Connect with us

Presiden Jokowi Dorong Industri Baja dan Besi Nasional Makin Kompetitif dengan Produksi Optimal

Presiden Jokowi saat memimpin ratas Ketersediaan Bahan Baku Bagi Industri Besi dan Baja, Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (12/2).

Jakarta – Peran industri baja sebagai salah satu industri pendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadikannya salah satu industri strategis. Namun demikian, saat ini baja merupakan komoditas yang masuk ke dalam tiga besar impor Indonesia.

Saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 12 Februari 2020, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa impor baja tersebut turut berkontribusi pada defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

“Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan kita. Apalagi, baja impor tersebut sudah bisa kita produksi di dalam negeri,” kata Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, Presiden memandang bahwa utilitas pabrik baja dalam negeri saat ini masih tergolong rendah dan industri baja dalam negeri menjadi terganggu. Menurutnya hal tersebut tidak bisa dibiarkan lebih lanjut.

“Kita perlu segera mendorong industri baja dan besi makin kompetitif serta mengoptimalkan kapasitas produksinya sehingga perbaikan manajemen korporasi, pembaruan teknologi permesinan, terutama di BUMN industri baja, harus terus dilakukan,” jelasnya.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Presiden menyebut bahwa pengembangan industri baja dan besi terkendala oleh suplai bahan baku yang masih kurang. Karena itu, Presiden mengungkapkan tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri baja dan besi.

Pertama, Presiden meminta agar ekosistem penyediaan bahan baku industri baja dan besi diperbaiki, mulai dari ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku, sampai pada komponen harga gas yang juga perlu dilihat secara detail.

“Kemudian, bahan baku dari hasil tambang nasional juga perlu diprioritaskan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, bukan hanya untuk mengurangi impor, tapi juga bisa membuka lapangan kerja,” imbuhnya.

Kedua, Presiden meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 yang mengatur mengenai harga gas untuk industri, yaitu sebesar 6 USD per MMBTU, segera direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“Saya kira ini juga sudah berkali-kali kita rapatkan dan saya mendapatkan informasi dari Menteri ESDM, kemarin, bahwa ini juga akan segera diputuskan,” jelasnya.

Terakhir, Kepala Negara meminta jajarannya menghitung dampak dari impor baja terhadap kualitas maupun persaingan harga dengan baja hasil dari dalam negeri. Ia juga meminta agar jajarannya memanfaatkan kebijakan nontarif, misalnya penerapan SNI, dengan sungguh-sungguh.

“Sehingga industri baja dalam negeri dan konsumen dapat dilindungi. Jangan justru pemberian SNI yang dilakukan secara serampangan sehingga tidak dapat membendung impor baja yang berkualitas rendah,” tandasnya.

 

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jalin Kerja Sama Dengan Jasindo, DPR Asuransikan Gedung Nusantara

Oleh

Fakta News
Jalin Kerja Sama Dengan Jasindo, DPR Asuransikan Gedung Nusantara
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi menandatangani kerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) terkait perlindungan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yakni Gedung Nusantara II, III, IV dan Gedung Sekretariat Jenderal di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi menandatangani kerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) terkait perlindungan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yakni Gedung Nusantara II, III, IV dan Gedung Sekretariat Jenderal. Dengan ini, DPR menjadi Kementerian/Lembaga pertama selain Kementerian Keuangan yang mengambil polis perlindungan terhadap aset berharga milik negara tersebut.

“Salah satu kehormatan bagi kami, DPR menjadi instansi pertama diluar Kemenkeu yang diberikan kehormatan yang diberikan kerja sama untuk meng-cover asuransi di beberapa Gedung DPR dari kebakaran, bencana dan sebagainya. Asuransi ini diberikan kepada instansi-instansi dengan pengelolaan BMN, baik kapitalisasi maupun administrasinya. Jadi ini menjadi semangat agar kita mengelola BMN dengan lebih baik lagi. Terlebih minggu lalu DPR baru mendapat BMN Award,” kata Indra seusai acara di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Asuransi tersebut dinilai penting mengingat sebagian Kompleks DPR merupakan peninggalan budaya atau herritage, sudah mencapai usia puluhan tahun. Indra menilai asuransi ini sangat penting bukan secara kemanfaatan nilai saja, tetapi agar menjadi catatan bagi semua pegawai untuk berhati-hati dalam pengelolaan barang milik negara. Sehingga dengan adanya asuransi ini, semua pihak dapat menjaga aset negara dan tidak berbuat seenaknya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Barang Milik Negara, Direktoral Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarman yang berharap dengan terpilihnya DPR menjadi K/L pertama yang menjalin asuransi ini, bisa menimbulkan multiplier effect bagi instansi lainnya. Ia juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menekankan pentingnya Kementerian/Lembaga mengamankan aset negaranya guna menghindari kejadian tak terduga, seperti kebakaran di Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Otsus Papua Tetap Berlaku, Mahfud: Pemerintah Tengah Susun Perpanjang Anggaran Otsus

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan otonomi khusus (Otsus) Papua akan terus berlaku sejak ditetapkan tahun 2001 silam. Saat ini pemerintah sedang pembahasan anggaran Otsus Papua yang akan diperbarui tahun 2021.

