Presiden Jokowi Dorong ASEAN Plus Three Ciptakan Resiliensi untuk Pandemi Covid-19 dan Penguatan Ekonomi
Bogor – Kemampuan negara ASEAN Plus Three (APT) dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan pelemahan ekonomi menjadi dua isu yang diangkat Presiden Joko Widodo saat berbicara pada KTT ASEAN Plus Three secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 14 April 2020. Presiden mendorong adanya penguatan kerja sama untuk menciptakan resiliensi terhadap dua hal tersebut.
“Hari ini kita bertemu di tengah tantangan besar menghadapi musuh bersama Covid-19 dan dampak terus menurunnya kinerja ekonomi dunia. Di sinilah kita akan kembali diuji, apakah kerja sama yang kita ciptakan 21 tahun lalu masih akan dapat menciptakan resiliensi kita. Saya yakin jawabannya adalah masih,” kata Presiden.
Presiden mengatakan, penguatan kerja sama negara APT sangat penting untuk menciptakan resiliensi dalam menangani pandemi Covid-19. Menurutmnya, negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan termasuk negara-negara pertama yang menghadapi Covid-19. Untuk itu, pengalaman penanganan Covid-19 perlu dibagi dengan negara-negara ASEAN.
“Para pemimpin APT harus memberikan arahan kepada para Menteri Kesehatan agar terus melakukan koordinasi, termasuk penguatan kerja sama pengadaan dan joint production alat kesehatan dan obat-obatan, pengembangan kapasitas tenaga medis di bawah kerangka Field Epidemiology Training Network, dan penguatan kerja sama riset untuk membuat antivirus dan vaksin,” ucapnya.
Sebagai langkah antisipasi pandemi ke depan, Presiden Jokowi juga mengusulkan pembentukan gugus tugas khusus negara APT untuk pandemi yang bertugas memberikan rekomendasi langkah komprehensif untuk perkuat resiliensi kawasan APT dalam menghadapi pandemi.
“Saya juga mengusulkan kiranya kita dapat membentuk kerja sama antara industri obat dan farmasi negara APT, termasuk perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) yang memproduksi obat-obatan,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung soal penguatan kerja sama untuk memperkuat resiliensi ekonomi negara-negara APT. Menurut Presiden, pandemi Covid-19 akan berpengaruh pada situasi ekonomi global. Namun, Presiden juga mengingatkan bahwa APT sebenarnya telah memiliki infrastruktur kerja sama ekonomi yang cukup kuat.
“Mari kita perkuat infrastruktur tersebut, yaitu Macroeconomic Research Office (AMRO) dan Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) harus sudah disiagakan. ASEAN+3 Emergency Rice Reserve juga harus disiagakan untuk menjamin food security,” ucap Presiden.
Selain itu, Presiden juga mendorong agar APT sepakat untuk menguatkan kerja sama agar arus pergerakan barang tetap berjalan. Indonesia, menurut Presiden, juga akan memastikan pelabuhan-pelabuhan serta simpul pendukung logistiknya akan tetap berjalan.
“Saya ingin tekankan negara-negara ASEAN Plus Three harus memimpin untuk menjamin agar kawasan kita tetap menjadi engine of the global economic growth. Mari kita kembali tunjukkan bahwa APT adalah jangkar ketahanan di kawasan,” tandas Presiden mengakhiri pidatonya.
Hadir dalam KTT ASEAN Plus Three yaitu Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Laos Thoungloun Sisoulith, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, Kanselir Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
Hadir pula Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuân Phúc selaku Ketua ASEAN 2020, serta Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi.
Adapun mitra ASEAN yang hadir yaitu Premier Tiongkok Li Keqiang, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
