Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Jakarta – DPR RI bersama Forum Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) akan menjadi tuan rumah dari Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani akan memimpin pertemuan antarparlemen membahas isu krisis air yang akan digelar pada 18-25 Mei 2024 mendatang, di Nusa Dua, Bali.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum, baik dari aspek penyelenggaraan maupun kesuksesan substansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” kata Puan melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Perlu diketahui, agenda Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum dihadiri oleh 231 partisipan dari 49 negara, termasuk beberapa ketua parlemen (speaker). Acara khusus antarparlemen yang akan digelar pada tanggal 19-21 Mei 2024 ini merupakan bagian dari Sidang Forum Air Dunia ke-10 (The 10th World Water Forum/WWF) di mana Indonesia memeroleh kepercayaan sebagai tuan rumah.
Adapun tema Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum adalah ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’ (Memobilisasi Aksi Parlemen mengenai Air untuk Kesejahteraan Bersama). Secara terang, Puan menekankan setiap anggota parlemen dari seluruh dunia akan memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara aktif dengan berbagi pengalaman dan wawasan terkini untuk mengatasi krisis air.
Lebih Lanjut, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengatakan, forum air dunia memiliki peran yang signifikan karena air sangat penting bagi bumi dan umat manusia, baik bagi kesehatan, lingkungan, sosial, ekonomi, beserta fungsinya melekat di dalamnya. “Dengan fungsi yang begitu penting dan melimpah keberadaannya, oleh karena itu air menjadi bahan diskusi politik,” sebut Puan.
Adapun demikian, permasalahan air bersih turut menjadi agenda dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karenanya, disampaikan Puan, parlemen dunia di bawah IPU berkomitmen memperkuat wacana-wacana parlemen untuk membentuk sistem tata kelola air yang baru.
“Yaitu, mendorong tindakan parlemen mengenai air dan sanitasi. Mengingat wacana mengenai air masih terbatas dan jarang menyentuh implikasi politiknya terhadap bumi dan manusia, serta cara mengatasinya,” terang Ketua Majelis Sidang Umum IPU ke-144 tahun 2022 itu.
Didorong oleh semangat kerja sama dan kolaborasi, Puan menjelaskan bahwa agenda Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum juga melibatkan organisasi internasional. Dengan demikian, ia menegaskan pertemuan parlemen dalam Forum Air Dunia ke-10 menjadi ruang diskusi global yang jujur terkait dengan isu air.
Bersama perwakilan dari IPU, cucu Bung Karno tersebut juga akan menyampaikan pendapat dalam 10th World Water Forum (WWF) atau Forum Air Dunia ke-10 yang digelar Dewan Air Dunia bersama Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah. Puan akan menyampaikan pendapat berdasarkan hasil Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum.
“Pertemuan Parlemen akan mengajukan satu paragraf untuk ditambahkan pada Deklarasi Menteri sebagai bagian dari proses politik,” terangnya.
Sebagai informasi, Forum Air Dunia diselenggarakan setiap tiga tahun sekali antara Dewan Air Dunia dan negara tuan rumah. Pada Forum Air Dunia ke-10, Indonesia menjadi tuan rumah yang akan digelar di Bali. Forum ini menyediakan ruang yang unik di mana komunitas air dan pengambil keputusan utama dapat berkolaborasi dan membuat kemajuan jangka panjang dalam mengatasi tantangan air global.
Forum Air Dunia ke-10 juga mempertemukan peserta dari semua tingkatan dan bidang. Mulai dari kalangan politik, termasuk pimpinan negara, lembaga multilateral, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
“DPR RI mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat dan semua pemangku kepentingan agar acara Pertemuan Parlemen pada Acara Forum Air Dunia ke-10 dapat berjalan dengan baik, serta menghasilkan manfaat mengenai berbagai permasalahan air demi kesejahteraan bersama,” tandas Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
