Presiden Jokowi Dukung Uji Klinis Vaksin Covid-19
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung uji klinis vaksin Covid-19 yang direncanakan selesai pada bulan Januari 2021. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Riset Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Padjadjaran (Unpad), Kusnandi Rusmil, saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (21/7).
“Kami rencanakan uji klinis ini selesai bulan Januari dengan jumlah sampel yang ikut uji klinis ini ada 1.620. Selanjutnya akan dilakukan tindakan-tindakan penyuntikan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” ujar Kusnandi.
Senada dengan Kusnandi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Kusumastuti Lukito menyampaikan bahwa BPOM sudah akan melakukan uji klinis fase ketiga yang merupakan tahap paling penting dan sudah tahapan lanjut.
“Artinya sudah hampir kita sampai pada menemukan dan memproduksi vaksin tersebut. Karena ada preklinik sudah dilewati, Fase I, Fase II sudah dilewati, sekarang Fase III,” imbuh Kepala BPOM.
Lebih lanjut, Penny menyampaikan bahwa Badan POM menjamin protokol dari uji klinis ini adalah valid, kemudian nanti BPOM akan mendampingi proses uji klinis ini, sehingga ada percepatan pada saat ada pemberian izin edarnya.
“Secara paralel juga proses produksi yang akan dilakukan oleh Bio Farma sudah akan kami dampingi, dikaitkan dengan fasilitasnya, sehingga memang nanti pada saat uji klinis selesai kami memberikan izin edar, segera bisa kita sudah edarkan/distribusikan,” tambah Kepala BPOM.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan personel untuk melakukan imunisasinya dan juga menyiapkan penganggarannya.
“Itu kami akan bahas bersama dengan Kementerian Keuangan terutama dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan diridai oleh Tuhan Yang Mahakuasa,” kata Menkes.
Pada paparan lainnya, Direktur Utama (Dirut) Bio Farma, Honesti Basyir, menyampaikan bahwa Bio Farma mendapat tugas untuk memastikan kapasitas produksi vaksin ini bisa dikelola dengan baik. Ia menambahkan bahwa sampai saat ini Bio Farma sudah menyiapkan 100 juta dosis per tahun dan akan expand menuju 250 juta dosis per tahun.
“Tapi untuk tahap pertama, sesuai dengan target penyelesaian uji klinis Januari, pada saat selesai uji klinis dan izin edarnya keluar kami sudah menargetkan untuk bisa selesai sekitar 40 juta dosis per tahun,” jelas Dirut Bio Farma.
Bantuan Masyarakat
Di bagian akhir konferensi Pers, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan bahwa kerja keras Pemerintah tidak ada artinya kalau masyarakat tidak membantu karena vaksin baru bisa beredar di awal tahun depan.
“Jadi dari sekarang sampai awal tahun depan penting sekali disiplin yang ada di masyarakat, yaitu yang selama ini sudah disampaikan Menteri Kesehatan sejak awal, yaitu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker,” imbuh Menteri BUMN.
Lebih lanjut, Menteri BUMN meminta masyarakat jangan masyarakat berasumsi ketika ada suasana yang sekarang positif baik itu vaksin maupun penyembuhan meningkat, berarti tanda sudah waktunya hidup seperti normal yang dulu, karena disiplin protokol Covid-19 harus tetap dijalankan.
“Bantu kami semua yang mengerjakan mati-matian demi masyarakat sesuai arahan dengan Bapak Presiden,” kata Menteri BUMN.
Menurut Menteri BUMN, vaksin ini dipastikan akan ada, tapi masyarakat dimohon tetap disiplin supaya Pemerintah bisa terus mengantisipasi. Bio Farma, menurut Erick, juga akan memastikan memproduksi obat untuk terapi kesembuhan, karena kalau ditanya obatnya pasti belum ada.
“Terapi penyembuhan kita terus lakukan dan insyaallah sesuai dengan komitmen daripada pemerintah dan Bapak Presiden. Kita akan melakukan hal ini sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat semua,” pungkas Menteri BUMN.
(chrst)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