Mahfud dalam konferensi pers virtual memaparkan bahwa ada kesalahan narasi terkait Otsus Papua. Dia menjelaskan bahwa Otsus Papua akan terus berlaku sejak diputuskan tahun 2001 silam.

“Bahwa ada kesalahan narasi di tengah masyarakat tentang otonomi khusus Papua. Di Papua berkembang di sebagian masyarakat untuk menolak perpanjangan otonomi khusus Papua, saya tegaskan tidak ada perpanjangan otonomi khusus Papua karena keberlakuan otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, tidak ada perpendekan, tidak ada perpanjangan,” katanya.

Mahfud mengatakan Otsus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Sehingga tidak perlu agenda perpanjangan Otsus tersebut.

“Otonomi khusus itu adalah UU Nomor 21 Tahun 2001 dan itu berlaku terus tidak perlu diperpanjang. Sekarang kita olah itu adalah perpanjangan dana Otsusnya. Oleh sebab itu kita tidak mengagendakan sama sekali untuk memperpanjang atau memperpendek otonomi khusus. Otonomi khusus Papua sudah berlaku dan sudah disepakati secara nasional, secara komprehensif,” katanya.

Saat ini, Mahfud mengatakan pemerintah sedang membahas pendanaan untuk Otsus Papua yang akan berakhir tahun 2021. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan kontrol administrasi yang lebih ketat untuk anggaran Otsus.

“Nah kita sekarang bicara dananya karena dana itu menang sudah akan berakhir tahun depan. Sehingga dana yang selama ini disediakan oleh negara untuk Otsus itu akan diperpanjang, akan tetapi juga di bawah kontrol administrasi yang lebih ketat sehingga bisa sampai ke masyarakat,” katanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Luncurkan Program Apartemen Bebas Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Polda Metro Jaya bersama jajaran Kodam Jaya meresmikan ‘apartemen bebas COVID-19’ (ABC) di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Peluncuran ‘apartemen bebas COVID-19’ ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan di lingkungan apartemen.

Peluncuran apartemen bebas COVID-19 ini dilakukan di Apartemen Mediterania Garden Residence, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Apartemen tersebut ‘dinobatkan’ sebagai ‘apartemen bebas COVID-19’ karena menerapkan standar protokol kesehatan yang baik.

Penerapan protokol kesehatan di kawasan apartemen ini dilakukan dari mulai pintu gerbang apartemen hingga ke dalam unit apartemen. ‘Apartemen bebas COVID-19’ ini diluncurkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Kapolda dan Pangdam Jaya juga menjajal sejumlah fasilitas protokol kesehatan yang disediakan di apartemen tersebut. Terlihat mereka mencuci tangan hingga mengecek satu per satu unit apartemen.

Selain fasilitas untuk mencuci tangan dan pengecekan suhu tubuh, apartemen ini juga memasang sejumlah spanduk hingga running text untuk selalu mengingatkan masyarakat, khususnya penghuni apartemen agar menerapkan protokol kesehatan.

“Saat ini kami launching ‘apartemen bebas COVID-19’ ini dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat berbasis komunitas,” kata Nana kepada wartawan, Kamis (1/10/2020).

Nana pun memastikan apartemen bebas COVID ini juga sudah memiliki fasilitas protokol kesehatan yang baik. Dia pun menyebut tujuan launching ini agar masyarakat bisa lebih sadar mematuhi protokol kesehatan.

“Tujuan pelaksanaan ini untuk gimana kita harap untuk tingkatkan kesadaran mematuhi protokol kesehatan. Kami lihat untuk peralatan kesehatan dari beberapa lokasi sudah cukup baik, seperti tempat cuci tangan, pemeriksaan suhu badan, dan di lift ini,” ujar Nana.

Nana mengatakan pengawasan hingga ke komunitas ini dilakukan lantaran kasus Corona di Jakarta yang masih tinggi. Dia juga menyebut kawasan Jakarta masih beresiko tinggi.

“Jadi sebagaimana kita tahu bersama, khususnya di Jakarta dan sekitarnya bahwa COVID-19 ini masih tinggi. WHO nyatakan di kawasan Jakarta ini masih berisiko tinggi. Kalau kita rata-rata tiap hari penambahan COVID ini ada 900 sampai 1.000 orang,” ucapnya.

Baca Selengkapnya