Presiden Jokowi Dukung Uji Klinis Vaksin Covid-19
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung uji klinis vaksin Covid-19 yang direncanakan selesai pada bulan Januari 2021. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Riset Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Padjadjaran (Unpad), Kusnandi Rusmil, saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (21/7).
“Kami rencanakan uji klinis ini selesai bulan Januari dengan jumlah sampel yang ikut uji klinis ini ada 1.620. Selanjutnya akan dilakukan tindakan-tindakan penyuntikan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” ujar Kusnandi.
Senada dengan Kusnandi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Kusumastuti Lukito menyampaikan bahwa BPOM sudah akan melakukan uji klinis fase ketiga yang merupakan tahap paling penting dan sudah tahapan lanjut.
“Artinya sudah hampir kita sampai pada menemukan dan memproduksi vaksin tersebut. Karena ada preklinik sudah dilewati, Fase I, Fase II sudah dilewati, sekarang Fase III,” imbuh Kepala BPOM.
Lebih lanjut, Penny menyampaikan bahwa Badan POM menjamin protokol dari uji klinis ini adalah valid, kemudian nanti BPOM akan mendampingi proses uji klinis ini, sehingga ada percepatan pada saat ada pemberian izin edarnya.
“Secara paralel juga proses produksi yang akan dilakukan oleh Bio Farma sudah akan kami dampingi, dikaitkan dengan fasilitasnya, sehingga memang nanti pada saat uji klinis selesai kami memberikan izin edar, segera bisa kita sudah edarkan/distribusikan,” tambah Kepala BPOM.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan personel untuk melakukan imunisasinya dan juga menyiapkan penganggarannya.
“Itu kami akan bahas bersama dengan Kementerian Keuangan terutama dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan diridai oleh Tuhan Yang Mahakuasa,” kata Menkes.
Pada paparan lainnya, Direktur Utama (Dirut) Bio Farma, Honesti Basyir, menyampaikan bahwa Bio Farma mendapat tugas untuk memastikan kapasitas produksi vaksin ini bisa dikelola dengan baik. Ia menambahkan bahwa sampai saat ini Bio Farma sudah menyiapkan 100 juta dosis per tahun dan akan expand menuju 250 juta dosis per tahun.
“Tapi untuk tahap pertama, sesuai dengan target penyelesaian uji klinis Januari, pada saat selesai uji klinis dan izin edarnya keluar kami sudah menargetkan untuk bisa selesai sekitar 40 juta dosis per tahun,” jelas Dirut Bio Farma.
Bantuan Masyarakat
Di bagian akhir konferensi Pers, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan bahwa kerja keras Pemerintah tidak ada artinya kalau masyarakat tidak membantu karena vaksin baru bisa beredar di awal tahun depan.
“Jadi dari sekarang sampai awal tahun depan penting sekali disiplin yang ada di masyarakat, yaitu yang selama ini sudah disampaikan Menteri Kesehatan sejak awal, yaitu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker,” imbuh Menteri BUMN.
Lebih lanjut, Menteri BUMN meminta masyarakat jangan masyarakat berasumsi ketika ada suasana yang sekarang positif baik itu vaksin maupun penyembuhan meningkat, berarti tanda sudah waktunya hidup seperti normal yang dulu, karena disiplin protokol Covid-19 harus tetap dijalankan.
“Bantu kami semua yang mengerjakan mati-matian demi masyarakat sesuai arahan dengan Bapak Presiden,” kata Menteri BUMN.
Menurut Menteri BUMN, vaksin ini dipastikan akan ada, tapi masyarakat dimohon tetap disiplin supaya Pemerintah bisa terus mengantisipasi. Bio Farma, menurut Erick, juga akan memastikan memproduksi obat untuk terapi kesembuhan, karena kalau ditanya obatnya pasti belum ada.
“Terapi penyembuhan kita terus lakukan dan insyaallah sesuai dengan komitmen daripada pemerintah dan Bapak Presiden. Kita akan melakukan hal ini sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat semua,” pungkas Menteri BUMN.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
