Connect with us

Presiden Jokowi Dorong Pamong Praja Muda Ciptakan Budaya Kerja yang Lebih Inovatif

Presiden Jokowi saat memberikan amanat pada acara pelantikan pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 29 Juli 2020

Bogor – Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya kecepatan dan efisiensi agar sebuah negara bisa bersaing dalam kompetisi di tingkat global. Menurutnya, saat ini bukan negara yang besar akan mengalahkan negara yang kecil, melainkan negara yang cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat.

Untuk itu, saat memberikan amanat pada acara pelantikan pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 29 Juli 2020, Presiden mendorong para pamong praja muda untuk menciptakan budaya kerja yang lebih inovatif, lebih cepat, dan efisien dalam birokrasi.

“Di sinilah justru letak permasalahan pemerintahan kita, terlalu banyak aturan yang membelenggu diri sendiri, terlalu banyak prosedur, terlalu banyak tahapan-tahapan prosedur. Birokrasi telah terjebak oleh aturan yang menyulitkan, yang dibuatnya sendiri,” ujarnya.

Kepala Negara berharap para pamong praja muda dapat memberikan nuansa dan pemikiran-pemikiran yang berbeda yang ikut memacu birokrasi menempuh jalan yang efisien dengan berorientasi pada hasil yang langsung dirasakan oleh rakyat. Hal tersebut harus dilakukan baik dalam situasi normal maupun saat krisis pandemi seperti saat ini.

“Saya mengajak Saudara-saudara untuk mengawal perubahan cara kerja baru. Dari cara kerja yang rumit, yang lambat, menjadi cara kerja yang cepat. Dari regulasi yang banyak dan rumit, ke regulasi yang sedikit dan sederhana. Dari SOP yang berbelit-belit, ke SOP yang mudah dan sederhana,” imbuhnya.

Menurut Presiden, para pamong praja muda adalah masa depan pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke pelosok desa. Mereka juga adalah para penentu reformasi di instansi masing-masing.

“Tangan kalian lah yang akan menjalankan adaptasi dan reformasi itu. Hati kalian lah yang akan merawat kedekatan dengan rakyat dan yang melayani rakyat. Tekad kalian lah yang akan memperkokoh Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.

Di hari pelantikan ini, Presiden menyerukan bahwa ini adalah sebuah permulaan bagi perjalanan darma bakti para pamong praja untuk negeri. Momen pelantikan ini merupakan saat bagi para pamong praja muda untuk menunjukkan prestasi sebagai pamong praja yang melayani rakyat.

“Tunjukkan integritas, tunjukkan loyalitasmu kepada masyarakat, kepada bangsa, dan negara. Tunjukkan kecerdasan dan ketangkasanmu untuk menghadapi perubahan zaman. Tunjukkan kemampuanmu untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan. Menjadi pamong praja akan membuka ladang pengabdian yang membanggakan, pengabdian untuk ideologi negara kita Pancasila, untuk NKRI, untuk konstitusi kita, serta Bhinneka Tunggal Ika, serta untuk Indonesia maju yang semakin jaya,” ungkapnya.

Di penghujung amanatnya, Presiden mengingatkan bahwa capaian para pamong praja muda tak bisa lepas dari jerih payah berbagai pihak, terutama orang tua dan para dosen, pelatih, serta pengasuh di kampus. Untuk itu, Presiden berharap agar para pamong praja muda mensyukuri hamparan kesempatan dan dukungan tersebut.

“Selamat bertugas para Pamong Praja Muda Indonesia. Teruslah belajar mengikuti perkembangan zaman. Jaga integritasmu sebagai pelayan masyarakat, jagalah kehormatan dirimu sebagai Abdi Negara, buatlah Indonesia maju di tangan Saudara-saudara,” tandasnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kemendikbud Sebut Dana BOS Dimungkinkan Dapat Digunakan untuk Biaya Rapid Test

Oleh

Fakta News

Jakarta – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri mengatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan tes cepat COVID-19 tenaga kependidikan.

“Dana BOS dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan ‘rapid test’ sepanjang dananya ada,” ujar Jumeri dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan tidak semua dana BOS mencukupi digunakan untuk biaya tes cepat bagi tenaga kependidikan yang sekolahnya sudah melakukan pembelajaran tatap muka.

Pemerintah melakukan relaksasi pembukaan sekolah untuk zona kuning. Pembukaan sekolah boleh dilakukan di zona hijau dan kuning dengan persyaratan disetujui Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa.

Pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30 persen hingga 50 persen dari standar peserta didik per kelas. Standar awal 28 hingga 36 peserta didik per ke las, dibatasi menjadi 18 peserta didik untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

Kemudian untuk sekolah luar biasa yang awalnya lima hingga delapan peserta didik per kelas, menjadi hanya lima peserta didik per kelas. Selanjutnya, untuk jenjang PAUD standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi lima peserta didik per kelas.

