Presiden Jokowi Apresiasi Penanaman Serentak untuk Rehabilitasi Hutan Mangrove di Tanah Air
Jakarta – Presiden Joko Widodo mengapresiasi pelaksanaan Penanaman Mangrove Nasional secara Serentak oleh Jajaran TNI di Seluruh Indonesia Tahun 2023, yang digelar di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta, pada Senin, 15 Mei 2023. Menurut Presiden, kegiatan tersebut penting dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi hutan mangrove yang ada di seluruh Tanah Air.
“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI, Polri, dan juga seluruh pecinta-pecinta lingkungan, penggiat-penggiat lingkungan yang telah bersama-sama merehabilitasi hutan mangrove kita yang memang perlu diperbaiki,” ucap Presiden dalam dialognya bersama peserta yang hadir secara daring.
Kegiatan tersebut dilakukan secara serentak di sejumlah daerah yang tersebar di seluruh Tanah Air. Salah satu daerah yang ikut serta dalam kegiatan tersebut yakni Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pangkoarmada II Laksda TNI Maman Firmansyah menyebut bahwa di wilayahnya dilaksanakan penanaman mangrove secara serentak di dua lokasi dengan total 20 ribu pohon.
“Lokasi pertama luas lahan 4 hektare dan jumlah bibit yang ditanam 15 ribu, kemudian lokasi yang kedua luas lahan 3 hektare dan juga bibit yang ditanam 5 ribu,” ucap Maman dalam dialognya secara daring.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa penanaman mangrove tersebut bertujuan untuk melindungi pesisir dan mengembalikan habitat hutan mangrove yang ada di Tanah Air.
“Ya ini kita ingin melindungi—memproteksi pesisir kita dan kita harapkan habitat hutan mangrove ini bisa kembali kita lihat ikan-ikan yang berada di perairan itu monyet, biawak, kepiting saya kira ini kalau bisa kembali rakyat juga akan mendapatkan secara ekonomi manfaatnya,” jawab Presiden.
Selain itu, Kabupaten Natuna juga ikut serta dalam kegiatan penanaman mangrove serentak tersebut. Danlanud Raden Sajad Kolonel Pnb. Jajang Setiawan menyebut bahwa lokasi penanaman yang dilaksanakan di sana terdapat di sepanjang pesisir timur tepatnya di Jalan Adi Sucipto Pangkalan TNI AU Raden Sadjad yang menghubungkan Kota Ranai dan Kota Tua Penagi.
“Luas lahan yang ditanam saat ini adalah 3.500 meter persegi dengan jumlah bibit sebanyak 2.500 pohon, dimana 1.000 pohon telah ditanam sejak bulan Maret, dan 1.500 pohon ditanam pada hari ini,” lanjutnya.
Jajang berharap dengan kegiatan tersebut dapat melindungi dan menjaga ekosistem pantai yang berada di Kabupaten Natuna. “Harapan kami terhadap kegiatan penanaman mangrove ini adalah agar melindungi pantai dari abrasi serta menjaga ekosistem pantai di Kabupaten Natuna,” ucap Jajang.
Presiden pun kembali menegaskan bahwa proses pelestarian tersebut tidak hanya sebatas penanaman di awal saja, tetapi perlu dilakukan perawatan lebih lanjut sehingga memberikan hasil yang maksimal.
“Yang paling penting setelah ditanam untuk semuanya setelah ditanam agar dilakukan perawatan, dipantau, dan dirawat sehingga betul-betul semuanya hidup, jangan hidupnya waktu pas ditanam tapi kemudian mati setelah ditinggal, semuanya harus dirawat, dipelihara,” tegas Presiden.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
