Connect with us
Resmikan Pabrik Polietilena di Cilegon

Presiden Jokowi Berharap Indonesia Tak Lagi Impor Petrokimia

“Kita tahu semuanya PT Chandra Asri ini adalah pionir industri petrokimia yang ada di Tanah Air. Oleh karena impor kita di bidang petrokimia masih besar, kita harapkan bahwa investasi penanaman modal yang terus menerus di bidang ini harus terus kita berikan ruang agar nantinya yang namanya impor bahan-bahan petrokimia itu betul-betul setop dan kita justru bisa mengekspornya,” ujar Presiden saat memberikan sambutan.

Presiden mengapresiasi investasi yang dilakukan untuk pembangunan pabrik baru tersebut yang hasil produksinya dapat dijadikan produk substitusi impor. Sebagaimana diketahui, impor minyak dan gas serta petrokimia untuk kebutuhan industri nasional masih terlampau besar sehingga memberatkan neraca perdagangan.

“Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh negara kita ini adalah defisit transaksi berjalan, juga yang namanya defisit perdagangan. Karena barang-barang yang kita produksi di dalam negeri bahan bakunya kebanyakan masih impor. Termasuk di dalamnya adalah yang paling besar adalah petrokimia dan juga yang namanya impor minyak dan gas,” ucapnya.

Presiden mengungkap, berdasarkan data yang diterima, kebutuhan domestik polietilena sebagai bahan baku industri mencapai 2,3 juta ton per tahun. Sementara kapasitas produksi nasional untuk bahan baku tersebut baru mencapai 780 ribu ton.

“Artinya kita masih impor 1,52 juta ton. Jangan berikan dong peluang-peluang seperti ini ke negara lain. Kalau kita bisa membuat sendiri kenapa harus impor?” kata Presiden.

Pembangunan pabrik baru polietilena tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor komoditas tersebut. Kepala Negara berharap bahwa di masa mendatang industri nasional mampu memproduksi sendiri seluruh bahan-bahan petrokimia sehingga mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan bahkan melakukan ekspor ke negara lainnya.

“Pembangunan pabrik baru polietilena PT Chandra Asri Petrochemical merupakan langkah konkret. Seperti ini yang diperlukan oleh negara kita, bukan wacana-wacana,” tuturnya.

Lebih jauh, investasi yang dilakukan oleh industri juga dipandang akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja yang besar sehingga dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang berada di sekitar wilayah industri atau pabrik-pabrik yang didirikan.

“Inilah pentingnya kenapa saya selalu menyampaikan penanaman modal dan investasi. Larinya ke mana sih? Pembukaan lapangan kerja yang sebesar-besarnya yang akan membantu dan berkontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi, tidak hanya di Cilegon dan Banten saja, tetapi juga perekonomian nasional kita,” kata Presiden.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Chandra Asri Petrochemical Erwin Ciputra dalam laporannya mengatakan, pabrik baru berkapasitas 400 ribu ton per tahun tersebut dibangun dengan nilai investasi sebesar USD380 juta. Pabrik baru tersebut menjadikan kapasitas produksi perusahaan meningkat menjadi 736 ribu ton per tahun.

Hasil produksi pabrik tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri nasional sebagai produk substitusi impor mengingat hingga saat ini sejumlah produk petrokimia masih harus diimpor untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah selama ini melalui insentif pajak dan tax holiday yang sangat berguna dalam mendatangkan investasi,” ucap Erwin.

Ke depannya, Erwin melanjutkan, pihaknya akan kembali berinvestasi untuk mengembangkan kompleks pabrik petrokimia kedua mereka dengan nilai investasi berkisar antara Rp60 triliun hingga Rp80 triliun yang diperkirakan akan selesai dalam waktu empat tahun.

“Kami berharap agar kompleks petrokimia Chandra Asri dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo berharap agar investasi yang akan kembali dilakukan tersebut dapat segera meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi ketergantungan impor petrokimia sehingga beban defisit negara menjadi berkurang. Bahkan, Kepala Negara berharap agar penyelesaian pengembangan kompleks baru tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari target semula.

“Segera selesaikan pabriknya. Kalau bisa jangan sampai empat tahun, dua tahun selesai. Dikebut,” kata Presiden.

Mendampingi Presiden dalam acara peresmian tersebut di antaranya ialah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dua Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar dan Adamas Belva Syah Devara, serta Gubernur Banten Wahidin Halim.

 

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya