Presiden Ingatkan 3 Tahapan Pembukaan Wilayah dan Manajemen Krisis Penanganan Covid-19
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kembali bahwa ancaman Covid-19 belum berakhir sehingga manajemen krisis betul-betul dilakukan jika ingin membuka wilayah. Menurut Presiden, ada 3 tahapan dalam membuka sebuah wilayah, sebagaimana disampaikan pada saat melakukan peninjauan Posko Penanganan Covid-19 Provinsi Aceh, Selasa (25/8), yakni sebagai berikut:
Pertama, prakondisi ini dilakukan terlebih dahulu jangan langsung dibuka.
“Entah mau membuka tempat wisata atau mau membuka di sebuah sektor tertentu,” ujar Presiden.
Kedua, cari timing yang pas dan tepat betul.
“Jangan tahu-tahu besok pagi dibuka misalnya. Ada timing-nya, ada kalkulasinya,” kata Presiden.
Ketiga, prioritas sektor yang akan didahulukan.
“Yang memiliki risiko paling rendah buka dulu, yang memiliki risiko paling tinggi buka nanti yang paling akhir atau enggak usah dibuka terlebih dahulu,” ujarnya.
Kalau ini secara ketat dikerjakan, Presiden sampaikan angka kasus di Provinsi Aceh ini akan terus bisa diperkecil dan kemudian hilang dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Masalah Ekonomi
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan selain masalah kesehatanuntuk tidak melupakan masalah ekonomi.
“Ini gas dan remnya harus dikendalikan betul oleh Pak Gubernur dan seluruh jajarannya. Karena memang semua negara mengalami produksi terganggu, supply terganggu, demand terganggu, semuanya terganggu, semuanya. Produksi, permintaan, supply, semuanya terganggu,” jelas Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden sampaikan ekonomi Indonesia memang berada pada posisi yang tidak baik, tetapi semua negara juga mengalami, apalagi negara-negara yang melakukan lockdown ekonominya sampai minus 17%, minus 21%, minus 20%.
“Kita alhamdulillah di kuartal pertama kemarin berada di posisi 2,97%, tapi di kuartal II karena kita melakukan PSBB, kita jatuh di minus 5,3%. Kita harapkan di kuartal III ini insyallah kita harus lebih naik dari kuartal yang pertama sehingga ekonomi kita bisa kita ungkit untuk naik kembali,” katanya.
Untuk itu, Presiden minta yang berkaitan dengan bantuan sosial, stimulus ekonomi agar dicek oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kepala Negara menyebutkan contoh seperti bansos yang dibayar lewat BLT desa, bansos tunai, PKH, BPNT untuk sembako, subsidi listrik yang digratiskan 450 VA betul-betul di lapangan benar enggak.
“Mengenai banpres produktif yang kita berikan kepada usaha mikro dan kecil sebesar Rp2400.000 langsung ke rekening-rekening mereka. Kita berikan kepada 12 juta pelaku usaha dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya diberikan sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro dan kecil,” jelasnya seraya berharap bisa menjadi stimulus ekonomi agar pertumbuhan ekonomi normal kembali.
Di bagian akhir, Presiden minta agar angka 1.241 dicegah jangan sampai bertambah lagi dengan diisolasi.
“Memang strategi yang paling pas dari beberapa provinsi, kabupaten/kota yang melakukan adalah strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi berbasis lokal. Jadi PSBB di tingkat kampung, PSBB di tingkat desa itu yang paling gampang dikelola manajemennya,” pungkas Presiden.
Turut hadir dalam agenda tersebut KSP Moeldoko, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.