhan, masih banyak masyarakat yang menyepelekan penyakit TBC karena dianggap merupakan penyakit lama sehingga kurang memperhatikan kedisiplinan pada proses penyembuhan melalui konsumi obat yang telah tersedia, sehingga para penderita TB menjadi resisten atau obatnya sudah tidak mempan lagi dengan penyakit TBC tersebut.

“Ketika sudah mengkonsumsi, lalu stop, lalu nanti minum lagi. Jadi sembuhnya tidak betul-betul sembuh sempurna. Padahal obat TB harus dikonsumsi dalam waktu yang cukup panjang yaitu enam bulan. Namun pada bulan pertama dan kedua merasa sudah sembuh, padahal belum sembuh. Hal ini yang menjadi resisten dan masalah yang masih menjadi tantangan kita,” jelasnya.

Wiendra juga menambahkan bahwa orang yang menderita TBC bukan menjadi penyakit bawaan yang mudah terjangkit COVID-19.

“Menurut data, hanya 19 orang penderita TBC yang terkena COVID-19. Pada data yang tersedia, justru penyakit tidak menular atau PTM menjadi penyakit bawaan yang mudah terjangkit COVID-19. Walaupun TBC ada dalam 10 besar penyakit bawaan yang rawan terkena COVID-19, namun TBC bukan nomor satu,” tambahnya.

Pengendalian penyakit TBC selama pandemi COVID-19 turut mengalami beberapa hambatan, terlebih karena kekhawatiran pasien TBC serta pihak rumah sakit dalam melakukan pemeriksaan.

“Pasiennya (pasien TBC) tidak bisa ke layanan kesehatan karena takut, kemudian fasilitas kesehatan juga sekarang takut memeriksa pasien TBC, terlebih pada COVID-19. Namun dengan sebagian besar rumah sakit rujukan COVID-19 yang memiliki pemeriksaan laboratorium dengan TCM, cukup membantu terhadap pelayanan pasien TBC,” jelas Wiendra.

Selanjutnya, Wiendra mengimbau kepada masyarakat penderita TBC untuk tetap selalu berobat ke pelayanan kesehatan yang ada dan mengkonsumsi obat hingga sembuh total sehingga penularannya tidak semakin meningkat.

“Pelayanan TBC tidak bisa berhenti, kalau butuh ke layanan protokol kesehatan tetap dijalani. Jangan putus obat dan pastikan bahwa obat itu didapatkan oleh pasien,” tegas Wiendra.

Langkah pencegahan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa kesehatan dan kebersihan adalah hal yang penting. Hal ini turut menjadi peluang untuk mencegah penularan penyakit TBC dengan melakukan hal yang sama, seperti cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak.

“Mengubah kebiasaan pastinya sulit, tidak semudah membalik telapak tangan, tapi adanya COVID-19, kita memiliki peluang untuk menumbuhkan kebiasaan dengan disiplin dan patuh untuk menjalankan protokol kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, sehingga tidak hanya berguna untuk mencegah COVID-19, tapi juga berguna untuk mencegah penularan TBC,” terangnya.

Pelayanan untuk Penderita TBC Tidak Boleh Berhenti di Tengah Pandemi

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia Ir. Arifin Panigoro menjelaskan bahwa tantangan penyakit TBC yang telah didapati Indonesia sejak lama dan sekarang ditambah dengan adanya pandemi COVID-19, membuat semua pihak harus bekerja sama dengan keras untuk mengatasi potensi penularannya. Terlebih penyakit TBC juga tidak boleh digampangkan karena jumlah penderitanya tidak sedikit.

“Sebelum ada COVID-19, penyakit TBC ini sudah serius di Indonesia. Masalah TBC ini besar tetapi atensi dari siapapun, dari pemerintah dan masyarakat dianggap ini penyakit lama yang sudah selesai,” ungkap Arifin melalui dialog ruang digital (7/7).

Menurut Arifin, permasalahan utama setelah adanya COVID-19 adalah pemerintah kini berpusat kepada pengendalian COVID-19. Padahal, tanpa adanya COVID-19, temuan kasus TBC sudah terbatas. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19, pengendalian TBC menjadi terbengkalai di semua tahapannya.

“Logis, karena kita semua ini fokus perhatian kita terambil oleh COVID-19, meskipun semua merasa TBC itu serius tapi priority saat ini adalah COVID-19,” tambah Arifin.

Arifin juga menegaskan bahwa partisipasi masayrakat sangat diperlukan dalam menekan potensi penularan COVID-19 maupun TBC itu sendiri serta semua pihak haru sbekerja lebih keras dalam penanganan COVID-19 yang masih berlangsung saat ini namun ada pekerjaan yang belum selesai terkait penanganan TBC.

“Untuk penyakit yang cakupannya luas seperti saat ini, pastisipasi masyarakat sangat diperlukan. Kita harus bersama-sama. Partisipasi semua pihak sangat penting. Kita harus siap untuk bekerja ekstra keras untuk menangani penanganan pandemi COVID-19 tanpa melupakan potensi bahaya TBC yang juga masih terjadi di Indonesia,” tegas Arifin.

Sejalan dengan Arifin, Wiendra juga kembali menegaskan bahwa pelayanan TBC tidak bisa berhenti dan protokol kesehatan harus tetap dipatuhi, sehingga pelayanan TBC tetap berjalan dengan baik sekaligus pencegahan COVID-19 juga dapat dilakukan. Pelayanan bagi pasien TBC juga dapat dilakukan secara daring melalui sistem Go-Drug sehingga tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan obat TBC.

