Presiden Jokowi Dorong para Siswa Perwira TNI-Polri Buat Terobosan
Bogor – Presiden Joko Widodo mendorong para siswa perwira TNI-Polri untuk bekerja dengan cara-cara baru yang lebih cepat dan efisien, antara lain dengan melakukan terobosan-terobosan sehingga memotong cara kerja yang bertele-tele dan lamban. Presiden meyakini, ke depan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) Tahun Anggaran 2020 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 28 Juli 2020.
“Berkali-kali saya sampaikan bahwa bukan negara besar mengalahkan negara kecil, kalau itu yang lalu iya, tetapi yang sekarang dan yang akan datang negara cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat. Artinya, yang cepat yang akan menang,” kata Presiden.
Kepala Negara menjelaskan bahwa permasalahan tata kelola pemerintahan berada pada terlalu banyaknya peraturan yang membelenggu. Menurutnya, prosedur dan tahapan-tahapan yang terlalu banyak, serta birokrasi yang panjang acap kali menjebak kita sendiri sebagai yang membuat peraturan.
“Inilah saya kira pekerjaan besar kita ke depan, termasuk di TNI dan Polri. Dan saudara-saudara nantinya akan berada di depan karena akan menjadi pimpinan-pimpinan di TNI dan Polri,” ujarnya.
Untuk itu, Presiden mengajak para peserta yang terdiri atas siswa Sesko TNI, Sesko Angkatan, Sespimti dan Sespimmen Polri untuk berani memberikan nuansa baru dan pemikiran-pemikiran baru yang berbeda. Tak hanya itu, perwira TNI-Polri juga harus mampu menuntun dan menemukan cara-cara baru yang lebih cepat.
“Memacu anak buah kita untuk menempuh jalan yang lebih cepat, yang smart shortcut, yang goal oriented, berorientasi pada hasil, yang hasilnya bisa kita lihat dan bisa kita kalkulasi,” imbuhnya.
Cara kerja yang berorientasi pada hasil, cepat, dan efisien merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk memenangkan kompetisi dengan negara-negara lain. Apalagi saat berada dalam situasi yang sulit seperti saat ini di mana krisis kesehatan bersamaan dengan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Kita ini harus, suasana seperti ini, kita harus berani mengubah channel dari channel ordinary yang biasa-biasa saja ke channel yang extra ordinary, channel yang luar biasa, baik itu kecepatan maupun cara-cara kerja kita,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak kepada para peserta Sesko TNI, Sesko Angkatan, Sespimti, dan Sespimmen Polri, untuk mengawal beberapa agenda yang mendesak dan penting bagi negara. Para perwira juga diminta untuk mengawal perubahan cara-cara kerja baru yang lebih cepat dan efisien.
“Sekali lagi, kalau cara-cara ini bisa kita lakukan, saya meyakini kita akan bisa melewati masa yang sulit ini, masa yang tidak mudah ini, kemudian kita akan masuk kepada sebuah budaya baru kerja di dalam situasi yang normal yang kita harapkan nantinya tahun depan kita sudah berada pada posisi pulih ekonomi, vaksinnya sudah ketemu, dan bisa dilaksanakan vaksinasi secara massal kepada seluruh rakyat di negara kita,” tandasnya.
(hels)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
