Presiden Imbau Perajin Manfaatkan Perkembangan Teknologi untuk Pasarkan Produk Kerajinan
Jakarta – Indonesia tak hanya kaya akan budaya, tapi juga kreativitasnya. Begitu banyak kreativitas anak bangsa yang salah satunya mampu memunculkan produk-produk kerajinan unggulan Indonesia. Melalui produk-produk kerajinan tersebut, keindahan Indonesia dapat dipertunjukkan kepada khalayak dan bahkan dunia.
Maka itu, di mata Presiden Joko Widodo, perajin merupakan satu dari sekian banyak profesi yang memiliki kekhasan dan keistimewaan.
“Saya selalu menganggap bahwa para perajin bukan usahawan biasa. Perajin adalah usahawan yang berhasil meramu keindahan negara kita Indonesia sehingga orang-orang, wisatawan, dan pembeli dari luar dapat memiliki keindahan negara kita Indonesia,” ujarnya yang tampil mengenakan pakaian adat Batak saat membuka Pameran Kriyanusa Dewan Kerajinan Nasional 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (27/9/2017).
Di hadapan para perajin dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia, Kepala Negara mengaku menyukai hasil karya para perajin Indonesia. Ia juga suka memajang produk-produk kerajinan suatu daerah sembari mengingat perjalanan yang ia lakukan ke daerah tersebut. Baginya, itu adalah sumber kenangan dan inspirasi tersendiri.
Apalagi, mengingat kenyataan bahwa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku dan budaya, ditambah dengan anugerah Tuhan berupa alam yang begitu indah, menjadikan Indonesia memiliki keunggulan tersendiri bagi produk-produk kerajinan anak bangsa.
“Perajin internasional saja suka mengambil inspirasi dari kebudayaan Indonesia. Berarti kita yang hidup di Indonesia dan menjalani budaya di negara kita harusnya lebih terinspirasi dari itu,” ia melanjutkan.
Namun, di tengah keunggulan yang sudah ada itu, Presiden tetap mengingatkan bahwa perlu dilakukan modernisasi dalam segala aspek pembuatan produk kerajinan. Dengan itu diharapkan usaha kerajinan yang diusahakan para perajin menjadi semakin maju.
Selain itu, Presiden juga mengajak para perajin untuk dapat bekerja sama membangun kelompok besar sehingga memiliki skala dan keunggulan ekonomi yang lebih besar pula.
“Saya minta perajin jangan jalan sendiri, harus bekerja sama, membangun kelompok besar perajin. Ini penting sekali. Harus konsolidasi supaya skala ekonomi menjadi besar. Ini akan lebih efisien, lebih murah dibandingkan berjalan sendiri,” ucapnya.
Perkembangan teknologi informasi juga mesti dimanfaatkan para perajin dengan tanpa meninggalkan unsur tradisional dan kesederhanaan khas produk-produk kerajinan kita. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut dapat diterapkan selama proses pemasaran produk berlangsung.
“Coba bareng-bareng kita menyewa fotografer yang bagus untuk membuat foto produk yang ada dengan gaya yang cocok untuk dipasang di Instagram. Jadi boleh saja jualannya di Yogyakarta, Bandung, Makassar, di mana-mana, tapi yang beli bisa dari berbagai negara karena bisa dilihat promosinya di medsos. Peluang-peluang itu yang harus kita kejar,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Produk Kerajinan Indonesia Harus Dihargai Lebih
Dalam kesempatan itu, ia sempat meminta perajin untuk maju ke panggung dan menunjukkan produk kerajinan yang dibuatnya. Salah satu yang naik ke atas panggung adalah Hiro Prabantoro, perajin jam tangan dari Kabupaten Sleman.
Produk kerajinan jam tangan buatannya memang unik. Tak seperti kebanyakan jam tangan lainnya, ia memanfaatkan bahan-bahan alam seperti kayu, batu, tulang, tanduk, dan kerang.
“Harga jam tangannya berapa yang paling mahal?” tanya Presiden penasaran.
“Rp5 juta, Pak,” jawab Hiro.
“Saya hanya tanya, tidak beli. Kemahalan Rp5 juta,” ucapnya yang langsung disambut tawa hadirin.
Namun, meski baginya produk kerajinan tersebut terasa mahal, ia menganggap bahwa produk-produk kerajinan khas Indonesia memang pantas dihargai lebih. Apalagi bila produk tersebut mampu menembus pasar ekspor.
“Tapi memang produk-produk kita harus dijual mahal. Harus dijual mahal. Apalagi produk-produk kerajinan. Jangan sekali-kali kita jual murah,” ia menegaskan.
“Ini berapa yang paling murah? Rp300 ribu ada? Ya sudah, saya mungkin nanti beli yang itu,” lanjutnya yang lagi-lagi disambut gelak tawa hadirin.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Mufidah Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Dekranas, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Tampak pula hadir, Ibu Tuti Try Sutrisno, Ibu Ani Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan sejumlah istri anggota Kabinet Kerja yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK).
Ping
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
