Presiden Jokowi Apresiasi Petugas BNPB yang Selalu Sigap Selamatkan dan Ringankan Beban Korban Bencana
Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras di lapangan karena para petugas Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) selalu sigap datang pertama untuk menyelamatkan dan meringankan beban para korban.
“Namun walaupun kita telah bekerja keras membantu para korban, penderitaan korban telah terjadi, kerugian masyarakat dan kerugian bangsa juga harus kita tanggung. Dan yang lebih mengkhawatirkan dari tahun ke tahun, tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni bahwa ancaman dan kejadian bencana ini cenderung semakin meningkat,” tutur Presiden Jokowi kepada Peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2020 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2).
Tidak hanya di Indonesia, menurut Presiden, kejadian dan ancaman ini juga terjadi di negara-negara lain terutama karena perubahan iklim global yang memang karena perbuatan manusia itu sendiri.
Menurut Presiden, ancaman dan kejadian bencana cenderung semakin meningkat baik itu jumlah korban jiwa, baik keluarga yang terdampak, dan juga kerugian sosial ekonomi yang diakibatkan dan juga kerusakan infrastruktur-infrastruktur penting yang dimiliki.
“Kalau kita lihat dari pengalaman sebetulnya banyak bencana, banyak ancaman bencana yang rutin berulang. Kalau kita lihat sejarah panjang, kelihatan sekali setiap musim kemarau ini pasti ada yang namanya kebakaran hutan dan kebakaran lahan, lahan gambut. Hati-hati dengan ini,” Presiden mengingatkan.
Saat ini, menurut Presiden, sudah masuk musim kemarau, di Aceh dan di Riau, sudah ada titik mulai ada titik api. Ia mengingatkan untuk berhati-hati dan begitu api muncul satu kecil, tolong segera dipadamkan karena orang sering lalai.
“Hati-hati negara sebesar Australia saja sekarang ini kewalahan menghadapi kebakaran hutan yang sudah mencapai 6 juta, 6 juta hektare. Kehilangan 500 juta hewan binatang, fauna yang mereka miliki. Bayangkan betapa bencana ini bukan hanya urusan ekonomi saja tapi urusan yang sudah kemana-mana,” tambahnya.
Setiap musim kemarau, menurut Presiden, pasti ada ancaman kebakaran hutan, lahan, lahan gambut. Begitu pun juga, sambung Presiden, musim penghujan juga ada ancaman banjir, banjir bandang, tanah longsor.
“Saya sampaikan waktu saya datang di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di situ juga berulang-ulang. Jangan diurusi urusan fisiknya saja. Itu juga penting saya tahu,” tambah Presiden.
Dibuat tanggul penahan penting, sambung Presiden, tapi yang lebih penting dan lebih permanen apabila mau merehabilitasi lahan dan menanam pohon-pohon yang memiliki akar yang kuat, sehingga longsor itu tidak terjadi.
Pada kesempatan itu, Presiden mengenalkan mengenai tanaman Vetiver untuk menahan tanah-tanah yang tidak tererosi, sedimennya masuk, untuk waduk dan sungai.
Jika sudah ditanam, sambung Presiden, akarnya bisa mencapai setengah meter sampai 1 meter dan dalam 3-4 tahun akarnya bisa mencapai 3 meter, 4 meter, serabut masuk ke bawah dengan harga 1 buah Rp2000 mahal.
Untuk daerah yang terkena longsor, Presiden menyampaikan untuk juga tanam pohon singkong, pohon durian, pohon sengon, pete, jadi ekonominya menggambil dari situ biar enggak ambil dari akar wanginya tidak ngambil dari vetivernya, kombinasi itu harus dilakukan.
Hadir mendampingi Presiden Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Aziz, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
