Presiden Imbau Perajin Manfaatkan Perkembangan Teknologi untuk Pasarkan Produk Kerajinan
Jakarta – Indonesia tak hanya kaya akan budaya, tapi juga kreativitasnya. Begitu banyak kreativitas anak bangsa yang salah satunya mampu memunculkan produk-produk kerajinan unggulan Indonesia. Melalui produk-produk kerajinan tersebut, keindahan Indonesia dapat dipertunjukkan kepada khalayak dan bahkan dunia.
Maka itu, di mata Presiden Joko Widodo, perajin merupakan satu dari sekian banyak profesi yang memiliki kekhasan dan keistimewaan.
“Saya selalu menganggap bahwa para perajin bukan usahawan biasa. Perajin adalah usahawan yang berhasil meramu keindahan negara kita Indonesia sehingga orang-orang, wisatawan, dan pembeli dari luar dapat memiliki keindahan negara kita Indonesia,” ujarnya yang tampil mengenakan pakaian adat Batak saat membuka Pameran Kriyanusa Dewan Kerajinan Nasional 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (27/9/2017).
Di hadapan para perajin dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia, Kepala Negara mengaku menyukai hasil karya para perajin Indonesia. Ia juga suka memajang produk-produk kerajinan suatu daerah sembari mengingat perjalanan yang ia lakukan ke daerah tersebut. Baginya, itu adalah sumber kenangan dan inspirasi tersendiri.
Apalagi, mengingat kenyataan bahwa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku dan budaya, ditambah dengan anugerah Tuhan berupa alam yang begitu indah, menjadikan Indonesia memiliki keunggulan tersendiri bagi produk-produk kerajinan anak bangsa.
“Perajin internasional saja suka mengambil inspirasi dari kebudayaan Indonesia. Berarti kita yang hidup di Indonesia dan menjalani budaya di negara kita harusnya lebih terinspirasi dari itu,” ia melanjutkan.
Namun, di tengah keunggulan yang sudah ada itu, Presiden tetap mengingatkan bahwa perlu dilakukan modernisasi dalam segala aspek pembuatan produk kerajinan. Dengan itu diharapkan usaha kerajinan yang diusahakan para perajin menjadi semakin maju.
Selain itu, Presiden juga mengajak para perajin untuk dapat bekerja sama membangun kelompok besar sehingga memiliki skala dan keunggulan ekonomi yang lebih besar pula.
“Saya minta perajin jangan jalan sendiri, harus bekerja sama, membangun kelompok besar perajin. Ini penting sekali. Harus konsolidasi supaya skala ekonomi menjadi besar. Ini akan lebih efisien, lebih murah dibandingkan berjalan sendiri,” ucapnya.
Perkembangan teknologi informasi juga mesti dimanfaatkan para perajin dengan tanpa meninggalkan unsur tradisional dan kesederhanaan khas produk-produk kerajinan kita. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut dapat diterapkan selama proses pemasaran produk berlangsung.
“Coba bareng-bareng kita menyewa fotografer yang bagus untuk membuat foto produk yang ada dengan gaya yang cocok untuk dipasang di Instagram. Jadi boleh saja jualannya di Yogyakarta, Bandung, Makassar, di mana-mana, tapi yang beli bisa dari berbagai negara karena bisa dilihat promosinya di medsos. Peluang-peluang itu yang harus kita kejar,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Produk Kerajinan Indonesia Harus Dihargai Lebih
Dalam kesempatan itu, ia sempat meminta perajin untuk maju ke panggung dan menunjukkan produk kerajinan yang dibuatnya. Salah satu yang naik ke atas panggung adalah Hiro Prabantoro, perajin jam tangan dari Kabupaten Sleman.
Produk kerajinan jam tangan buatannya memang unik. Tak seperti kebanyakan jam tangan lainnya, ia memanfaatkan bahan-bahan alam seperti kayu, batu, tulang, tanduk, dan kerang.
“Harga jam tangannya berapa yang paling mahal?” tanya Presiden penasaran.
“Rp5 juta, Pak,” jawab Hiro.
“Saya hanya tanya, tidak beli. Kemahalan Rp5 juta,” ucapnya yang langsung disambut tawa hadirin.
Namun, meski baginya produk kerajinan tersebut terasa mahal, ia menganggap bahwa produk-produk kerajinan khas Indonesia memang pantas dihargai lebih. Apalagi bila produk tersebut mampu menembus pasar ekspor.
“Tapi memang produk-produk kita harus dijual mahal. Harus dijual mahal. Apalagi produk-produk kerajinan. Jangan sekali-kali kita jual murah,” ia menegaskan.
“Ini berapa yang paling murah? Rp300 ribu ada? Ya sudah, saya mungkin nanti beli yang itu,” lanjutnya yang lagi-lagi disambut gelak tawa hadirin.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Mufidah Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Dekranas, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Tampak pula hadir, Ibu Tuti Try Sutrisno, Ibu Ani Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan sejumlah istri anggota Kabinet Kerja yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK).
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