Begitu juga untuk jumlah hari dan jam belajar juga akan dikurangi, dengan sistem bergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Jika sekolah di zona kuning dan hijau kembali dibuka, maka harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jarak antarpeserta didik 1,5 meter, tidak ada aktivitas kantin, tempat bermain, maupun aktivitas olah raga.

Jumeri menambahkan banyak satuan pendidikan di daerah 3T sangat kesulitan untuk melaksanakan PJJ karena minimnya akses digital.

Hal itu dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen. Saat ini, 88 persen dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Junaidi, mengatakan kondisi geografis Kabupaten Nunukan terdiri dari tiga kategori yaitu kategori perkotaan, pulau terluar, dan yang terisolir dan hanya memiliki akses udara.

“Hampir 30 persen wilayah Kabupaten Nunukan tidak ada jaringan internet sehingga para pendidik yang harus aktif mengunjungi rumah peserta didik karena tidak ada jaringan internet. Namun mengacu pada SKB Empat Menteri kami sudah melakukan sosialisasi pada guru agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat,” tutur Junaidi.

Disinggung mengenai keselamatan dan keamanan siswa karena berbatasan dengan negara lain, Junaidi mengatakan saat ini aktivitas antardua negara tersebut tidak sepadat sebelumnya.

Berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang bersumber dari https://covid19.go.id/ per 13 Agustus 2020, terdapat 33 kabupaten/kota yang berada di zona merah, 222 kabupaten/kota berada di zona oranye, 177 kabupaten/kota berada di zona kuning, dan sisanya 82 kabupaten/kota berada di zona hijau dan zona tidak terdampak.

Data Kemendikbud, satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang sudah melapor dan melaksanakan pembelajaran tatap muka sebanyak 23.150 sekolah. Dari angka tersebut yang berada di zona kuning dan melakukan BDR sebanyak 6.238 sekolah, sedangkan yang melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 1.063 sekolah.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Sanksi Denda bagi Tak Pakai Masker di Kota Bogor Mulai Diberlakukan

Oleh

Fakta News

Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberlakukan sanksi administratif berupa denda Rp100.000 kepada warga di daerah ini yang melanggar protokol kesehatan yakni tidak memakai masker di tempat umum, mulai Kamis (13/8) kemarin.

“Sanksi administratif ini baru diberlakukan mulai hari ini, setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi secara masih selama sepekan,” kata Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor Alma Wiranta, di Kota Bogor, Kamis (13/8).

Menurut Alma, sebagai landasan hukum diberlakukan sanksi administratif terhadap warga Kota Bogor yang melanggar protokol kesehatan, sebelumnya Pemkot Bogor telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tata Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan PSBB atau AKB dalam Penanggulangan COVID-19.

Diterbitkan peraturan wali kota tersebut merujuk kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan bagi Peraturan Kepala Daerah, tanggal 10 Agustus.

Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, menurut Alma, merujuk pada Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, tanggal 4 Agustus 2020.

Alma menjelaskan, diterbitkan dan diberlakukannya peraturan wali kota ini, sasarannya untuk melindungi warga Kota Bogor sebanyak-banyaknya dari kemungkinan penularan COVID-19.

“Di DKI Jakarta penyebaran COVID-19 meningkat lagi. Warga Kota Bogor banyak yang bekerja di Jakarta, sehingga Pemerintah Kota Bogor berusaha melindungi warga sebanyak-banyak dengan menerapkan sanksi administratif kepada warga yang tidak disiplin,” katanya lagi.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustiansyah mengatakan, Pemkot Bogor membentuk tim gabungan sebagai pelaksana penertiban disiplin masyarakat untuk penerapan protokol kesehatan yakni memakai masker di tempat umum.

Tim gabungan meliputi personel dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan yang dibantu oleh personel dari Kepolisian dan TNI.

“Selama sepekan sebelumnya telah dilakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan, terutama memakai masker di tempat umum,” katanya pula.

“Pada saat sosialisasi, jika menemukan ada warga yang tidak memakai masker di tempat umum, diingatkan untuk memakai masker, karena setelah aturannya diterapkan akan ada sanksi denda,” kata dia pula.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor, sampai Kamis hari ini ada total 380 orang warga Kota Bogor yang ditemukan positif COVID-19. Pada tiga pekan terakhir, yakni 1-13 Agustus hingga hari ini ada sebanyak 89 orang warga Kota Bogor ditemukan positif COVID-19.

 

(hed)

Baca Selengkapnya

BERITA

Wapres Ma’ruf: Tunjukkan Pemerintah Serius Tangani Pandemi, dengan Serapan Anggaran Kesehatan yang Baik

Oleh

Fakta News
Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (13/08/2020).

