Presiden Jokowi Ajak Masyarakat untuk Panjatkan Doa dan Tetap Optimistis Hadapi Pandemi
Jakarta – Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para pemuka agama mengikuti acara doa kebangsaan dan kemanusiaan melalui telekonferensi sebagai bagian dari ikhtiar dan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.
Kepala Negara, dalam sambutannya, mengajak seluruh pihak untuk bersama mendoakan bangsa Indonesia agar terbebas dari pandemi yang turut dihadapi oleh sebagian besar belahan dunia.
“Selain berikhtiar dengan berbagai usaha lahiriah, kita juga wajib melakukan ikhtiar batiniah dengan tidak henti-hentinya memanjatkan doa memohon pertolongan Allah Swt. agar rakyat, bangsa, dan negara kita juga dunia segera terbebas dari pandemi ini,” ujarnya dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 14 Mei 2020.
Masyarakat di sebagian besar belahan dunia tengah menjalani masa-masa sulit dan berjuang untuk menghadapi pandemi virus korona jenis baru. Dengan cepat wabah tersebut menyebar ke lebih dari 213 negara dan hampir 4,4 juta orang di seluruh dunia terinfeksi virus tersebut.
Pandemi tersebut juga membuat masyarakat harus menyesuaikan kehidupannya sehari-hari dengan melakukan isolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Ada pula yang harus berbaring di rumah sakit, namun banyak juga yang berpulang meski juga banyak yang telah diberikan kesembuhan.
“Dalam menghadapi kesulitan ini kita tidak boleh pesimistis. Kita semua wajib berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk melindungi diri, keluarga, saudara, bangsa, dan negara kita dari penularan virus korona ini sehingga semua bisa terjaga keselamatan jiwa dan raganya,” kata Presiden.
Presiden juga mengingatkan bahwa untuk melindungi diri dari wabah virus tersebut, masyarakat harus berdisiplin dalam menjaga kesehatannya. Di antaranya ialah dengan disiplin menjaga imunitas, cuti tangan dengan sabun, menjaga jarak aman, menggunakan masker, tidak mudik, serta menerapkan kebijakan bekerja di rumah, bersekolah dari rumah, dan beribadah di rumah.
Di tengah kesulitan yang dihadapi saat ini, Presiden Joko Widodo mengaku bersyukur atas apa yang dilihatnya di masyarakat. Masyarakat dari berbagai lapisan ikut membantu dan bergerak cepat memberikan contoh teladan yang baik dengan mengulurkan tangan dan saling tolong-menolong.
Pandemi ini menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial. Antartetangga kini saling menjaga, antarkampung saling membantu, dan antaranak bangsa dari berbagai suku, agama, dan kelompok bergerak bersama-sama untuk berbagi kepedulian.
“Bangkitnya rasa kemanusiaan, persaudaraan, dan persatuan dari segala penjuru adalah sebuah kekuatan mahabesar yang menambah keyakinan saya bahwa musibah ini insyaallah akan mampu kita atasi bersama-sama,” ucap Kepala Negara.
Selain berikhtiar sekuat tenaga untuk menanggulangi pandemi Covid-19, Presiden juga mengajak masyarakat untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan kemampuan dalam menghadapi cobaan dan keselamatan dari pandemi ini.
“Marilah kita bersama menundukkan kepala, merendahkan hati, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, agar diberikan kesabaran menerima musibah ini dengan lapang dada, diberikan kekuatan agar kita bisa selamat dan melewati ujian yang diberikan oleh Allah Swt.,” tuturnya.
Lebih jauh, Presiden juga mengajak rakyat Indonesia untuk menjauhkan diri dari ketakutan yang berlebihan sekaligus menghidupkan optimisme dan tetap menjaga empati dan solidaritas sosial selama masa pandemi ini. Inilah saat yang tepat bagi seluruh pihak untuk melihat sekeliling dan membantu beban saudara sebangsa dan setanah air.
“Insyaallah Tuhan Yang Mahakuasa akan membukakan jalan bagi kita, rakyat, dan bangsa Indonesia untuk bangkit kembali,” tandasnya.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
