Presiden Jokowi Beri 4 Nasihat kepada Kahiyang-Bobby
Medan – Dibalut meriahnya pesta adat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan nasihat pada kedua pengantin baru Kahiyang Ayu Siregar dan Bobby Nasution seperti yang dilakukan para tetua adat dan raja-raja yang sebelumnya memberi wejangan.
Kepada putri dan menantunya itu, Jokowi pun memberikan empat nasihat. Pertama, ia meminta agar sang putri Kahiyang dan suaminya Bobby selalu melimpahkan suasana kasih sayang. Ia menuturkan bahwa kasih sayang bisa membawa segala hal yang positif.
“Kasih sayang membawa kesatuan. Kesatuan membawa kebaikan bersama. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu ananda berdua perjuangkan,” ujar Jokowi, saat puncak pesta adat di Komplek Hijau Bukit Regency (HBR) Jalan Setia Budi, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (25/11).
Kasih sayang yang dimaksud pun disertai menjaga sopan santun. Hal itu. lanjut Jokowi, menyeluruh baik kepada keluarga, masyarakat, bahkan antara keduanya. “Harus menjaga sopan santun. Jika tidak ada sopan santun, maka malapetaka akan datang,” jelas dia.
Kedua, Kahiyang dan Bobby harus menjunjung tinggi nilai kebaikan. Jadi tak cuma perilakunya, tapi Jokowi mengingatkan agar keduanya baik secara lisannya. “Manis bukan hanya di mulut, tapi juga di hati. Kebaikan yang dilakukan dengan sepenuh hati,” ujar Jokowi.
Ketiga, kata Jokowi, Kahiyang-Bobby harus peka terhadap lingkungan sekitar. Dalam artian, sudah menjadi kewajiban membantu siapa pun yang sedang ditimpa kesusahan. “Jika ada kemalangan, walaupun tidak diundang, kita wajib datang dan menolong. Jika ada kegembiraan, kita hanya wajib datang jika diundang,” sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Lalu yang keempat dan terakhir, baik Kahiyang dan Bobby, harus terus menabung setiap kebaikan yang dilakukan itu. Sebab pada akhirnya, tegas Jokowi, nasib positif akan dengan mudah mengalir dari Tuhan. “Kalau kita banyak menanam, maka kita akan banyak menuai hasilnya. Banyak-banyaklah berbuat kebaikan agar ananda banyak memetik kebaikan,” Jokowi menandaskan.
Tak cuma itu, jalannya prosesi puncak sendiri begitu bermakna. Kahiyang yang berdandan layaknya putri raja Tapanuli Selatan dengan pakaian adat berwarna merah berjalan menuju sungai buatan yang disiapkan oleh panitia acara. Sungai buatan ini disediakan lantaran lokasi acara ini jauh dari sungai yang sesungguhnya.
Prosesi ini disebut Tu Tapian Raya Na Martua. Di belakang Kahiyang, ada Bobby Nasution yang juga berpakaian adat Tapanuli Selatan. Dalam prosesi ini, keduanya disahkan menjadi suami istri. Nah, saat berjalan, Kahiyang membawa berbagai dedaunan kas Tapanuli Selatan. Dedaunan ini sebagai simbol seseorang telah melepas masa lajang dan memasuki masa berkeluarga.
Sampai di lokasi air mancur yang didesain layaknya sungai, tetua adat memberikan nasihat dan menjelaskan arti dari ritual tersebut. Mereka kemudian diperciki air menggunakan daun. Ditutup dengan kalimat Horas, prosesi itu menjadi simbol keduanya telah resmi meninggalkan masa lajang.
Di masa lalu, prosesi itu dilaksanakan di tepian sungai. Dengan arti menghanyutkan masa lajang, mereka kemudian dianggap sudah menjadi orangtua dan sah sebagai suami istri. Menurut tetua yang memimpin upacara ini, Kahiyang harus dibawa ke tapian untuk menghanyutkan masa gadisnya. Upacara ini wajib dilakukan untuk pengantin Tapanuli Selatan meski Kahiyang dan Bobby sendiri telah resmi menikah di Solo beberapa waktu lalu.
Dari tapian, Kahiyang dan Bobby juga membawa 7 buah batu dari tepian sungai itu.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