Jakarta – Dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Termasuk di antaranya masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang terus dihantui perasaan tidak aman untuk melakukan kegiatan ekonomi, mulai dari belanja hingga konsumsi.

Hal ini tentu menghambat berputarnya roda perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat bahwa pandemi dapat ditangani dengan baik.

“Marilah kita membangun kepercayaan [masyarakat] bahwa pemerintah dapat menanggulangi pandemi ini dengan sistematis, evidence-based (berdasarkan bukti), dan ilmiah,” tegas Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (13/08/2020).

Salah satu caranya, menurut Wapres, adalah dengan melakukan penyerapan anggaran yang baik di bidang kesehatan. Karena, dengan penyerapan anggaran yang baik di bidang kesehatan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencari solusi untuk melawan virus ini. Sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat akan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak pandemi ini.

Kunci Tanggulangi Pandemi dan Putar Roda Ekonomi

“Untuk itulah penyerapan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di bidang kesehatan ini menjadi kunci untuk menanggulangi pandemi ini, yang pada gilirannya akan membangun kepercayaan masyarakat sehingga mereka merasa nyaman untuk melakukan kegiatan ekonomi kembali. Inilah satu-satunya jalan bagi kita untuk memutar kembali roda perekonomian,” papar Wapres.

Oleh karena itu, Wapres pun mengimbau kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menghilangkan sumbatan dan hambatan yang ada dalam penerapan program pemulihan kesehatan dan ekonomi, baik itu hambatan struktural maupun hambatan prosedural.

“Mengedepankan perannya sebagai koordinator dalam implementasi berbagai program yang telah disusun sebelumnya. Hindari penyusunan program baru, kecuali program (tersebut) dapat memberikan daya ungkit serta dapat dipastikan implementasinya,” imbau Wapres.

“Saya ingin Pak Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai Ketua Komite untuk dapat mendorong agar pelaksanaan penanganan kesehatan dapat dipercepat. Pada awalnya, dalam bidang kesehatan kita merencanakan 2 hal besar. Pertama, berbagai rencana aksi dalam menangani pandemi Covid-19, seperti pelaksanaan test secara masif, tracing/tracking, dan pelaksanaan protokol kesehatan. Kedua, kita merencanakan peningkatan kapasitas dan kualitas dari pelayanan kesehatan kita. Sehingga, bila pandemi memburuk atau berulang lagi di masa yang akan datang, kita telah benar-benar siap,” tambahnya.

Menutup arahannya, tak lupa Wapres juga menekankan kepada jajaran terkait untuk terus melakukan pemulihan di bidang ekonomi seiring dengan pemulihan di sisi kesehatan.

Dua Program Perlu Atensi Khusus: Bantuan Produktif dan Subsidi Upah

“Sebelum saya akhiri, saya ingin Menko, Menkeu, dan Menteri BUMN, memberikan perhatian secara khusus kepada persiapan 2 program yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan sudah diumumkan ke masyarakat luas. Pertama, adalah Program Bantuan Produktif Usaha Mikro dan Kedua, Program Subsidi Upah,” pungkas Wapres.

Mengawali paparannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini masih berada pada jalur yang tepat, bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa negara lain.

“Terkait dengan kesehatan, memang kalau kita lihat jumlah daripada mereka yang terkena dibandingkan berbagai negara lain, sebenarnya kasus sembuh di Indonesia ini sudah sesuai dengan apa yang terjadi di global. Jadi, kasus sembuh Covid-19 di Indonesia ini 65,64 persen dan ini hampir sama dengan apa yang terjadi di global yakni 65,53 (persen). Kemudian, fatality rate kita saat sekarang memang sekitar 4 persen, memang di atas sedikit yaitu 4,52 persen. dan secara global itu 3,63 persen,” papar Airlangga.

Dari segi pengetesan, Airlangga mengapresiasi beberapa daerah yang telah melaksanakan pengetesan masif, bahkan sesuai standar World Health Organization (WHO).

“Dari segi jumlah tes, Indonesia sudah menjalani jumlah tes 1,7 juta di mana ini di bawah Italia, di atas Bangladesh, Meksiko, bahkan Jepang. Kemudian jumlah tes per 1 juta penduduk itu kita sekitar 6.522, dan apabila kita lihat spesimen PCR ini, DKI Jakarta memang tertinggi yaitu 181.239, diikuti Jawa Timur 111.841, dan Jawa Barat 88.994,” lanjut Airlangga.

“Jadi, jumlah PCR per satu juta (penduduk), Jakarta ini jauh mengungguli dan Jakarta sudah setara dengan apa yang didorong oleh WHO,” imbuhnya.

Tampak hadir dalam rapat secara virtual diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta serta Tim Ahli Wapres M. Fadil Hasan.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya