Presiden Jokowi Dorong Kadin Manfaatkan Peluang di Sektor Pangan
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk memanfaatkan peluang di sektor pangan. Peluang ini terbuka di tengah ancaman krisis pangan akibat ketidakpastian ekonomi global karena pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina.
Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada KADIN Provinsi Se-Indonesia, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (23/08/2022).
“Dalam kondisi sesulit apapun, dalam situasi sesulit apapun pasti ada peluang, dan yang bisa menggunakan peluang itu adalah entrepreneur, wirausahawan, Bapak/Ibu sekalian, enggak ada yang lain,” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan, konflik Rusia dan Ukraina memicu terhambatnya pasokan gandum dari dua negara penghasil gandum utama dunia. Ukraina memiliki stok sekitar 77 juta ton, sementara Rusia 130 juta ton gandum.
“Artinya total di dua negara itu sudah 207 juta ton. Kita ini makan beras hanya 31 juta (ton) per tahun, ini 207 juta ton enggak bisa keluar. Bapak/Ibu bisa bayangkan negara-negara yang mengimpor dari sana terutama Afrika betul-betul saat ini berada pada kondisi yang sangat sulit,” ujarnya.
Harga pangan global yang diukur dengan FAO Food Price Index (FFPI) saat ini juga meningkat hingga mencapai 140,9, lebih tinggi dari krisis pangan pada tahun 2012 yang sebesar 132,4 dan 2008 yang 131,2.
“Awal dulu hanya ada enam negara yang membatasi ekspor pangannya, sekarang 23 negara. Semuanya menyelamatkan negaranya masing-masing,” imbuh Presiden.
Tantangan saat ini, tegas Presiden, memang harus diwaspadai namun juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pangan. Salah satunya adalah komoditas beras, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga berpeluang untuk diekspor ke sejumlah negara.
“Kemarin misalnya dari Cina minta beras 2,5 juta ton, dari negara lain (Arab) Saudi misalnya sebulan minta 100 ribu ton beras. Saat ini kita belum berani, sudah kita setop dulu, tapi begitu produksinya melompat karena Bapak-Ibu terjun ke situ bisa saja melimpah dan bisa kita ekspor dengan harga yang sangat feasible, dengan harga yang sangat baik,” ujarnya.
Presiden pun menyampaikan rasa syukurnya karena di tengah ancaman krisis pangan Indonesia telah berhasil meningkatkan sistem ketahanan pangan serta berswasembada beras sejak tahun 2019 lalu.
“Dua minggu yang lalu disampaikan kepada kita sebuah sertifikat dari International Rice Research Institute yang menyatakan bahwa ketahanan pangan kita baik dan swasembada beras kita sudah dimulai sejak 2019. Di sisi lain negara lain kekurangan pangan kita justru dinyatakan sudah swasembada beras dan sistem ketahanan pangan kita baik,” ujarnya.
Peluang yang lain adalah produksi komoditas untuk substitusi impor. Presiden pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menekan impor komoditas pangan seperti gandum dan jagung.
“Yang masih impor apa? Gandum, 11 juta ton. Di Indonesia enggak bisa menanam gandum, enggak bisa, ya campurannya gandum. Gandum bisa dicampur cassava, gandum bisa dicampur sorgum, gandum bisa dicampur sagu, dan lain-lainnya,” ujarnya.
Salah satu daerah yang cocok ditanami sorgum adalah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden pun mengajak KADIN untuk mengalkulasi peluang serta berperan dalam pengembangan sorgum di wilayah tersebut.
“Saya melihat kemarin di Waingapu, di NTT, yang air tidak ada di sana, tanahnya marginal, tetapi yang namanya sorgum tumbuh sangat subur, dan lahan kalau mau cari berapa ribu hektare pun, ratusan ribu hektare pun di NTT itu banyak. Ini yang kita tunggu dari KADIN untuk itu,” ujarnya.
Selain sorgum, terdapat juga peluang untuk komoditas jagung yang memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi baik dari dalam maupun luar negeri.
“Permintaan sangat banyak sekali, baik dari dalam negeri maupun dari luar karena impor jagung kita sekarang ini masih 800 ribu ton, yang sebelumnya tujuh tahun yang lalu impor kita 3,5 juta ton,” ucapnya.
Menutup arahannya, Presiden pun mendorong KADIN untuk mengembangkan sektor pangan dengan pola baru yang didukung dengan teknologi yang ada.
“Kalau KADIN kerja jangan yang tradisional dong, mekanisasi, konsorsium, bareng-bareng, bikin 100 ribu hektare, dengan alat-alat modern, pemupukan pakai drone. Ini baru KADIN,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
