Presiden Jokowi Dorong Upaya Peningkatan Produksi Jagung Nasional dari Hulu hingga ke Hilir
Jakarta – Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk meningkatkan produksi jagung nasional dari hulu hingga ke hilir dalam rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Presiden juga mendorong sejumlah upaya yang bisa dilakukan mulai dari pembukaan lahan baru di sejumlah daerah, intensifikasi, ekstensifikasi, hingga terkait pemasarannya.
“(Pemerintah) akan meningkatkan produksi jagung nasional di daerah yang dimintakan baru, yaitu Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara dengan total luas lahan 141 ribu hektare dan 86 ribu (hektare) merupakan lahan baru,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya selepas mengikuti rapat.
Menko Airlangga melanjutkan bahwa dengan harga jagung global berada di angka USD335 per ton atau setara Rp5.000 per kilogram, Presiden mengarahkan agar dilakukan peningkatan produksi, termasuk dengan ekstensifikasi dari lahan yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan dalam ekstensifikasi adalah dengan mendorong bibit GMO (hasil rekayasa genetik) ataupun hibrida.
“Dari segi hibrida pemerintah sudah mendorong bibit unggul hibrida jagung yang bisa memproduksi antara 10,6-13,7 juta ton per hektare. Ada 14 varietas antara lain Pertiwi 3 F1, Bisi, kemudian ada NK Perkasa, ada Singa, ada Bima, ada Dahsyat, ada P36 dan yang lain. Artinya hibrida ini berbasis hibrida nasional, nanti Pak Mentan akan melakukan perubahan terhadap regulasi terkait dengan GMO,” jelasnya.
Di samping itu, Presiden Jokowi juga mengarahkan agar untuk pengembangan alat mesin pertanian (alsintan) bisa menggunakan kredit dari perbankan. Menteri Pertanian nantinya akan menyiapkan kelompok-kelompok tani untuk mendapatkan kredit usaha kecil dan menengah dari perbankan.
“KUR yang kemarin itu Rp373 triliun, untuk tahun depan juga kita naikkan menjadi sekitar Rp460 triliun, jadi ruangnya cukup besar untuk mendorong ekstensifikasi dari petani jagung,” ungkapnya.
Dengan adanya ekstensifikasi dan perluasan lahan baru, Presiden berharap produksi jagung nasional bisa meningkat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan di dalam negeri maupun di luar negeri.
“Kita ketahui beberapa negara, China produksi besar tapi ekspornya terbatas. Yang ekspor masih cukup besar adalah India, namun India ini bisa stop ekspor juga. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengekstensifikasi sehingga rata-rata yang sekarang per hektare-nya adalah 5 ton itu bisa ditingkatkan menjadi 10-13 ton per hektare,” ucap Airlangga.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa saat ini pemerintah bukan hanya sudah tidak impor beras, melainkan jagung juga, kecuali untuk kebutuhan industri. Menurutnya, produksi jagung saat ini yang berada di atas 18 juta ton melebihi kebutuhan nasional yang berada pada angka 14,7 juta ton.
“Kita sebenarnya overstock-nya cukup. Tetapi tadi Bapak Menko memberikan penggarisan, kebutuhan nasional menjadi sangat penting. Nanti sesudah kita lihat apa-apa yang memang harus dilakukan, barulah kita berpikir untuk meningkatkan ke langkah-langkah berikutnya, baik ekspor maupun peningkatan kebutuhan industri dalam negeri kita,” ujar Syahrul.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
