Connect with us

Presiden Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan bagi Tim Teknis Kasus Novel

Presiden Jokowi

Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menerima rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Polri terkait investigasi atas kasus tindak kekerasan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Investigasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui tim teknis untuk upaya lebih lanjut.

“Tim pencari fakta sudah menyampaikan hasilnya dan hasil itu mesti ditindaklanjuti lagi oleh tim teknis untuk lebih menyasar kepada dugaan-dugaan yang ada,” ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 19 Juli 2019.

Kepala Negara menyebut, kasus yang menimpa Novel Baswedan dan ditangani Polri ini merupakan suatu kasus yang tidak mudah dalam proses pengungkapannya.

“Ini kasusnya itu bukan kasus mudah. Kalau kasus mudah, sehari-dua hari ketemu,” ucapnya.

Mengenai tim teknis lanjutan tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian memohon waktu selama enam bulan ke depan bagi tim tersebut menjalankan tugasnya. Namun, Kepala Negara dengan tegas memberikan waktu selama tiga bulan bagi tim tersebut.

“Kalau Kapolri kemarin menyampaikan akan meminta waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan tim teknis ini harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin disampaikan,” tuturnya.

Setelah waktu yang ditentukan tersebut, Presiden akan menentukan langkah selanjutnya.

“Saya beri waktu tiga bulan, nanti akan saya lihat hasilnya seperti apa,” tandasnya.

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pergantian Jajaran Direksi, RUPSLB Garuda Indonesia Akan Digelar Pertengahan Januari 2020

Oleh

Fakta News

Jakarta – PT Garuda Indonesia Tbk akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada pertengahan Januari 2020.

Di dalam RUPSLB tersebut akan dilantik jajaran direksi baru. Sebab, saat ini lima direksi Garuda Indonesia telah diberhentikan karena diduga terlibat kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, dewan komisaris Garuda Indonesia telah menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (9/12/2019).

Sesuai aturan, penyelenggaraan RUPSLB bagi perusahaan Tbk baru bisa dilaksanakan setelah 45 hari dari surat permohonan yang diajukan ke OJK.

“Hari ini mulai dikirim ke OJK. Jadi RUPS-nya 45 dari hari ini,” ujar Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin.

Dengan perkiraan waktu pengajuan tersebut, maka RUPSLB Garuda Indonesia akan berlangsung paling cepat pada pertengahan Januari 2020.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mencopot lima direksi Garuda Indonesia. Kelima direksi tersebut yakni, Direktur Utama Ari Askhara, Direktur Operasi Bambang Adi Surya, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto dan Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

Hasto: Kekuatan PDIP adalah Bersama dan Dekat dengan Rakyat

Oleh

Fakta News

Tuban – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kekuatan PDI Perjuangan adalah bersama dan dekat dengan rakyat. Jadi, sudah sepantasnya elit partai mendekatkan diri dengan rakyat dan menyerap aspirasi yang berkembang.

“PDI Perjuangan bukan partai elit. PDI Perjuangan besar karena rakyat. Jadi kata kuncinya harus turun, turun, turun, temui rakyat. Kalo elit PDI Perjuangan tidak turun tak pantas disebut kader PDI Perjuangan,” kata Hasto saat memberikan pengarahan kepada kader di Tuban, Senin (9/12).

Menurut Hasto, pilkada bagi PDI Perjuangan menjadi momentum untuk memperkuat struktur partai sekaligus menggali potensi daerah seperti Bojonegoro dan Tuban.

Sementara terkait para calon kandidat di Pilkada 2020, Hasto mengatakan PDI Perjuangan membuka pintu bagi putra putri terbaik bangsa untuk bergabung PDI Perjuangan dalam kontestasi pilkada.

“PDI Perjuangan mendengarkan aspirasi rakyat sehingga calon yang diusung perpaduan internal dan eksternal partai. Itu menjadi pola,” jelasnya.

Hasto menambahkan, kandidat dan kader PDI Perjuangan diharapkan bersama-sama memperkuat semangat gotong-royong untuk menyukseskan Pilkada 2020.

“Karena Pancasila itu kalau disaripatikan maknanya gotong royong. Jadi di setiap pilkada manapun, kandidat dan kader bergerak karena gotong royong bukan karena diberi upah atau janji. Tak ada orang yang hebat. Pilkada itu kerja kolektif,” tandasnya.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Megawati Sarankan ASN yang Terbukti Menganut Paham Radikal Dipecat

Oleh

Fakta News
Persatuan Bangsa
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri

Jakarta – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri memberikan saran ke pada Mensos Juliari Batubara untuk memecat pegawainya yang terbukti menganut paham radikalisme.

“Pak Menteri kalau ada pegawai dari Kementerian Sosial yang tidak sejalan dengan Pancasila atau terbukti radikal, pecat saja langsung,” kata Megawati di Jakarta, Senin (9/12).

Ketua Umum PDI Perjuangan ini berharap agar PNS bisa menjiwai Pancasila bahkan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di kehidupan sehari-hari.

Dalam kesempatan itu Megawati juga menyinggung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang memiliki tugas berat terkait ASN terpapar radikalisme.

“Seperti ASN, sekarang yang pusing kepala sebetulnya Pak Tjahjo.” Katanya.

“Saya bilang hati-hati loh Yo, kamu yang mesti mikirkan kenapa ASN bisa terpapar (radikalisme), sampai sebegitu,” paparnya.

Selain itu Megawati juga menyebut banyak masjid terpapar radikalisme, untuk itu, dia ingin membumikan nilai Pancasila di kementerian/lembaga.

“Karena kita sendiri tahu sudah sampai seberapa jauh terpaparnya masjid-masjid kita,” kata Megawati.

Menyoal itu, Megawati pernah menyampaikan hal ini kepada Jusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia.

“Tolong pak kalau dibiarkan saja hanya kebencian yang diberikan kepada mereka-mereka ini, rakyat kita yang perlu rohaninya diisi, tapi oleh seperti itu.”

“Bagaimana kalau kita kejadian seperti di timur tengah? Siapa yang akan menghentikan?” bebernya.

 

Yuch

Baca Selengkapnya