“Semua pelayanan bagi pasien TBC tidak bisa berhenti, kalau pun harus ke layanan kesehatan maka protokol kesehatan tetap dijalankan dan dipatuhi. Bagi pasien TBC juga jangan putus obat. Para pasien TBC dapat mengakses obat dengan melalui Go-Drug atau mitra lainnya yang menyediakan obat TBC,” tutupnya.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

104 Kabupaten dan Kota Masuk Daftar Zona Hijau

Oleh

Fakta News
Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Dewi Nur Aisyah

Jakarta – Gugus Tugas Nasional melakukan pemutakhiran data zonasi risiko daerah, kali ini terdapat 104 kabupaten dan kota yang terdaftar dalam zona hijau atau wilayah tanpa kasus COVID-19. Hal itu diungkapkan Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Dewi Nur Aisyah saat konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Selasa (7/7).

Dewi mengatakan, data yang dihimpun hingga 5 Juli 2020, terdapat 104 wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota berada pada zona hijau. Pengertian wilayah dengan zona hijau yaitu daerah yang pernah ditemukan kasus positif COVD-19 kemudian berhasil menekan laju penyebarannya dan daerah yang sama sekali tidak pernah ditemukan kasus positif.

“Data yang kita analisis merupakan data terakhir di tanggal 5 Juli 2020. Empat puluh tiga kabupaten-kota yang sudah berhasil masuk ke dalam zona hijau setelah sebelumnya terdampak COVID-19 namun selama empat pekan terakhir sudah tidak ditemukan kasus positif Covid dan angka kesembuhan mencapai seratus persen,” kata Dewi.

Keempat puluh tiga wilayah administrasi di tingkat kabupaten  dan kota tersebut, antara lain:

Provinsi Aceh – Aceh Barat Daya, Pidie, Simeleu, Gayo Lues dan Bener Meriah.

Provinsi Sumatera Utara – Labuhan Batu.

Provinsi Jambi – Bungo, Tanjung Jabung Timur, Tebo dan Merangin.

Provinsi Sumatera Barat – Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, dan Kota Payakumbuh.

Provinsi Bengkulu – Bengkulu Selatan, Kaur, Mukomuko dan Seluma.

Provinsi Lampung – Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan dan Pesawaran.

Provinsi Riau –  Kepeluauan Meranti dan Siak.

Provinsi Sumatera Selatan – Musi Rawsa Utara dan Ogan Komering Ulu Selatan.

Provinsi Kalimantan Tengah – Sukamara.

Provinsi Kalimantan Barat –  Kapuas Hulu dan Kayong Selatan.

Provinsi Sulawesi Tenggara – Muna Barat.

Provinsi Sulawesi Tengah – Banggai Kepulauan.

Provinsi Sulawesi Barat – Mamuju Utara dan Majene.

Provinsi Nusa Tenggara Timur –  Flores Timur, Rote Ndao dan Timor Tengah Selatan

Provinsi Nusa Tenggara Barat – Bima.

Provinsi Maluku – Buru Selatan.

Provinsi Maluku Utara – Pulau Taliabu.

Provinsi Papua Barat – Manokwari Selatan.

Provinsi Papua – Mamberami Tengah.

Selanjutnya Dewi yang juga pakar epidemiologi menjelaskan terdapat enam puluh satu daerah yang hingga Minggu lalu (5/7) tidak terdampak COVID-19.

“Ada enam puluh satu kabupaten / kota yang sampai hari ini tidak tercatat adanya kasus positif COVID-19 di wilayah tersebut. Ini juga termasuk daerah-daerah di Indonesia yang harus kita jaga agar daerahnya tidak terdampak covid-19 dan senantiasa dalam kondisi yang sehat dan tidak ada infeksi penularan di wilayahnya,” jelasnya.

Enam puluh satu daerah itu terdiri dari,

Provinsi Aceh – Pidie Jaya, Kota Sabang, Kota Langsa, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Timur dan Kota Subulussalam.

Provinsi Sumatera Utara – Pakpak Bharat, Nias Barat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Nias, Nias Utara, Selatan, Humbang Hasundutan dan Nias Selatan.

Provinsi Riau – Rokan Hilir.

Provinsi Kepulauan Riau – Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas.

Provinsi Jambi –  Kerinci.

Provinsi Bengkulu – Lebong.

Provinsi Lampung – Lampung Timur dan Mesuji.

Provinsi Kalimantan Timur – Mahakam Ulu.

Provinsi Sulawesi Tengah – Tojo Una-una.

Provinsi Sulawesi Utara –  Bolaang Mongodow Timur dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Provinsi Sulawesi Tenggara – Konawe Kepulauan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur –  Sumba Tengah, Ngada, Sabu Raijua, Lembata, Malaka, Alor, Timor Tengah Utara, Manggarai Timur, Kupang, dan Belu.

Provinsi Maluku – Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru.

Provinsi Papua – Yahukimo, Mappi, Dogiyai, Paniai, Tolikara, Yalimo, Deiyai, Mamberamo Raya, Nduga, Pegunungan Bintang, Asmat, Puncak, dan Intan Jaya.

Provinsi Papua Barat – Maybrat, Pegunungan Arfak, Tambrauw, dan Sorong Selatan.

Sebagai informasi, detail mengenai data kabupaten dan kota dengan kategori risiko berbeda dapat dilihat pada laman covid19.go.id/peta-risiko.

 

(hels)

Baca Selengkapnya